PALU.COM– Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), tiba-tiba muncul di tengah isu perombakan kabinet versi kelima.
Disebutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan perubahan besar pada Jumat (6/2/2026) yang akan datang.
Jokowi disebut akan bergabung dalam struktur pemerintahan baru sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Isu ini muncul seiring dengan belum adanya kejelasan resmi terkait nama-nama menteri yang akan dipindahkan atau dipecat.
Kepala Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyampaikan pendiriannya mengenai berita posisi baru yang terkait dengan Jokowi.
Ia menganggap posisi Wantimpres bagi Jokowi sebagai bentuk pengakuan resmi terhadap hubungan yang sebelumnya bersifat tidak resmi.
“Posisi Wantimpres hanya berupa pengakuan formal yang selama ini telah terwujud secara tidak resmi melalui tingkat interaksi yang intensif,” ujar Agung saat dimintai konfirmasi, Selasa (3/2/2026).
Menurutnya, hal ini tidak boleh hanya dianggap sebagai penghargaan politik belaka bagi pendukung setia Jokowi di kabinet.
Agung menekankan bahwa perubahan kabinet merupakan hak istimewa Presiden Prabowo untuk memastikan kinerja kabinet tetap berada pada tingkat terbaik.
Di dalam proses ini, Presiden Prabowo tetap perlu bersikap adil dalam menentukan siapa tokoh yang tetap bertahan dan siapa yang harus mundur.
“Harus ada yang bertahan dan ada yang keluar. Namun ini objektivitas Presiden Prabowo sebagai pemilik hak prerogatif untuk memastikan kinerja kabinet optimal,” katanya.
Namun, jika Jokowi benar-benar ditunjuk, hal tersebut menunjukkan upaya mekanisasi hubungan antara Poros Solo dan Istana Hambalang.
“Walaupun dilakukan sebagai bagian dari upaya menyeimbangkan hubungan politik antara Poros Solo – Istana Hambalang. Ada yang keluar, tetapi tetap ada yang masuk dan dipertahankan sesuai porsinya agar poros-poros politik lain merasa nyaman,” ujarnya.
Mengenai kemungkinan Jokowi menerima jabatan tersebut, Agung menganggap peluangnya terbuka.
“Seharusnya menerima seperti yang beliau terima sebagai penasihat Danantara,” katanya.
Ia menambahkan, dari sudut pandang Jokowi, posisi Wantimpres justru mampu memperkuat dan mengatur hubungan politiknya dengan Presiden Prabowo.
“Secara otomatis, hubungan positif beliau dengan Presiden Prabowo diresmikan dan diakui,” tegasnya.
Respons Istana soal Reshuffle
Pihak Istana melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan pernyataan mengenai isu perubahan kabinet atau reshuffle yang santer akan dilakukan dalam waktu dekat.
Menurut Prasetyo, mengenai reshuffle hanya Presiden Prabowo Subianto yang memahami.
Menurut Prasetyo, Presiden mengawasi kinerja anggota kabinetnya setiap hari.
“Bila kemudian merasa presiden perlu melakukan perbaikan atau pergantian, itu beliau yang mengetahui karena sehari-hari beliau yang mengawasi seluruh jajaran menterinya di kabinet,” ujar Prasetyo di Kantor Danantara, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Prasetyo menyatakan bahwa reshuffle adalah hak istimewa Presiden. Presiden senantiasa melakukan penilaian terhadap kinerja para menterinya.
“Yang perlu dipahami adalah masalah ini termasuk kewenangan presiden, dan tentu setiap hari presiden melakukan evaluasi dalam tanda kutip, bukan berarti ada forum khusus untuk mengevaluasi. Dalam proses menjalankan program dan tugas, tentu bagian dari perjalanan itu adalah melakukan penilaian atau evaluasi,” ujar Prasetyo.
Menurut Prasetyo, perubahan posisi menteri atau wakil menteri adalah hal yang normal dalam proses kerja pemerintah.
“Jika dalam konteks yang saya sampaikan menjadi wajar. kan kebutuhan yang dipahami oleh bapak presiden,” katanya.
Daftar Nama Menteri yang Dikabarkan Terkena Perubahan Kabinet
Kali ini, beberapa nama disebut akan masuk dalam daftar reshuffle kali ini, antara lain:
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Budaya Republik
Indonesia (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan), Pratikno
Menteri Luar Negeri (Menlu), Sugiono
Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Sakti Wahyu Trenggono
Kepala Kementerian Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari
Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Meutya Hafid
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai
Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri
Selanjutnya, nama-nama yang beredar akan menjadi menteri baru menggantikan yang terkena perubahan kabinet adalah Budisatrio Djiwandono (Menteri Luar Negeri), Angga Raka Prabowo (Menteri Komunikasi dan Informatika), Juda Agung (Wakil Menteri Keuangan).(*)
Artikel sudah tayang di news
