Penyediaan Perumahan Rakyat yang Tidak Sesuai dengan Visi Bung Hatta
Pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat di Indonesia dinilai semakin jauh dari visi Bapak Perumahan Nasional, Mohammad Hatta. Seorang ahli tata kota dan permukiman, Jehansyah Siregar, menyampaikan bahwa pemerintah belum mampu menangkap pesan penting yang disampaikan oleh Bung Hatta dalam pidatonya pada Kongres Perumahan Rakyat tahun 1950.
Bung Hatta berharap seluruh rakyat Indonesia pada tahun 2000 dapat hidup sejahtera dan tinggal di rumah layak huni dalam lingkungan permukiman yang baik dan sehat. Namun, dalam realitasnya, setiap pergantian pemerintahan justru membuat semakin banyak masyarakat tinggal di permukiman kumuh yang tidak layak dan jauh dari sejahtera. Pemerintah dianggap gagal dalam menjalankan visi tersebut.
Perubahan Nomenklatur dan Konsep Perumahan
Selain itu, nomenklatur perumahan rakyat telah bergeser menjadi perumahan dan kawasan permukiman. Hal ini mencerminkan pergeseran konsep perumahan dari fokus awalnya pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) ke golongan menengah atas. Menurut Jehansyah, konsep ini semakin menyimpang dari prinsip dasar perumahan yang dulu mengedepankan peran negara dalam mengelola sumber daya seperti tanah dan prasarana.
Dalam pandangan Bung Hatta, sistem perumahan perlu dikembangkan secara bertahap, termasuk sistem public housing, self help housing, dan social housing. Namun, sistem public housing tidak kunjung berkembang, sementara proyek rusunawa sering kali tidak terencana dan tidak dikelola dengan baik. Begitu juga dengan sistem community based housing yang tidak berkembang, bahkan sering kali hanya berupa proyek bedah rumah yang mirip dengan bantuan sosial rumah.
Program 3 Juta Rumah yang Belum Membuahkan Hasil
Program ambisius bertajuk “3 Juta Rumah” yang bertujuan membangun dan merenovasi sebanyak 3 juta unit per tahun masih belum membuahkan hasil. Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengakui bahwa program ini belum berhasil mencapai target. Dalam rapat evaluasi, ia menyampaikan permintaan maaf kepada atasan karena beberapa indikator utama seperti renovasi, penataan kawasan, dan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) masih nihil.
Fahri menegaskan bahwa selama 10 bulan terakhir, Kementerian PKP lebih fokus pada aktivitas di luar Key Performance Indicator (KPI), seperti Corporate Social Responsibility (CSR) dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Padahal, KPI Kementerian PKP mencakup Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), subsidi melalui tanah, PSU, dan penataan kawasan.
Penggunaan Lahan BLBI untuk Pembangunan Perumahan
Pemerintah berencana memanfaatkan lahan eks Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Jalan Boulevard Palem Raya, Kelurahan Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai bagian dari program 3 Juta Rumah. Total luas lahan tersebut adalah 3,7 hektar, yang sudah dalam kondisi bersih dan siap digunakan. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rio Silaban menyebut bahwa lahan senilai Rp 459 miliar tersebut akan digunakan untuk membangun rumah tapak atau rumah susun sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Selain itu, lahan eks BLBI di Kalimalang, Bekasi, juga akan dimanfaatkan. Namun, lahan seluas 5,2 hektar tersebut sudah ditempati oleh 1.000 kepala keluarga. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menilai pemanfaatan lahan ini sebagai langkah inovatif yang bisa membantu masyarakat berpenghasilan rendah.
Kemitraan dengan Perusahaan Besar untuk CSR
Kementerian PKP juga aktif menggandeng perusahaan besar untuk Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang perumahan. Beberapa perusahaan seperti Sugianto Kusuma, Grup Adaro, dan PT Berau Coal Energy Tbk telah membangun ribuan rumah di berbagai daerah. Selain itu, Yayasan Buddha Tzu Chi juga melakukan renovasi terhadap 1.500 unit rumah, sementara Kadin Indonesia akan merenovasi 500 rumah tidak layak huni.
Perubahan Aturan Luas Minimal Rumah Subsidi
Wacana mengubah aturan luas minimal rumah subsidi menjadi 18 meter persegi sempat menuai kritik. Setelah mendapat masukan dari berbagai pihak, Menteri PKP Maruarar Sirait akhirnya mencabut usulan tersebut dan menyampaikan permintaan maaf. Ia menegaskan bahwa ide tersebut hanya sebagai uji coba respons publik dan tidak akan dipaksakan jika tidak didukung.
Perubahan Batas Gaji MBR untuk Mendapatkan Rumah Subsidi
Aturan baru tentang batas maksimal gaji MBR untuk membeli rumah subsidi juga telah diterbitkan. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 5 Tahun 2025 menggantikan aturan lama dan bertujuan memperluas penerima manfaat. Zona dan batas gaji diatur berdasarkan wilayah, mulai dari zona 1 hingga zona 4. Contohnya, untuk zona 4 Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, gaji maksimal untuk umum dan lajang adalah Rp 12 juta, sedangkan untuk pasangan menikah adalah Rp 14 juta.
