Ringkasan Berita: Duta Besar Tetap RI untuk PBB Umar Hadi mengecam tajam Israel setelah tiga anggota TNI yang tergabung dalam UNIFIL gugur di Lebanon Selatan pada akhir Maret 2026 lalu. Namun, kritik saja tidak cukup. Diperlukan tindakan nyata yang dilakukan pemerintah, sebagaimana diungkapkan oleh Guru Besar FH UI Prof. Hikmahanto Juwana. Misalnya, Hikmahanto mengatakan, pemerintah dapat meminta agar warga Indonesia terlibat atau menjadi pengawas dalam penyelidikan yang dilakukan oleh UNIFIL. NEWS.COM -Dosen Kepala Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana menyampaikan, terdapat dua langkah yang dapat diambil oleh pemerintah Indonesia selain memberikan pengecaman tajam setelah insiden kematian tiga anggota TNI yang merupakan bagian dari United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) atau Pasukan Sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Lebanon. Dalam 24 jam pada akhir Maret 2026, terjadi dua kejadian berbeda yang mengakibatkan tiga anggota TNI tewas di wilayah selatan Lebanon. Ketiganya adalah sebagai berikut: Minggu (29/3/2026):Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, anggota Yonif 113/JS, gugur setelah sebuah peluru meledak di kantor pusat UNIFIL yang berada dekat Adchit Al Qusayr, Lebanon Selatan.Peristiwa tersebut terjadi di tengah meningkatnya pertempuran senjata antara militer Israel (IDF) dan Hizbullah. Senin (30/3/2026):Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandardari Kelompok 2 Kopassus danSersan Pertama Muhammad Nur Ichwankorban tewas berasal dari Kesdam IX Udayana saat kendaraan tempur yang mereka gunakan terkena ledakan di Bani Hayyan, Lebanon Selatan.Sumber ledakan masih belum dapat diketahui. UNIFIL sedang melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut. Peristiwa pada hari Minggu juga menyebabkan tiga anggota TNI mengalami cedera, yaitu Praka Rico Pramudia yang menderita luka parah, serta Praka Bayu Prakoso dan Praka Arif Kurniawan yang mengalami luka ringan. Sementara itu, dalam kejadian ledakan pada hari Senin, dua anggota militer mengalami cedera, yaitu Lettu Inf. Sulthan Wirdean Maulana dari Yonif 320 dan Praka Deni Rianto dari AU Lanud Atang Sanjaya. Mengenai insiden kematian tiga anggota TNI, Duta Tetap RI untuk PBB Umar Hadi menyampaikan protes terhadap Israel dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB (DK) pada Selasa (31/3/2026). "Indonesia mengecam tajam serangan Israel di wilayah Selatan Lebanon, yang merupakan pelanggaran besar terhadap kedaulatan dan kesatuan wilayah Lebanon," kata Umar. Umar Hadi, yang pernah menjabat sebagai Duta Besar RI di Korea Selatan, juga menginginkan PBB dan Dewan Keamanan PBB (DK) untuk melakukan penyelidikan, serta tidak akan menerima alasan apa pun dari Israel. "Oleh karena itu, kami menuntut segera, menyeluruh, dan transparan. Izinkan saya menjelaskan, kami meminta penyelidikan oleh PBB, bukan alasan dari Israel," tegas Umar. Kami mengharapkan Dewan Keamanan PBB untuk melakukan penyelidikan dan segera memberikan tindak lanjut terkait hasilnya. Kami mengharapkan pelaku serangan untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka di hadapan hukum, tidak ada yang boleh menggunakan imunitas sebagai alasan. Namun, kritik terhadap Israel saja tidak cukup. Harus ada tindakan nyata yang diambil oleh pemerintah Indonesia setelah gugurnya Prajurit Kepala Farizal Rhomadhon, Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, dan Sersan Satu Muhammad Nur Ichwan. 1. Ajukan agar Orang Indonesia Diikutsertakan dalam Penyelidikan UNIFIL Langkah pertama yang menurut Hikmahanto Juwana dapat dilakukan oleh pemerintah adalah mengajak warga Indonesia untuk terlibat atau menjadi pengawas dalam penyelidikan yang dilakukan oleh UNIFIL. "Pertama adalah kita minta kepada UN agar penyelidikan yang dilakukan oleh UNIFIL juga diisi oleh orang-orang kita, orang-orang Indonesia," tutur Prof. Hik, sapaan akrab Hikmahanto, dalam program On Point yang tayang di kanal YouTube KompasTV, Jumat (3/4/2026). Tidak ada prosedur khusus terkait hal ini, namun jika kita sebagai negara yang prajuritnya menjadi