Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa pemerintah tidak perlu membentuk tim investigasi mandiri dalam meneliti aksi unjuk rasa yang diikuti keributan pada minggu terakhir Agustus 2025. Alasan Yusril, pelaku sudah ditahan dan diperiksa oleh aparat penegak hukum.
Yusril memastikan bahwa pihak kepolisian telah menahan individu-individu yang diduga terlibat dalam kerusuhan saat demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Ia menyatakan, pembentukan tim pencari fakta bersama (TGPF) memerlukan waktu, baik dalam penyusunan anggota maupun menunggu proses kerja mereka dalam mengumpulkan informasi. Sementara itu, menurut Yusril, fakta-fakta yang ada sudah jelas dan proses hukum telah berjalan oleh lembaga penegak hukum.
“Maka, alih-alih menunggu lama dalam pembentukan TGPF, saya rasa lebih baik kita memanfaatkan aparat penegak hukum yang sudah ada. Lebih cepat bekerja daripada kita terlalu lama menunggu. Kecuali, misalnya, negara diam dan tidak melakukan apa-apa, baru dibentuk TPGF,” ujar Yusril di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis, 11 September 2025.
Sebelumnya, masyarakat sipil meminta pemerintah membentuk tim independen atau TGPF guna menyelidiki kerusuhan yang terjadi selama aksi unjuk rasa, yang berlangsung sejak 25 Agustus 2025 hingga awal September. Masyarakat sipil mencatat ada 10 orang meninggal dalam demonstrasi tersebut, termasuk seorang pengemudi ojek.online, Affan Kurniawan, yang meninggal dunia akibat tertabrak kendaraan taktis Brigade Mobil Polri, di Jalan Pejompongan, Jakarta Pusat, pada malam Kamis, 28 September 2025.
Presiden Prabowo Subianto pernah merespons tuntutan tersebut. Prabowo menganggap usulan pembentukan tim investigasi independen sebagai langkah yang logis. “Saya rasa hal itu masuk akal. Saya rasa bisa dibicarakan dan nanti kami lihat bentuknya seperti apa,” ujar Prabowo dalam pertemuan dengan sejumlah pimpinan media massa di Hambalang, Jawa Barat, pada Sabtu, 6 September 2025, dilaporkan dari keterangannya tertulis.
Prabowo mengatakan, dari berbagai aspirasi masyarakat yang ia terima, sebagian di antaranya masuk akal. Namun, beberapa aspirasi lainnya masih memerlukan diskusi lebih lanjut.
“Kami pelajari, sebagian rasional, sebagian lainnya bisa kita diskusikan, kita bisa berdebat. Saya rasa banyak yang masuk akal. Banyak yang menurut saya bersifat umum dan dapat kita bahas dengan baik,” ujar Prabowo.
Prabowo menyebutkan bahwa usulan masyarakat yang masih bisa dipertanyakan adalah terkait penarikan TNI dari tugas pengamanan sipil. “Jika TNI ditarik dari pengamanan sipil, ya, saudara-saudara yang menilai apakah ini masuk akal atau tidak, benar kan.”
Menurut Prabowo, tugas utama TNI adalah melindungi rakyat dari berbagai ancaman. Oleh karena itu, tuntutan untuk mengeluarkan TNI dari bidang keamanan perlu dipertimbangkan secara lebih lanjut.
Jadi, terorisme merupakan ancaman, mengganggu, ancaman yang menyebabkan keributan, ancaman terhadap rakyat. Apakah masa depan TNI akan ditarik dari pengamanan sipil? Menurut sayadebatable,” kata Prabowo.
