Bengkalispos.comWilayah transmigrasi di Kabupaten Banyuasin kini tidak hanya dianggap sebagai tempat pemindahan penduduk. Kini, area tersebut telah berubah menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal.
Untuk mempercepat arah tersebut, Bupati Banyuasin Dr. H. Askolani, S.H., M.H., bertemu dengan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanagara, pada hari Rabu, 4 Februari 2026 di Jakarta.
Sesi ini diadakan secara rahasia, tetapi isinya bertujuan untuk mendapatkan dukungan nyata dari pemerintah pusat.
Inti pembahasan terfokus pada perkembangan dua wilayah utama: Wilayah Transmigrasi Telang dan Wilayah Transmigrasi Karang Agung Ilir. Banyuasin menganggap, kedua wilayah tersebut memiliki potensi yang besar, tetapi memerlukan bantuan yang lebih signifikan dari pemerintah pusat.
Ditemui di luar ruang rapat, Bupati Askolani menyatakan bahwa kemajuan wilayah tidak dapat mencapai hasil maksimal hanya berdasarkan kemampuan daerah sendiri.
“Harus ada campur tangan dari pemerintah pusat mengenai pengembangan kawasan agar berjalan dengan baik,” kata Askolani.
Permintaan dukungan ini tidak terlepas dari faktor lain. Banyuasin sedang memperkuat Program Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Transmigrasi untuk Tahun Anggaran 2026. Namun, terdapat alasan strategis di balik pengajuan tersebut.
Mayoritas lahan pertanian padi di Kabupaten Banyuasin terletak di wilayah transmigrasi. Fakta ini, menurut Askolani, bukanlah kebetulan.
Banyuasin yang kini diakui sebagai salah satu daerah penghasil beras terbesar di tingkat nasional menunjukkan bahwa program transmigrasi telah memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi para pendatang.
Dengan kata lain, keberhasilan sektor pertanian Banyuasin tidak bisa dipisahkan dari adanya dan pengelolaan kawasan transmigrasi.
Pada pertemuan itu, Bupati Askolani tidak hadir sendirian.
Ia didampingi oleh jajaran pimpinan daerah, antara lain Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Ir. Erwin Ibrahim, ST., MM., MBA., IPU ASEAN Eng.; Kepala Bappeda Litbang, Dr. dr. Hj. Rini Pratiwi, M.Kes., FISQua; Kepala Dinas PUPR, Ir. H. Mohd. Riyan A. S., ST., MM., IPM., ASEAN Eng.; serta Plt. Kepala Dinas Kominfo SP, Hj. Ida Bahagia, SH., MM.
Kehadiran mereka menunjukkan bahwa usulan pengembangan kawasan transmigrasi bukan hanya sekadar wacana, tetapi bagian dari strategi pembangunan daerah yang lebih terpadu.