korban, seharusnya diperbolehkan [penyelidikan dilakukan oleh orang Indonesia]. Menurut Rektor Universitas Jenderal Achmad Yani periode 2020-2025, jika warga Indonesia terlibat, pemerintah mampu memberikan penjelasan yang sah untuk diketahui oleh masyarakat mengenai serangan di wilayah selatan Lebanon. Dan sebagai bentuk tuntutan dari Indonesia agar penyelidikan dilakukan secara transparan. "Karena ada pertanggungjawaban; pemerintah kita juga harus mampu memberi penjelasan kepada masyarakat, apa yang terjadi saat kejadian tersebut, dan kita berharap penyelidikan ini benar-benar transparan dan dapat dipercaya sesuai yang dijanjikan," kata Hikmahanto. Nah, sebenarnya kita dapat meminta apakah akan diikutsertakan atau menjadi pihak yang mengawasi proses penyelidikan yang akan dilakukan oleh UNIFIL. 2. Minta Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat darurat membahas keberadaan UNIFIL Kemudian, hal kedua yang menurut Hikmahanto harus segera dilakukan oleh pemerintah adalah meminta Dewan Keamanan PBB mengadakan rapat darurat untuk membahas keberadaan UNIFIL jika konflik atau serangan balik terus berlangsung. Menurutnya, pasukan perdamaian UNIFIL seharusnya tidak menghadapi risiko keselamatan ketika ditempatkan di area yang tingkat konfliknya semakin memburuk. "Yang kedua, kita dapat mengunjungi Dewan Keamanan PBB, meminta diadakannya pertemuan darurat kembali, untuk membahas apakah UNIFIL layak dipertahankan, karena UNIFIL akan berakhir pada akhir tahun ini, 2026," jelas Hikmahanto. Saya menyatakan bahwa kita perlu mendorong hal tersebut, karena saat ini yang kita lihat adalah Israel telah melakukan serangan terhadap Hizbullah, sementara Hizbullah juga telah membalas dengan serangan ke Israel. Artinya, apa tujuan UNIFIL berada di sana? Ini tentu membahayakan para prajuritpeacekeeping operationyang ada di sana, karena mereka yang seharusnya menjaga agar tidak terjadi serangan, justru sudah terjadi serangan lagi, bukan? Untuk apa? Oleh karena itu, agar juga menjaga keselamatan para peacekeepers, termasuk peacekeepers Indonesia, maka Indonesia dapat mengusulkan adanya diskusi, dan berharap bahwa Dewan Keamanan akan membubarkan [UNIFIL]. Upacara Pelepasan Jenazah Upacara pelepasan tiga jenazah anggota TNI yang tergabung dalam UNIFIL dan gugur di wilayah selatan Lebanon diadakan di Bandara Internasional Beirut-Rafic Hariri (BEY) pada Jumat (3/4/2026). Upacara layanan peringatan diadakan dengan penuh rasa haru dan dipimpin langsung oleh Kepala Misi serta Komandan Pasukan UNIFIL, Mayor Jenderal Diodato Abagnara. Abagnara juga memberikan penghormatan terakhir sebelum tiga jenazah dikembalikan ke Indonesia. Tiga peti mati yang dibungkus bendera Merah Putih terlihat diangkat oleh para tentara dengan penuh rasa hormat. Kondisi sedih mengelilingi proses tersebut sebagai wujud penghormatan terhadap pengorbanan para tentara yang meninggal saat menjalani tugas perdamaian global. Di dalam pidatonya, Abagnara mengingat tiga prajurit sebagai tokoh berani yang meluangkan hidupnya demi perdamaian. "Mereka datang ke sini jauh dari kampung halaman mereka dengan satu tujuan untuk berkontribusi dalam menjaga perdamaian. Mereka melakukannya dengan penuh keberanian. Mereka melakukannya dengan rasa hormat. Mereka melakukannya hingga akhir," ujar Abagnara. Ia juga menekankan bahwa kehilangan itu adalah rasa sedih yang sangat mendalam dan tidak bisa digantikan. "Ketahui bahwa mereka tidak akan pernah dilupakan. Mereka akan tetap menjadi bagian dari misi ini, bagian dari kita semua," katanya. Menurutnya, pengorbanan para tentara menjadi pengingat akan bahaya yang besar dalam tugas perdamaian. Di sisi lain, hal ini juga memperkuat komitmen seluruh anggota untuk terus menjalankan tugas mulia tersebut. "Kita memiliki kewajiban untuk memberikan kekuatan agar dapat melanjutkan misi mereka dan menghormati pengorbanan mereka melalui dedikasi kita. Mari kita tingkatkan komitmen kita terhadap solidaritas dan perdamaian. Untuk mengenang mereka, kita bersatu. Untuk mengenang mereka, kita teruskan perjuangan kita," ujarnya. (news.com/Rizki A./Glery Lazuardi)