-MEDAN.COM, SAMOSIR-teriakan petani dari Desa Garoga, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, muncul dalam pertemuan Ketua DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara, Drs Rapidin Simboloon MM dan Ketua Komisi B DPRD Sumut Dra Sorta Ertaty Siahaan Jumat (3/6/2026).
Masalahnya kompleks, mulai dari gagal panen, kekeringan, jalan rusak, hingga ancaman kelaparan.
Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut, Rapidin Simbolon, bersama Ketua Komisi B DPRD Sumut, Sorta Ertaty Siahaan, langsung turun ke masyarakat untuk menyerap keluhan warga.
Pertemuan diadakan setelah Rapidin menghadiri ibadah Jumat Agung di Gereja Katolik Stasi Santo Pius Pangaloan, Desa Huta Ginjang Lontung.
Selain para petani, kegiatan tersebut juga sekaligus menyerap aspirasi jemaat Katolik Tuktuk.
Di forum tersebut, warga menyampaikan secara terbuka mengenai nasib petani Samosi Benny Rumahorbo, salah seorang petani, yang menggambarkan kondisi yang mereka alami saat ini.
“Kami mengalami kegagalan panen hingga 99 persen. Sawah mengering, tanaman tidak berkembang karena tidak ada air,” katanya.
Menurut Benny, kondisi geografis Garoga yang bergantung pada sumber air alami kini menjadi isu yang sangat mendesak.
Ia juga mengira perubahan lingkungan memiliki dampak.
“Tak ada lagi air. Mungkin ini karena eucalyptus PT TPL, makanya air terjun Simangande mati,” katanya.
Tekanan ekonomi, menurut Benny, semakin membebani. Biaya kehidupan meningkat, sementara pendapatan hampir tidak ada. Anak-anak mereka tetap perlu bersekolah, bahkan beberapa sudah kuliah.
“Biaya pendidikan anak juga terganggu. Dalam situasi ini, kami bahkan berharap mendapatkan satu kilogram beras,” katanya.
Ia mengakui pemerintah memiliki berbagai program ketahanan pangan, tetapi tidak semua menjangkau mereka. Tahun ini, kata dia, hampir tidak ada harapan panen.
Keluhan serupa diungkapkan oleh Hostiani Sinaga. Ia mengatakan bahwa kekeringan tahun ini terasa lebih berat dibandingkan sebelumnya.
“Padi kami tanam tidak tumbuh, jagung kami tanam juga tidak tumbuh. Tapi kami tetap berterima kasih Bapak Rapidin datang,” katanya.
Meski bantuan yang disampaikan belum tentu signifikan, kehadiran pejabat bagi warga menjadi tanda bahwa mereka masih mendapat perhatian.
Apapun bantuan yang Bapak bawa, kami sangat berterima kasih. Apa yang terbaik menurut Bapak, kami siap menerima,” katanya.
Masalah lain muncul dari infrastruktur. Rohiana Rumahorbo menyoroti kondisi jalan desa yang dalam keadaan sangat rusak.
“Jalannya berbentuk ‘M’, bergelombang, batu-batunya mengelupas. Jika pulang dari onan, ojek atau becak tidak mau mengantar karena takut rusak,” katanya.
Keadaan tersebut menyebabkan aktivitas ekonomi masyarakat semakin terkendala. Pendistribusian hasil pertanian menjadi sulit, biaya pengangkutan naik, serta akses terhadap kebutuhan sehari-hari terganggu.
Pada kondisi tersebut, Rohiana menyampaikan kekhawatiran utama yang paling mendasar: ancaman kelaparan.
“Pada tahun 2026 ini, kami benar-benar tidak tahu harus makan apa. Kami hanya mengandalkan hasil panen dari tahun sebelumnya yang disimpan. Sekarang semua tanaman sudah layu, tenaga yang dikeluarkan sia-sia,” katanya.
Ia menuturkan, meskipun Danau Toba tidak terlalu jauh dari desa mereka, airnya tidak dapat digunakan secara langsung.
