JAKARTA.COM –Kepala Jakarta Institute, Agung Nugroho mengungkapkan adanya ketidaknyamanan yang dirasakan sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta terhadap figur pemimpin yang berasal dari Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) atau Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).
Menurutnya, hal tersebut bukan hanya masalah asal universitas.
Namun, di balik itu, terdapat masalah yang lebih mendalam, yaitu mengenai konflik antara budaya birokrasi modern dan gaya kepemimpinan komando yang sulit berjalan selaras dalam ritme kerja Jakarta.
Menurutnya, ketidaksesuaian ASN DKI terhadap figur lulusan STPDN muncul akibat perbedaan pola pikir dan gaya kepemimpinan yang sangat berbeda.
“ASN DKI sudah terbiasa dengan kerja sama, berbasis data, dan penuh komunikasi. Sementara lulusan STPDN dibentuk dalam sistem yang menekankan perintah tunggal dan disiplin hierarkis. Dua dunia ini sering bertabrakan dalam penerapannya,” ujar Agung dilaporkan, Rabu (8/10/2025).
Agung mengatakan gaya kepemimpinan komando sesuai dengan daerah yang memiliki budaya sosial yang masih otoriter, di mana pemimpin dianggap sebagai figur satu-satunya yang memberikan arahan.
Namun di Jakarta, dengan dinamika sosial-ekonomi yang rumit dan kecepatan birokrasi yang tinggi, gaya semacam itu justru dapat memperlebar jarak.
“Ketika sistem komando diterapkan dalam birokrasi perkotaan, banyak Aparatur Sipil Negara merasa kehilangan ruang untuk berekspresi. Mereka tidak menentang disiplin, tetapi menolak jika kreativitas mereka dibatasi,” katanya.
Selanjutnya, Agung menghubungkan peristiwa ini dengan kondisi politik sebelum Pemilihan Gubernur DKI.
Ia menganggap, penempatan tokoh STPDN di posisi penting sering kali dianggap sebagai tanda politik dari pusat.
“Di DKI, rotasi jabatan tidak pernah murni administratif. PNS sangat peka dalam membaca arah kekuasaan,” katanya.
Menurut Agung, Jakarta selama ini berperan sebagai laboratorium reformasi birokrasi nasional, termasuk dalam hal sistem yang transparan, berbasis teknologi, serta di bawah pengawasan publik yang ketat.
Oleh karena itu, muncul kekhawatiran bahwa gaya kepemimpinan yang berbasis kesetiaan dapat mengembalikan birokrasi DKI ke masa lalu yang tertutup dan feodal.
“Maka resistensi ini bukanlah tentang membenci STPDN, melainkan menjaga agar birokrasi tetap maju, berbasis kompetensi, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik jangka pendek,” tegasnya.
Agung juga menganggap, pegawai negeri di Jakarta memiliki identitas profesional yang kuat.
Mereka tidak memandang diri mereka sebagai bawahan yang pasif, melainkan sebagai mitra kebijakan yang memiliki pemikiran dan inisiatif.
“Seorang pemimpin yang datang dengan gaya otoriter mungkin akan diikuti secara formal, tetapi bukan secara moral. Mereka akan diam — tapi mesin birokrasi berhenti berjalan,” katanya.
Sebaliknya, jika gaya kepemimpinan yang kolaboratif diterapkan, semangat kerja pegawai negeri justru muncul secara alami.
“Inilah perbedaannya memimpin kota modern dibanding memimpin daerah tradisional. Di Jakarta, yang diperlukan bukan pemimpin yang perkasa dalam apel pagi, melainkan yang mampu menghidupkan ruang diskusi dan gagasan,” kata Agung.
Agung menekankan bahwa pegawai negeri di DKI tidak menolak lulusan STPDN.
Mereka hanya menolak bila Jakarta dianggap sebagai pusat pelatihan.
“Yang diperlukan adalah pemimpin dengan perspektif luas, logis, dan memahami kerumitan kota. Bukan yang hanya mengandalkan perintah dan barisan yang tegak,” katanya.
ASN Jakarta Obesitas
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta Ani Ruspitawati menyampaikan bahwa sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengalami kegemukan.
Hal ini diungkapkan Ani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan pegawai negeri sipil yang dilakukan pada tahun 2024 lalu.
“Beberapa hasil pemeriksaan kesehatan perlu kita perhatikan, yaitu obesitas sebesar 62 persen dan kelebihan berat badan sebesar 15,4 persen,” katanya di Balai Kota Jakarta, Jumat (18/7/2025).
Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, sebanyak 27,6 persen Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI Jakarta mengalami tekanan darah tinggi dan 5,7 persen menderita diabetes mellitus.
“Ada juga yang mengalami gangguan jiwa dan jumlahnya tidak sedikit, 15 persen,” ujar Ani.
Berdasarkan data yang tersedia, Ani mengatakan, Dinas Kesehatan DKI Jakarta saat ini sedang memperkuat kampanye Jakarta Berjaga, yang mencakup Bergerak, Bekerja, Berolahraga, dan Bahagia.
Melalui kampanye ini, seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemprov DKI Jakarta diwajibkan untuk berolahraga setiap hari Jumat.
“Kami berharap terus mengajak bahwa hari Jumat merupakan hari olahraga bagi kita semua sebagai awal dari kehidupan yang lebih sehat,” katanya.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga mendukung inisiatif tersebut dan akan memwajibkan seluruh pegawai negeri sipil untuk berolahraga setiap hari Jumat.
Bahkan Wakil Gubernur Rano mengatakan, saat ini Gubernur Pramono Anung sedang menyusun instruksi gubernur (ingub) yang mengatur hal tersebut.
“Tidak ada artinya kita sejahtera jika kita tidak sehat, intinya adalah kesehatan. Saya memerintahkan setiap hari Jumat pagi kita berolahraga bersama di sini,” katanya.
“Agar kita dapat berolahraga dan semangat kerja pasti meningkat,” tambahnya menjelaskan.
Berita Terkait
Lihat berita Jakarta.com lainnya di Google News atau langsung pada halaman Indeks Berita
