Pembunuhan Guru di Yahukimo, Kekerasan yang Harus Dihentikan
Pembunuhan terhadap pekerja kemanusiaan kembali terjadi di Kabupaten Yahukimo. Seorang guru bernama Melani Wamea (31), tenaga pendidik di Sekolah Jhon D. Wilson Holuwon, Kabupaten Yahukimo, meninggal dunia setelah diserang orang tak dikenal (OTK) saat menjalankan kegiatan sekolah, di Kampung Holuwon, Distrik Holuwon, pada Jumat (10/10). Peristiwa ini menimbulkan kekecewaan dan keprihatinan di kalangan masyarakat serta organisasi-organisasi yang peduli terhadap hak asasi manusia.
Ini bukan kali pertama tenaga pengajar di daerah tersebut dibunuh. Sebelumnya, pada Maret Tahun 2025, seorang tenaga pengajar meninggal dunia dan lainnya luka-luka akibat serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Kejadian ini menunjukkan bahwa ancaman terhadap para pekerja kemanusiaan tidak hanya terjadi satu kali, tetapi berulang dan sangat mengkhawatirkan.
Atas kematian Melani, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengkualifikasikannya sebagai kejahatan kemanusiaan. Kepala Sekretariat Komnas HAM RI di Papua, Frits Ramandey, menyampaikan bahwa pembunuhan guru adalah kejahatan yang serius. Ia menyoroti bahwa Melani adalah seorang perempuan, yang dalam perspektif HAM, termasuk dalam kelompok rentan.
”Pembunuhan guru sebuah kejahatan yang serius. Apalagi dia seorang perempuan, dan dalam perspektif HAM, perempuan adalah kelompok rentan,” ungkap Frits Ramandey, Senin (13/10).
Langkah-langkah yang Harus Diambil
Frits menekankan bahwa agar hal serupa tidak terulang, semua pihak, baik pemerintah kampung, bupati, maupun polisi, harus mengambil langkah-langkah yang terukur. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kelompok yang kerap kali menebar ancaman kepada para tenaga guru mempertanggungjawabkan atas apa yang mereka lakukan.
Menurutnya, kejahatan yang sering terjadi di Yahukimo, Pegunungan Bintang, dan Nduga yang dialami para guru, tenaga medis, dan pekerja, harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah setempat dalam hal penempatan tenaga medis dan guru. Perlindungan terhadap para guru, tenaga kesehatan, dan pekerja kemanusiaan di daerah-daerah rawan konflik sangat penting.
”Harus ada perlindungan kepada para guru, tenaga kesehatan, dan para pekerja kemanusiaan di daerah-daerah rawan konflik. Sebab, KKB sudah sangat sadis menebar ancaman,” katanya.
Tanggung Jawab Pemerintah Daerah
Frits menegaskan bahwa ancaman kejahatan terhadap guru dan tenaga medis atau pekerja kemanusiaan yang terus berulang merupakan kesalahan pemerintah daerah. Karena itu, pemerintah daerah wajib bertanggung jawab.
”Atas kejahatan yang berulang, pemerintah daerah wajib bertanggung jawab. Ada potensi untuk kita menggugat para bupati, karena mereka tidak bisa memberi jaminan keamanan terhadap pekerja kemanusiaan di wilayahnya,” tegasnya.
Dari peristiwa ini, terlihat bahwa perlindungan terhadap para pekerja kemanusiaan harus menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah, lembaga-lembaga hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang bekerja di daerah-daerah rawan konflik. Dengan demikian, cahaya keadilan dan kemanusiaan tidak akan padam karena kekerasan.