“Air Danau Toba dekat, tetapi tidak bisa kami gunakan. ‘Mauas di toru ni sappuran’,” katanya, menggambarkan situasi yang penuh kesulitan yang mereka alami.
Warga juga menyebutkan program sumur bor yang pernah diusulkan pemerintah. Namun, tidak semua daerah cocok untuk dilakukan pengeboran, terutama di area dengan jenis tanah tertentu.
Merespons hal tersebut, Sorta Ertaty Siahaan menganggap isu yang terjadi di Garoga bukanlah masalah yang sederhana.
“Ini adalah masalah yang rumit. Namun yang paling penting adalah air,” katanya.
Ia menjelaskan, sumber air yang selama ini berasal dari dataran tinggi kini mengalami gangguan, diduga disebabkan oleh kerusakan hutan.
“Solusinya adalah sumur bor atau pipa distribusi. Namun kita juga perlu mempertimbangkan kondisi anggaran Kabupaten Samosir saat ini,” katanya.
Agaknya mengakui pesimis jika hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah, terlebih dalam situasi kebijakan efisiensi. Meskipun demikian, ia menegaskan tetap akan berjuang memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Kita akan mengundang pihak pemerintah daerah. Usulan akan kita dorong. Apa yang dapat kita lakukan, kita lakukan bersama,” katanya.
Rapidin Simbolon menyampaikan pendapat yang sama. Ia mengakui bahwa inti dari masalah tersebut adalah krisis air yang secara langsung memengaruhi kegagalan panen.
“Jika irigasi dari atas mungkin masih bisa dilakukan. Namun, jika mengambil air dari Danau Toba, itu memerlukan anggaran yang besar,” katanya.
Ia mengatakan kondisi keuangan saat ini tidak memungkinkan banyak proyek besar diwujudkan dalam waktu dekat.
“Sebagian besar dana dialokasikan ke program MBG. Itu fakta yang kita hadapi,” katanya.
Namun, Rapidin berkomitmen untuk terus mendukung perbaikan infrastruktur, khususnya jalan di desa.
“Buatlah proposal, kita ajukan ke provinsi. Saya tidak bisa menjamin, tapi kita akan berjuang,” katanya.
Ia juga menyatakan bersedia membantu secara pribadi untuk keperluan mendesak.
“Satu unit traktor telah kami siapkan. Nanti dapat digunakan oleh kelompok tani,” katanya.
Dalam pernyataannya, Rapidin juga menyebutkan dampak dari kebijakan anggaran nasional yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan rakyat kecil.
Ia bahkan menyampaikan peringatan mengenai kemungkinan adanya rasa iri sosial dalam pelaksanaan program tertentu.
“Di lapangan, kita melihat masyarakat semakin kesulitan. Oleh karena itu, apa yang bisa saya bantu secara pribadi, akan saya lakukan,” katanya.
Di sisi lain, Kepala Desa Garoga, Jannes Rumahorbo, mengatakan panjang jalan rusak di wilayahnya mencapai sekitar 4.800 meter.
Beberapa di antaranya telah diajukan sebagai usulan perbaikan, tetapi belum terwujud. “Sekitar 4.000 meter masih harus diselesaikan,” katanya.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Pastor Paroki Tomok, Pio Tarigan.
Ia menghargai kehadiran Rapidin beserta rombongannya.
“Ikut senang dan bangga dengan perhatian yang diberikan,” katanya.
Ia juga menyampaikan beberapa kebutuhan gereja, termasuk rencana kegiatan nasional para pastor dari 23 keuskupan yang akan diadakan di wilayah tersebut, serta perbaikan sarana gereja dan sekolah.
Baik Sorta maupun Rapidin menyampaikan, akan memperjuangkan semua aspirasi tersebut. Mereka juga meminta agar seluruh kebutuhan dijelaskan dalam proposal.
Namun, keduanya tetap menekankan bahwa pelaksanaan masih tergantung pada kondisi anggaran.(Jun–medan.com).
