Mediapresisi.com – Abraham Samad, seperti biasa, dengan ciri khasnya, sorot mata tajam dan gestur tangan yang menunjukkan keseriusan, melontarkan pertanyaan yang menggigit. Di hadapannya, Prof Sulfikar Amir membedah setiap klaim Jokowi dengan analisis kritis.
Dalam episode terbaru siniar di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up Netizen” yang tayang pada Ahad, 30 November 2025, Prof Sulfikar Amir, seorang sosiolog dari Nanyang Technological University (NTU) Singapura, menganalisis pidato mantan Presiden Jokowi di New Economy Forum Bloomberg Singapura pada tanggal 19-21 November. Diskusi ini menyoroti klaim keberhasilan Jokowi di bidang infrastruktur dan hilirisasi, serta mengemukakan berbagai pertanyaan kritis dari sudut pandang seorang sosiolog.
Prof Sulfikar Amir menjelaskan bahwa Bloomberg New Economy Forum adalah acara yang relatif baru, mencoba meniru forum sejenis seperti World Economic Forum di Davos. Forum ini mengundang mantan kepala negara, CEO, dan akademisi kelas dunia untuk membicarakan tren ekonomi masa depan. Jokowi diundang untuk memberikan visi perekonomian di Asia Tenggara, dan menurut Prof. Sulfikar, Jokowi memanfaatkan kesempatan ini dengan sangat “cerdik” (tricky).
Ada dua kepentingan utama Jokowi hadir di forum tersebut. Pertama, kepentingan politik internasional, di mana ia ingin menunjukkan visinya sekaligus merespons tuduhan OCCRP yang menyebutnya sebagai salah satu pemimpin negara paling korup. Kedua, kepentingan politik domestik, terutama terkait kisruh ijazah.
“Dengan muncul di Bloomberg New Economy Forum, dia ingin mengatakan bahwa ya dia masih dihargai oleh institusi dunia internasional,” jelas Prof. Sulfikar, menyiratkan bahwa masalah ijazah dianggap tidak penting di mata Jokowi.
Prof. Sulfikar juga menambahkan bahwa forum ini sebenarnya tidak sebesar yang sering digembar-gemborkan di Indonesia, melainkan “forum biasa aja di Singapura itu hampir tiap bulan ada forum-forum seperti itu.”
Legasi yang tak terintegrasi dan rendah itilitas
Jokowi menyampaikan pidato penutup selama 13 menit yang menurut Prof. Sulfikar adalah “cara dia menghibur diri” bahwa dia sudah berhasil membangun Indonesia. Dua poin utama yang ditekankan adalah pembangunan infrastruktur dan hilirisasi.
Mengenai infrastruktur, Jokowi mengklaim keberhasilan besar, menjadikannya “legasi” kepemimpinannya. Namun, Prof. Sulfikar mengkritisi klaim ini. Meskipun diakui banyak infrastruktur fisik yang dibangun (jalan tol, bandara, kereta cepat, IKN), biayanya tidak murah dan menimbulkan beban utang. Masalah utamanya adalah utilisasi atau pemanfaatan infrastruktur yang sangat rendah, sekitar 30-40%, menunjukkan bahwa pembangunan tersebut tidak berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi secara signifikan.
“Infrastruktur yang dibangun tidak terkoneksi. Tidak integrated,” tegas Prof. Sulfikar.
Ia menjelaskan bahwa model pembangunan ala Tiongkok yang diadopsi Jokowi tidak sepenuhnya berhasil karena Indonesia tidak mempersiapkan “basis ekonomi” yang kuat sebelumnya. China, sebelum membangun infrastruktur, terlebih dahulu membangun sistem ekonomi berbasis pasar, kemampuan produksi, dan pengembangan SDM.
“Jokowi langsung bangun infrastruktur, tetapi basisnya dia enggak bangun,” kata Prof. Sulfikar.
Akibatnya, aktivitas ekonomi yang diharapkan muncul tidak terjadi, dan banyak jalan tol, bahkan di Jawa, yang sepi karena mahal. Ini disebut sebagai akibat pembangunan infrastruktur yang tidak terencana dan tidak dihitung secara teknokratik dengan cermat.
