Pentingnya Pengisian Daerah Asal Barang dalam PEB untuk Meningkatkan Akurasi Data Ekspor
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Aceh memberikan peringatan kepada para eksportir mengenai pentingnya pengisian kolom Daerah Asal Barang pada Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) secara benar dan akurat. Hal ini menjadi kunci dalam memastikan data ekspor yang digunakan sebagai dasar perhitungan berbagai indikator ekonomi daerah.
Asral Efendi, Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kanwil DJBC Aceh, menjelaskan bahwa keakuratan data ekspor sangat bergantung pada pengisian PEB yang tepat. Ia menekankan bahwa kesalahan dalam memilih daerah asal barang dapat menyebabkan distorsi data perekonomian daerah. Dampaknya tidak hanya terasa pada statistik ekonomi, tetapi juga pada perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang menjadi indikator utama dalam mengukur nilai total produksi barang dan jasa di suatu wilayah.
Menurutnya, nilai ekspor merupakan salah satu komponen penting dalam perhitungan PDRB. Jika ekspor komoditas unggulan Aceh seperti kopi atau Crude Palm Oil (CPO) tidak tercatat sebagai ekspor dari Aceh, maka kontribusi ekspor daerah akan terlihat lebih rendah dari kondisi sebenarnya. Hal ini dapat menyebabkan ketidakakuratan dalam mencerminkan kinerja ekonomi daerah serta berpotensi membuat Aceh kehilangan hak atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Insentif Daerah (DID), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK).
Ia menegaskan bahwa pada PEB terdapat kolom 53, Daerah Asal Barang yang wajib diisi sesuai dengan tempat barang diproduksi atau dihasilkan. Contohnya, jika barang ekspor berasal dari Kabupaten Gayo Lues, maka Daerah Asal Barang yang dipilih haruslah Kabupaten Gayo Lues, meskipun PEB disampaikan melalui Kantor Bea Cukai di luar Aceh. “Jaga identitas daerahmu. Data ekspor akurat, potensi daerah terangkat,” pesannya.
Bea Cukai Aceh berharap seluruh eksportir dapat lebih cermat dalam mengisi PEB agar data ekspor Aceh tercatat dengan benar serta memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan ekonomi daerah.
Perubahan Sistem Pengawasan Kargo oleh Uni Eropa
Sementara itu, Leni Rahmasari, Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai Kanwil Bea Cukai Aceh, menyampaikan informasi mengenai sistem baru pengawasan kargo yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Sistem tersebut dikenal dengan nama Import Control System 2 (ICS2), yang resmi diberlakukan guna memperkuat keamanan dan keselamatan pengangkutan barang internasional.
Leni menegaskan pentingnya pemahaman dan kepatuhan terhadap aturan baru tersebut. Menurutnya, ICS2 mewajibkan eksportir atau pelaku usaha yang mengirimkan barang ke Uni Eropa untuk mengajukan Entry Summary Declaration (ENS) sebelum kedatangan barang. Selain itu, eksportir juga harus memiliki nomor Economic Operators Registration and Identification (EORI). “Hal ini wajib dipenuhi agar proses ekspor tidak mengalami kendala,” katanya.
Pihak Bea Cukai Aceh berkomitmen untuk mendukung kelancaran ekspor dan memberikan asistensi kepada para pelaku usaha agar tetap kompetitif di pasar global. “Kami mengimbau eksportir di Aceh dan di luar Aceh segera mempersiapkan diri agar pengiriman barang ke Uni Eropa berjalan lancar sesuai ketentuan internasional,” ujarnya.
