bengkalispos.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai bahwa penataan ulang fokus yang dimaksudrefocusing pada anggaranuntuk menghadapi dampak ketidakstabilan global, perlu dilakukan secara terpilih.
Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengungkapkan bahwa pihaknya memahami bahwa kebijakan tersebut adalah tindakan yang tidak bisa dihindari untuk menjaga disiplin keuangan di tengah tekanan luar dan meningkatnya ketidakpastian dunia.
Ia juga menilai inisiatif ini penting dalam menjaga kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta memastikan ruang fiskal tetap stabil menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
“Namun, dunia bisnis melihat bahwa jika efisiensi mencapai pengeluaran produktif yang berkaitan erat dengan sektor nyata, dampaknya bisa menyebar dan bersifat multiplikatif,” katanya dalam pernyataan resmi, dikutip pada Jumat (3/4/2026).
Shinta menjelaskan bahwa pengurangan pengeluaran di sektor-sektor tersebut dapat menghambat kegiatan ekonomi, memperlambat proyek yang sedang berjalan, serta berdampak pada penyerapan tenaga kerja.
Menurutnya, berbagai potensi tersebut meliputi sektor konstruksi dan infrastruktur, industri pendukung seperti semen dan baja, serta sektor MICE (pertemuan, insentif, konferensi, dan pameran). Selain itu, sektor transportasi dan UMKM juga menjadi bagian dari rantai pasok belanja pemerintah.
“Karena itu, refocusinganggaran harus dilakukan dengan lebih selektif, terukur, dan berbasis produktivitas agar tetap menjaga stabilitas makroekonomi tanpa mengorbankan efisiensi dan kecepatan pertumbuhan,” tegas Shinta.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan prioritisasi danrefocusinganggaran pengeluaran kementerian/lembaga yang memiliki kemampuan penghematan hingga Rp130,2 triliun.
Menurut Airlangga, kebijakan ini diambil sambil berupaya mengarah pada pengeluaran yang lebih produktif dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Beberapa contohnya adalah anggaran rehabilitasi dan pemulihan pasca-bencana Aceh-Sumatra, serta percepatan dan penyempurnaan pengeluaran kementerian/lembaga.
“Pengalihan dana dilakukan dari pengeluaran yang kurang mendesak seperti perjalanan dinas, rapat, pengeluaran non-operasional, dan kegiatan upacara,” ujarnya dalam konferensi pers virtual mengenai kebijakan.work from homeKerja dari rumah (WFH) untuk pegawai negeri maupun swasta sekaligus efisiensi penggunaan energi, Selasa (31/3/2026).