Hilirisasi: Tameng proyek ekstraktif yang menguntungkan China
Jokowi mempresentasikan hilirisasi sebagai upaya percepatan industrialisasi untuk meraih nilai tambah dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Prof. Sulfikar kembali memberikan kritik tajam. Model hilirisasi ini, khususnya pada sektor nikel, sekali lagi meniru Tiongkok.
Prof. Sulfikar menyebut bahwa program hilirisasi ini sebenarnya adalah “upaya untuk mengambil nikel dari Indonesia secara murah,” di mana smelter-smelter didatangkan dari Tiongkok dan menghasilkan polusi di Indonesia, bukan di Tiongkok. Mineral nikel kemudian diproses dan langsung dikirim ke Tiongkok.
“Jadi program hilirisasi ini sebenarnya tameng aja. Tameng dari sebuah sistem ekonomi ekstraktif yang lebih masif,” ungkap Prof. Sulfikar.
Ia menambahkan bahwa dampak hilirisasi adalah “penambangan mineral secara membabi buta, secara ugal-ugalan dan menghancurkan lingkungan.” Namun, masyarakat lokal di Morowali atau Maluku Utara tetap miskin, sementara sebagian besar keuntungan dibawa keluar.
“Hilirisasi itu sebenarnya adalah proyek di mana hilirnya itu ada di China,” tegasnya.
Dampak lainnya adalah terbatasnya penciptaan lapangan kerja, dengan hanya sekitar 70.000 pekerjaan yang dihasilkan, jauh dari janji jutaan. Bahkan, muncul dugaan pelanggaran serius terkait bandara khusus di Morowali yang memungkinkan penerbangan langsung dari Tiongkok tanpa pemeriksaan, menimbulkan pertanyaan tentang otonomi entitas swasta yang melampaui otoritas negara.
“Yang diuntungkan itu cuma segelintir orang aja gitu. Jadi yang diuntungkan kembali lagi pada oligarki,” simpul Prof. Sulfikar.
Pidato yang kurang jujur dan naif
Prof. Sulfikar juga menyoroti klaim Jokowi yang membahas AI. Jokowi mengklaim tentang “humanoid robotic revolution” sebagai hal yang biasa dan tidak istimewa. Yang lebih mengkhawatirkan adalah jawaban naif Jokowi saat ditanya apakah AI akan menghilangkan lapangan pekerjaan; ia menjawab tidak, asalkan anak-anak diajarkan coding, algoritma, dan machine learning. Prof. Sulfikar mengkritik bahwa justru profesi coding sendiri terancam oleh AI.
Secara keseluruhan, Prof. Sulfikar melihat pidato Jokowi selama 13 menit itu hanya menyoroti prestasi tanpa membicarakan kendala atau masalah yang muncul.
“Pidatonya itu sepertinya adalah upaya untuk menghibur diri gitu bahwa apa yang terjadi di Indonesia itu adalah jasa dia,” katanya.
Ia juga menunjukkan bahwa data justru menunjukkan penurunan kualitas demokrasi, indeks persepsi korupsi (IPK) yang anjlok, dan Logistic Performance Index (LPI) Indonesia yang menurun di masa pemerintahan Jokowi.
Kejujuran dan visi yang holistik
Sebagai pelajaran, Prof. Sulfikar menekankan bahwa Jokowi “masih belum berani untuk jujur tentang masalah-masalah yang muncul yang diakibatkan oleh pemerintahan dia.”
Kejujuran itu penting untuk mengukur secara objektif dan memperbaiki kesalahan. Ia juga menyoroti bahwa pidato Jokowi tidak menunjukkan national interest Indonesia secara jelas kepada investor, dan tidak menawarkan gagasan fundamental mengenai bagaimana mengantisipasi tantangan masa depan seperti lingkungan, tenaga kerja, atau keadilan sosial.
“Tidak ada gagasan utama di situ,” kata Prof. Sulfikar, padahal itu yang ditunggu investor.
Diskusi ini menyimpulkan bahwa pembangunan yang dilakukan Jokowi, meskipun mengklaim berhasil, tidak diiringi dengan perencanaan holistik, visi jangka panjang, dan kejujuran dalam mengakui tantangan yang ada, sehingga manfaatnya tidak dirasakan secara merata oleh masyarakat dan justru berpotensi merusak lingkungan.***
