bengkalispos.comKomitmen pemerintah untuk menjamin kualitas program sosial kembali diungkapkan dengan adanya pengawasan ketat terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program yang ditujukan kepada kelompok rentan ini tidak hanya memerlukan cakupan yang luas, tetapi juga harus memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditentukan.
Menteri Desa dan Pembangunan Wilayah Terpencil,Yandri Susanto, mengingatkan seluruh rekan yang terlibat dalam pelaksanaan program agar tidak melanggar peraturan yang berlaku.
Ia menekankan bahwa program MBG adalah bagian dari rencana strategis nasional yang perlu dipertahankan bersama.
Pernyataan itu diungkapkan saat kunjungannya ke salah satu Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diKabupaten Padang Pariaman.
Pada kesempatan tersebut, ia menekankan betapa pentingnya kepatuhan dalam mengelola dapur serta pendistribusian makanan.
Menurutnya, program ini bukan hanya aktivitas bisnis atau ajang promosi di media sosial.
MBG merupakan tanggung jawab negara yang berkaitan dengan perlindungan keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak, ibu hamil, ibu yang sedang menyusui, serta kelompok lansia.
Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat perlu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik dan bertanggung jawab.
Pemerintah pusat, selanjutnya, terus berupaya meningkatkan mutu pelaksanaan program dengan memperketat standar operasional di seluruh SPPG.
Tujuan dari hal ini adalah memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar aman untuk dikonsumsi serta memenuhi kebutuhan gizi bagi penerima manfaat.
Yandri juga menyampaikan bahwa saat ini terdapat lebih dari dua ribu dapur SPPG yang sementara waktu menghentikan aktivitasnya.
Tindakan ini diambil karena dapur-dapur tersebut belum memenuhi standar teknis maupun operasional yang ditentukan pemerintah.
Penghentian ini merupakan tindak lanjut dari petunjuk presidenPrabowo Subiantosupaya program MBG tidak hanya mencapai banyak orang, tetapi juga menawarkan kualitas yang terjamin.
Pemerintah, menurutnya, tidak akan membiarkan pelanggaran yang berpotensi merugikan masyarakat.
Selain memantau pelaksanaan MBG, Yandri juga melakukan kunjungan ke proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang sedang dalam proses pengerjaan.
Kunjungan ini mencerminkan perhatian pemerintah dalam memperkuat perekonomian pedesaan sebagai dasar pembangunan nasional.
Ia menekankan bahwa perkembangan ekonomi tidak boleh hanya berfokus pada kota, tetapi harus dimulai dari pedesaan.
Melalui koperasi, pelaku usaha kecil diharapkan dapat melindungi diri dari tindakan perdagangan yang tidak adil serta meningkatkan kemampuan bersaing produk lokal.
Dengan pengawasan yang semakin ketat dan komitmen kuat dari pemerintah, Program Makanan Bergizi Gratis diharapkan dapat memberikan manfaat nyata serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan secara berkelanjutan.
