Ringkasan Berita:
- Joesoef Faisal Husainsyah menganggap bahwa kurangnya pemahaman terhadap sejarah membuat kalangan muda mudah terjebak dalam narasi asing yang bertentangan dengan kepentingan negara, sehingga penting bagi mereka untuk memahami perjuangan bangsa serta kontribusi TNI.
- Ia menegaskan agar Indonesia tidak terjebak dalam konflik seperti yang terjadi di Irak, Suriah, dan Libya akibat campur tangan internasional, serta menekankan perlunya menjaga kestabilan negara di tengah berbagai isu dan aksi sosial.
NEWS.COM, JAKARTA– Para pemuda diingatkan untuk waspada terhadap berbagai bentuk kepentingan luar negeri yang mungkin memengaruhi pandangan mereka terhadap bangsa dan negara.
Menurut pendiri Pemuda Panca Marga serta inisiator Forum Silaturahmi Anak Bangsa (FSAB), Joesoef Faisal Husainsyah, kurangnya pemahaman terhadap sejarah membuat sebagian generasi muda rentan terjebak dalam narasi global yang tidak selalu sesuai dengan kepentingan nasional.
Oleh karena itu, pemahaman mengenai sejarah perjuangan bangsa, termasuk kontribusi TNI, merupakan sesuatu yang sangat penting.
Peristiwa saat ini justru membuat kalangan pemuda dan aktivis hak asasi manusia bisa menjadipublik enemy(ancaman masyarakat), karena dianggap sering mengganggu kestabilan nasional.
“Kini banyak generasi muda yang kurang memahami sejarah. Mereka perlu belajar dari proses pembentukan negara ini serta mengerti peran TNI. Jangan sampai mereka justru menjadi alat asing yang menyampaikan kepentingan tersembunyi,” tegas Joesoef dalam pernyataannya, Jumat (3/4/2026).
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia harus waspada agar tidak terjebak dalam skenario konflik yang terjadi di berbagai negara, seperti Irak, Libya, Suriah, Palestina, hingga Iran, yang mengalami ketidakstabilan akibat campur tangan dan perubahan global.
“Apakah kita menginginkan Indonesia mengalami nasib yang sama? Ini harus menjadi peringatan. Jika bangsa ini hancur karena campur tangan asing, semua pihak harus bertanggung jawab,” katanya.
Menurutnya, beberapa kelompok mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat sering kali mengangkat isu Hak Asasi Manusia tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara menyeluruh.
Ia menekankan kepentingan memposisikan kepentingan negara di atas hal-hal lainnya.
“Prinsipnya jelas, benar atau salah adalah negara saya.Kita pertahankan hal yang baik, sedangkan yang kurang kita perbaiki, bukan malah merendahkan bangsa sendiri,” tambahnya.
Joesoef juga menyoroti kekhawatiran masyarakat terhadap semakin maraknya aksi protes yang dianggap mengganggu stabilitas sosial dan ekonomi.
“Masyarakat menginginkan kehidupan yang tenang, bekerja, dan mencari penghidupan. Kestabilan sangat diperlukan,” ujarnya.
Selanjutnya, ia menyampaikan kekhawatiran terhadap narasi yang dianggap merusak citra institusi TNI.
Menurutnya, fungsi TNI sebagai penjaga kedaulatan dan pelindung masyarakat tidak dapat diabaikan hanya karena adanya insiden tertentu.
“Saya sedih melihat TNI dijegal. Tentara merupakan pejuang rakyat, berasal dari rakyat, dihasilkan oleh rakyat, dan bertindak demi rakyat. Pengorbanan para prajurit, termasuk dalam misi perdamaian global, adalah bukti nyata pengabdian,” katanya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto memberikan pandangan mengenai pola teror yang menimpa kelompok kritis. Ia menyampaikan peringatan tentang kemungkinan adanya provokasi yang bertujuan menciptakan persepsi bahwa pemerintah bersifat otoriter.
“Kita bukan anak kecil, kita sudah hidup lama. Terkadang ada peristiwa yang sengaja dibuat seolah-olah… Anda paham kan? Itu disebut provokasi. Dalam buku intelijen, itu dikenal sebagai operasi false flag,” tegas Prabowo.
Ia menjelaskan bahwa operasi false flag adalah strategi di mana suatu tindakan disusun agar terlihat dilakukan oleh kelompok tertentu, padahal pelakunya sebenarnya adalah pihak lain, dengan maksud mengalihkan tuduhan dan membentuk opini masyarakat.
Prabowo juga membandingkan praktik ini dengan berbagai kejadian di tingkat internasional yang sering dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu. Di skala nasional, ia mengisyaratkan bahwa rangkaian peristiwa yang menimpa tokoh-tokoh kritis bisa dimanfaatkan untuk merusak reputasi demokrasi.
Di sisi lain, ia menekankan bahwa maraknya konten kritis di media sosial justru menggambarkan bahwa ruang untuk menyampaikan pendapat tetap tersedia.
“Jika seseorang bebas mengkritik di media sosial, itu menunjukkan bahwa demokrasi kita masih berkembang,” katanya.
Pernyataan ini menegaskan kembali pentingnya waspada terhadap berbagai jenis provokasi dan aktivitas informasi yang mampu memengaruhi pandangan masyarakat. Di tengah dinamika global saat ini, persatuan nasional dianggap sebagai faktor utama dalam menjaga kestabilan dan kedaulatan negara.
