PR JABAR– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkritik kesalahan dalam kebijakan fiskal dan moneter yang dianggap memperlambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menekankan, perlambatan ekonomi bukan hanya disebabkan oleh faktor global, tetapi juga akibat kebijakan domestik yang tidak tepat.
Ekonomi Indonesia Masih Bergantung pada Permintaan dalam Negeri
Pada pertemuan bersama Komisi XI DPR RI pada Rabu (10/9/2025), Purbaya menyampaikan bahwa kondisi perekonomian Indonesia sangat tergantung pada permintaan dalam negeri. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang kurang tepat akan langsung berdampak negatif terhadap kinerja ekonomi nasional.
“Banyak muncul tagline Indonesia Gelap. Kita semua menyalahkan ini karena global. Padahal, ada kebijakan dalam negeri yang juga salah,” katanya.
Pertumbuhan sempat mengalami peningkatan, kemudian kembali menurun lagi
Memasuki tahun 2025, keadaan sempat menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Dari bulan Januari hingga April, pertumbuhan uang primer mencapai 7% pada bulan April, yang sempat memunculkan harapan. Namun, tren positif tersebut tidak bertahan lama.
“Yang tidak saya ketahui, Mei jatuh, Juli jatuh, Agustus turun menjadi 0 persen,” ujar Purbaya.
Pajak Dipungut, Pengeluaran Pemerintah Tertunda
Purbaya menyoroti fungsi kebijakan fiskal yang belum maksimal. Menurutnya, pemerintah memang aktif dalam mengumpulkan pajak, namun dana tersebut justru terhenti di Bank Sentral tanpa segera digunakan untuk belanja.
“Konsisten dalam menarik pajak, tidak masalah. Masuk ke Bank Sentral juga tidak menjadi masalah. Namun, jika tidak digunakan, maka ekonomi tidak akan berjalan,” tegasnya.
Dampak Uang yang Terendap terhadap Ekonomi
Dana pajak yang tidak segera digunakan dapat menyebabkan perlambatan dalam perputaran ekonomi. Hal ini berpengaruh terhadap investasi, kemampuan belanja masyarakat, serta pengadaan lapangan kerja.
Banyak para ekonom menganggap bahwa pengeluaran pemerintah yang lambat menyebabkan efek multiplier dari pendapatan pajak tidak dirasakan oleh masyarakat, khususnya pada UMKM, pedagang kecil, dan sektor produksi.
Harapan Percepatan Belanja Negara
Kritik Purbaya ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu mempercepat pelaksanaan anggaran negara agar perekonomian menjadi lebih aktif. Jika dana yang diperoleh dari pajak segera dialokasikan ke sektor pembangunan, dampaknya dapat langsung dirasakan oleh rakyat.
Pengeluaran dalam sektor infrastruktur, pendidikan, serta perlindungan sosial dianggap krusial dalam memacu pertumbuhan ekonomi dan mengurangi beban rakyat di tengah ketidakpastian dunia.
