Bengkalispos.com, JAKARTA – Selamat pagi para penggemar Bengkalispos.com, hari ini kami sajikanberita terpopulerSepanjang Rabu (4/2) terdapat gambaran mengenai perubahan status pekerja paruh waktu menjadi penuh, namun pengangkatan PPPK melalui optimalisasi menimbulkan tekanan batin, hingga KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Baca selengkapnya!
1. Pemilihan PPPK Berdasarkan Optimalisasi Menimbulkan Masalah Baru, Tekanan Emosional
Pengangkatan PPPKhasil pengoptimalan mengakibatkan munculnya isu yang baru.
Banyak dari mereka yang mengalami tekanan batin akibat dampak dari optimalisasi. Aidil Fitrisyah, salah satu PPPK hasil dari proses optimalisasi di provinsi Sumatera Selatan (Sumsel), menyatakan bahwa kebijakan optimalisasi penempatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diterapkan pemerintah pusat merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) serta menyeimbangkan pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia.
Kebijakan ini secara umum bertujuan memastikan tersedianya tenaga kerja pegawai yang cukup dan didistribusikan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan lembaga pemerintah.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Pemilihan PPPK Berdasarkan Optimalisasi Timbulkan Masalah Baru, Tekanan Batin
2. Daftar Nama 16 Organisasi PPPK, Telah Terdapat Gambaran Perpindahan Status Pegawai Paruh Waktu ke Penuh Waktu
Berikut ini adalah daftar 16 organisasi PPPK yang menjadi anggota Aliansi Merah Putih dan secara resmi mengajukan lima tuntutan kepada pemerintah, antara lain perpindahan statusPPPK Paruh Waktu menjadi pegawai full time.
Lima tuntutan yang diajukan merupakan hasil penggabungan nasional Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 30 Januari hingga 1 Februari 2026.
Sebelumnya, Ketua Umum Aliansi Gabungan R2 R3 Indonesia Faisol Mahardika menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), pengalihan PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu dilakukan secara bertahap.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Daftar 16 Nama Organisasi PPPK, Telah Ada Gambaran Perubahan Status Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu
3. Pengacara PSHT Melaporkan Kepala Intelkam Polres Madiun Kota ke Propam Mabes Polri
Wakil hukum Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), Mohamad Samsodin bersama Erik Gunawan melaporkan Kasat Intelkam Polres Madiun Kota, Iptu IW ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.
Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik profesi.Polri.
Samsodin menyampaikan laporan tersebut terkait dengan pembubaran aksi demonstrasi damai yang diikuti oleh warga PSHT di Kota Madiun pada 3 Februari 2026.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Wakil Hukum PSHT Mengadukan Kepala Intelkam Polres Madiun Kota ke Propam Mabes Polri
4. Siswa Sekolah Dasar di NTT Meninggal Dunia Karena Tidak Memiliki Buku dan Pulpen
Menteri Sosial Saifullah Yusuf merasa prihatin terhadap kejadian mengerikan di Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Seorang murid sekolah dasar berusia sepuluh tahun dari sebuah kabupaten yang termasuk dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengakhiri hidupnya karena tidak mampu atau tidak bisa memperoleh buku dan pena dengan harga Rp 10.000.
Gus Ipul, panggilan akrab Saifullah Yusuf, menegaskan kejadian yang menimpa anak tersebut menjadi perhatian pemerintah, khususnya Departemen Sosial.
Baca Selengkapnya di Bawah:
Siswa Sekolah Dasar di NTT Mengakhiri Hidupnya Karena Tidak Memiliki Buku dan Pulpen
5. KPK Lakukan Operasi Tangkap Tangan di Banjarmasin, Pegawai Pajak Kembali Ditahan
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melaksanakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada hari Rabu (4/2).
Pengoperasian kali ini dilakukan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
“Benar (tangkap tangan), di Kalsel,” kata Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto saat dimintai konfirmasi.
Dalam operasi tersebut, tim penyidik KPK berhasil menangkap beberapa orang. Salah satu yang ditangkap adalah seorang pegawai dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Banjarmasin.
Baca Selengkapnya di Bawah:
KPK Lakukan Operasi Tangkap Tangan di Banjarmasin, Karyawan Pajak Kembali Ditahan
