Bengkalispos.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia masih mengkaji cara pembayaran iuran keanggotaanDewan Perdamaian Internasional atau Board of Peace(BoP), mengikuti keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dalam forum tersebut.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia Sugiono setelah mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan dengan para mantan Menteri Luar Negeri (Menlu) dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Rabu (4/2/2026).
Mengenai pertanyaan apakah pembahasan mengenai iuran telah dilakukan, Sugiono memastikan bahwa keputusan politik untuk bergabung sudah diambil.
“Saya sudah menyampaikan kemarin, Bapak Presiden memutuskan untuk ikut,” kata Sugiono.
Namun, mengenai sumber pembayaran iuran, Sugiono mengatakan hal ini masih akan dipertimbangkan lebih lanjut.
“Kita akan membicarakan itu nanti,” katanya secara singkat.
Sugiono menjelaskan, dalam dokumen BoP telah ditentukan batas waktu pembayaran iuran keanggotaan, yaitu pada tahun pertama kepesertaan.
“Di dalam piagam tersebut disebutkan bahwa pembayaran ini berlaku untuk tahun pertama,” jelasnya.
Bila ditanya apakah pembayaran tersebut akan dilakukan pada tahun 2026, Sugiono memastikan bahwa kewajiban tersebut berlangsung dalam jangka satu tahun, tetapi cara pelunasannya bersifat fleksibel.
“Selama satu tahun, tetapi cicilannya bisa dibayar secara bertahap,” kata Sugiono.
Oleh karena itu, pemerintah masih akan meninjau skema serta tahapan pembayaran iuran BoP seiring dengan proses keanggotaan Indonesia di forum perdamaian internasional tersebut.
