Tanggapi Pernyataan Dewan, Dimyati: Bubarkan BUMD Tidak Mudah

Wakil Gubernur Banten Menanggapi Kritik Terhadap BUMD

Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusumah, memberikan respons terhadap pernyataan Komisi III DPRD Banten yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tidak menguntungkan sebaiknya dibubarkan. Menurut Dimyati, tindakan tersebut tidak mudah dilakukan karena memerlukan pertimbangan yang matang.

“Tidak gampang untuk membubarkan BUMD. Jika dibubarkan, akan ada kerugian,” ujarnya saat berada di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kecamatan Curug, Kota Serang, pada Senin 25 Agustus 2025.

Meski demikian, Dimyati setuju bahwa BUMD seharusnya mampu memberikan keuntungan. Namun jika BUMD mengalami masalah, menurutnya lebih baik diperbaiki terlebih dahulu.

“Yang penting BUMD itu harus memberikan profit dan juga kontribusi sosial. Jika perusahaan ini rugi, ya tidak perlu dipertahankan, tapi tetap harus diperbaiki,” katanya.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Banten lebih memilih melakukan pembenahan terhadap BUMD yang dianggap bermasalah. Salah satunya adalah PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM). Upaya pembenahan dilakukan dengan menempatkan orang baru dari kalangan birokrat sebagai pimpinan BUMD tersebut.

Baja Juga  Bocoran Fahri: Qatar Tertarik Kampung Bandan, Lokasi Prioritas 1 Juta Rumah

Dimyati menjelaskan bahwa kini PT ABM dipimpin oleh Babar Suharso sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Babar juga menjabat sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten. Selama masa jabatannya, Babar ditugaskan untuk menginventarisasi masalah yang ada di BUMD tersebut.

“Sebelumnya, Plt Direktur ABM adalah saudara Yoga, sekarang berganti menjadi saudara Babar. Nanti kita cek lagi yang lainnya. ABM bermasalah, jadi kita tempatkan dari birokrat dulu sebagai Plt. Kita lihat apa masalahnya? Plt tidak sampai setahun, nanti setelah inventarisasi masalah sudah terlihat, lalu kita cari tahu di mana invoicenya, tagihannya dimana, utangnya dimana, barangnya dimana,” jelasnya.

Sebelumnya, anggaran untuk PT Agrobisnis Banten Mandiri ditahan karena dinilai bermasalah. Kebijakan ini masih berlaku hingga saat ini.

“Sementara di-hold dulu sebelum Pak Babar minta agar anggaran dibuka. Intinya, kita ingin melihat progres yang bagus. Kita ingin mencoba memperbaiki dulu,” tambahnya.

Baja Juga  KPK Selidiki Aliran Dana Dugaan Pemerasan ke Menaker Yassierli dan Mantan Menteri Ida Fauziyah

Penilaian Komisi III DPRD Banten terhadap BUMD

Sebelumnya, Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Banten, Mansur, menyoroti keberadaan BUMD milik Pemprov Banten. Wakil rakyat ini meminta agar BUMD yang tidak memberikan keuntungan segera dibubarkan.

“Jika BUMD-BUMD yang lain tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat atau tidak untung, maka tidak perlu dipertahankan,” ujar Mansur.

Menurut Mansur, Komisi III sering memanggil BUMD milik Pemprov Banten untuk meminta penjelasan tentang perkembangan mereka. Hasilnya, belum ada keuntungan yang signifikan baik bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pelayanan kepada masyarakat.

“Belum ada nilai manfaat yang saya sebutkan tadi. Bagaimanapun, BUMD harus bisa memberikan kontribusi terhadap pemerintah. Kontribusi bisa dalam bentuk PAD atau pelayanan kepada warga masyarakat di Banten. Jika tidak ada dua hal tersebut, ya tidak perlu adanya BUMD,” katanya.

Mansur bahkan berpendapat bahwa BUMD yang tidak memberikan manfaat sebaiknya dibubarkan. Ia menilai, jika BUMD mengalami kerugian dan merepotkan pemerintah daerah, lebih baik dibubarkan saja.

Baja Juga  Hanya Ingin Cerai dari Azizah Tanpa Bahas Harta, Apa Alasan Pratama Arhan?

“Kalau misalnya BUMD itu rugi dari sisi usahanya dan akan merepotkan pemerintah daerah, lebih baik di-bubarkan saja,” ujarnya.

Evaluasi BUMD di Banten

Diketahui, ada beberapa BUMD milik Pemprov Banten, seperti PT Jamkrida Banten, PT Agrobisnis Banten Mandiri, dan Bank Banten. Mansur menilai hanya Bank Banten yang memiliki orientasi yang bagus.

“BUMD ini harus diperbaiki semuanya. Mulai dari kinerja dan manajemen. Misalnya, Bank Banten punya fungsinya, karena sebuah pemerintah harus punya bank pembangunan daerah yang bisa memberikan layanan keuangan,” katanya.

Kedepan, Bank Banten diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap PAD Pemprov Banten. Saat ini, Bank Banten sudah mulai menunjukkan keuntungan, meskipun masih dalam jumlah kecil.

“Sedikit demi sedikit, mudah-mudahan nanti jadi besar dan kedepan bisa memberikan PAD,” harapnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *