Ringkasan Berita:
- Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto meminta Menhut Raja Juli menindak tegas pelaku perusak hutan Sumatera yang mengakibatkan banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar akhir November 2025 lalu.
- Titiek juga menyoroti adanya ribuan kayu yang memenuhi area pantai di Sumatera pasca banjir bandang kemarin.
- Titiek meminta Menjut Raja Juli untuk tidak takut menindak para perusak hutan, khususnya di Sumatera. Sekalipun dibelakang mereka terdapat sosok-sosok berpangkat bintang yang melindunginya.
mediapresisi.com – Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mendesak Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menindak pihak-pihak yang merusak hutan di Sumatera.
Pasalnya, kerusakan hutan-hutan di Pulau Sumatera, khususnya Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ini dinilai menjadi salah satu pemicu bencana banjir bandang dan tanah longsor pada akhir November 2025 lalu.
Titiek kemudian menyoroti soal adanya ribuan kayu yang memenuhi area pantai di Sumatera pasca-banjir bandang kemarin.
Seperti yang terjadi di Pantai Parkit, di Kelurahan Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Disana terdapat ribuan kayu gelondongan yang menggenang di bibir pantai.
Titiek menilai, hal ini bisa terjadi karena adanya pemanfaatan hutan yang tidak tepat, seperti untuk perkebunan dan pertambangan.
Untuk itu Titiek mendesak Menhut Raja Juli agar persyaratan penggunaan lahan hutan diperketat.
Titiek tidak ingin lagi kedepannya hutan-hutan di Indonesia dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.
“Kemudian itu ada pohon-pohon juga yang sampai memenuhi pantai, memenuhi sungai itu kan enggak bukan hanya itu akibat apa ya?”
“Tadi ada yang bilang pembukaan lahan baru untuk perkebunan, pertambangan ini harus diperketat lagi untuk apa namanya? syarat-syaratnya.”
“Jangan jangan bisa kita biarkan gitu saja,” kata Titiek dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di Senayan, Jakarta pada Kamis (4/12/2025), dilansir TV Parlemen.
Lebih lanjut Titiek meminta Menjut Raja Juli untuk tidak takut menindak para perusak hutan, khususnya di Sumatera.
Sekalipun dibelakang mereka terdapat sosok-sosok berpangkat bintang yang melindunginya.
“Sudah cukuplah ini. Jangan jangan lagi ke depan, mau siapa kek itu di belakangnya, mau bintang-bintang kek mau apa.”
“Kita ini mewakili rakyat Indonesia. Bapak juga ditunjuk sebagai pembantu presiden yang dipilih oleh rakyat Indonesia,” tegas Titiek.
Titiek juga mengajak Menhut untuk menegakkan hukum yang setegak-tegaknya. Terutama bagi para perusak hutan-hutan kita.
Politisi Gerindra itu pun meminta Menhut Raja Juli untuk tidak takut, karena ada DPR yang berada dibelakangnya.
“Kita tegakkan hukum yang setegak-tegaknya siapapun itu kalau memang merugikan bangsa dan negara, merusak tanah dan apa hutan kita, ditindak aja. Bapak enggak usah takut-takut kami di belakang Bapak,” imbuh Titiek.
Menhut Libatkan Polri Usut Kayu Gelondongan yang Terbawa Banjir Sumatra
Menhut Raja Juli Antoni mengatakan pihaknya dengan kepolisian sudah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk menjaga hutan milik RI.
“Di mana kami sepakat untuk sama-sama, kami minta bantuan kepada Kapolri untuk menjaga hutan kita,” ujar Raja Juli di Mabes Polri, Kamis (4/12/2025).
Menurutnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI bekerja sama dengan Polri untuk mengusut asal-usul kayu gelondongan yang terseret arus saat banjir bandang menerjang Sumatra.
“Kami sudah ada data-data awal melalui penerbangan drone ke daerah-daerah terdampak dan juga ada teknologi namanya AIKO untuk melihat anatomi kayu yang mudah-mudahan ini bisa menjadi indikasi awal di mana asal muasal kayu itu berada,” terangnya.
Ia berharap dengan kerja sama itu, dari mana asal-usul kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatra bisa terjawab.
Jika ditemukan unsur pidana terkait kasus ini, sambung Raja Juli, maka akan dilakukan upaya penegakan hukum.
“Kami berharap sekali lagi nanti kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kita bisa sesegera mungkin mengungkap dari mana asal-muasal kayu tersebut dan tentu apabila ada unsur pidananya akan kita tegakkan bersama-sama,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Raja Juli menyatakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia (Menko PMK), Pratikno, juga akan berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH) untuk menyelesaikan kasus ini.
Polri Lakukan Pendalaman
Dalam kesempatan yang sama, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan, pihaknya menyambut baik kerja sama dengan Kemenhut untuk membentuk satgas gabungan guna menyelidiki kayu gelondongan yang terbawa banjir di Sumatera.
“Terkait dengan temuan-temuan kayu yang diduga juga ini berdampak terhadap kerusakan dan terjadinya beberapa jembatan, beberapa rumah, dan juga korban jiwa yang muncul karena adanya temuan-temuan kayu yang diduga ada kaitannya dengan pelanggaran,” ucapnya.
Oleh karena itu, pihaknya dan tim bakal melakukan pendalaman terlebih dahulu.
Pada beberapa hari ini, kata Listyo, personel sudah ditugaskan dan akan bergabung dengan tim dari Kemenhut.
“Dan bila perlu dengan satgas lain yang bisa bergabung, termasuk PKH sehingga kerja tim bisa lebih cepat dan segera bisa kita infokan,” tuturnya.
Listyo juga meminta tim untuk segera mengecek ke lokasi-lokasi yang diduga terjadi perusakan hutan.
“Dan dalam waktu cepat saya minta untuk tim juga segera bergerak dari hulu sampai dengan hilir, khususnya di lokasi-lokasi yang memang kita dapati ada potensi-potensi yang harus kita tindak lanjuti karena memang ada dugaan-dugaan pelanggaran,” paparnya.
(mediapresisi.com/Faryyanida Putwiliani/Muhamad Deni Setiawan)
Baca berita lainnya terkait Banjir di Sumatera.
