KABAR BANDUNG– Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menganggap kejadian keracunan yang terjadi selama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah sebagai masalah penting yang harus ditangani secara menyeluruh.
Di sela pernyataannya di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu, 27 September 2025, Prabowo menyatakan pemerintah akan segera bertindak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ia mengungkapkan bahwa meskipun masih ada beberapa kelemahan dalam pelaksanaannya, ia yakin langkah perbaikan dapat dilakukan.
“Ini adalah masalah yang sangat besar, jadi pasti ada kelemahan sejak awal. Namun, saya juga percaya bahwa kita akan menyelesaikannya dengan baik,” ujar Presiden Prabowo.
Prabowo menambahkan, meskipun baru saja pulang dari perjalanan luar negeri selama seminggu, ia tetap memantau perkembangan kasus yang melibatkan banyak siswa di berbagai daerah tersebut.
Ia menyampaikan bahwa dirinya akan segera menghubungi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta para pejabat terkait guna membahas strategi penanganan secara rinci.
Presiden juga mengakui bahwa sejak diperkenalkan, program MBG masih memiliki beberapa kekurangan. Namun, ia yakin bahwa kendala tersebut dapat segera diperbaiki agar tujuan utama program dalam meningkatkan gizi anak-anak tetap tercapai.
Selanjutnya, Prabowo mengharapkan masalah ini tidak dimanfaatkan sebagai alat politik. Ia menegaskan kembali bahwa MBG bertujuan untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu yang sering mengalami kesulitan dalam memperoleh makanan bernutrisi.
“Jangan sampai hal ini menjadi bahan politik. Tujuan dari makanan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering kesulitan dalam mengonsumsi makanan. Mungkin kita sendiri sudah makan cukup, tetapi mereka hanya makan nasi dengan garam. Hal ini yang harus kita perbaiki. Untuk memberi makan jutaan orang pasti ada kendala dan tantangan, ini yang harus kita atasi,” ujar Presiden.
Sebelumnya, dalam beberapa minggu terakhir, sejumlah wilayah melaporkan peningkatan kasus keracunan yang dikaitkan dengan penggunaan menu dari program MBG. Keadaan ini menyebabkan banyak siswa harus mendapatkan perawatan kesehatan.
Merespons hal tersebut, Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pihak yang mengendalikan program segera mengambil tindakan pencegahan dengan menerbitkan beberapa keputusan terkait pengawasan.
Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat resmi kepada seluruh dapur mitra yang pernah terlibat dalam kasus keracunan. “Hari ini kami telah menerbitkan surat kepada semua dapur yang sebelumnya mengalami masalah. Proses verifikasi kini lebih ketat,” ujarnya di Jakarta, Jumat, 26 September 2025.
Untuk memperkuat pengawasan, BGN juga akan mengirimkan tim inspeksi yang terdiri dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, serta polisi. Tim ini bertugas melakukan pemeriksaan langsung terhadap kondisi dapur serta memastikan kepatuhan terhadap standar operasional sesuai petunjuk teknis (juknis).
“Jika kami menemukan dapur yang tidak sesuai dengan pedoman, operasionalnya akan segera dihentikan. Tidak ada toleransi sama sekali dalam hal ini,” kata Nanik.
Dengan tindakan keras yang diambil pemerintah, diharapkan program MBG dapat kembali beroperasi sesuai dengan tujuan awalnya, yaitu menyediakan akses makanan bergizi yang aman dan layak bagi anak-anak di seluruh Indonesia.
Namun, kasus ini juga menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah dan semua pihak terkait bahwa pendistribusian makanan secara nasional memerlukan pengawasan yang lebih ketat. Peninjauan menyeluruh terhadap kualitas dapur mitra, bahan baku, serta proses distribusi perlu dilakukan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
