Kota Pangkalpinang: Sistem yang Kompleks dan Butuh Visi Jangka Panjang
Kota tidak hanya sekadar kumpulan bangunan megah. Pembangunan juga tidak boleh diartikan sebagai penambahan struktur fisik belaka. Sebaliknya, kota merupakan sistem besar yang melibatkan berbagai aspek, mulai dari manusia, ekonomi, budaya, hingga lingkungan hidup. Pandangan ini disampaikan oleh Prof Bustami Rahman, tokoh masyarakat Bangka Belitung, saat membahas perkembangan Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Pangkalpinang akan menginjak usia 268 tahun pada 17 September 2025 mendatang. Menurut Bustami, kota memiliki kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibanding kabupaten. Di dalam kota, tercampur orang-orang dari berbagai latar belakang, budaya, dan ekonomi. Hal ini membuat tata kota menjadi lebih sulit dibanding tata daerah kabupaten.
Urbanisasi dan Proses Perkembangan Kota
Bustami menjelaskan bahwa kota lahir dari proses urbanisasi. Ada dua bentuk urbanisasi: pertama, sebagai proses sistem, yaitu kota yang berkembang secara alami, membentuk pola hidup baru yang berbeda dengan kehidupan di desa. Kedua, urbanisasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor ekonomi dan sosial.
“Kota itu tidak pernah diam. Pertumbuhan penduduk, kegiatan ekonomi, perputaran barang dan jasa, semua bertemu di kota. Jadi jangan hanya melihat kota dari sisi fisik saja. Kota itu sistem,” kata Bustami.
Ia menegaskan bahwa kota membutuhkan visi jangka panjang. Tidak cukup hanya memiliki rencana 1–2 tahun, tetapi harus ada gambaran 20 bahkan 50 tahun ke depan. Tanpa visi yang matang, masalah seperti banjir, kemacetan, dan ketidaktertiban bisa terus berlanjut.
Konsep Menata dan Membangun
Menurut Bustami, pembangunan kota tidak hanya tentang menambah bangunan baru, tetapi lebih pada penataan. Ia menyebut konsep 60 persen menata dan 40 persen membangun. Kabupaten sering kali terbalik, yaitu lebih banyak membangun daripada menata.
Ia memberi contoh sederhana: membuat rumah untuk keluarga kecil relatif mudah, tetapi jika yang dibangun adalah hotel dengan ratusan penghuni, kompleksitasnya jauh lebih tinggi. Kota ibarat hotel yang penuh dengan penghuni dengan berbagai kebutuhan, sehingga diperlukan sistem yang matang agar semuanya berjalan baik.
Kota yang Beradab
Bustami menekankan bahwa kota bukan hanya soal fisik, tetapi juga sistem sosial. Kota yang baik adalah kota yang beradab, yaitu yang mampu menyeimbangkan kebutuhan warganya. Dalam kota yang beradab, sistem sosial, ekonomi, dan penduduk berjalan harmonis. Dari situ, baru bisa ditentukan lokasi mal, pasar, hunian, atau ruang terbuka hijau.
Ia juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam perencanaan kota. Warga kota bukan hanya penonton, tetapi bagian dari sistem. Suara mereka harus didengar, bukan hanya hitung-hitungan teknis di atas kertas.
Peran Bapperida dalam Perencanaan Kota
Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi (Bapperida) Kota Pangkalpinang mengakui tantangan besar dalam membangun ibu kota. Kepala Bapperida, Yan Rizana, menyebut bahwa kunci dari semua permasalahan yang dihadapi Kota Pangkalpinang, mulai dari banjir hingga isu sosial ekonomi, sangat bergantung pada pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terbaru.
“Mudah-mudahan RTRW terbaru Kota Pangkalpinang segera disahkan. Setelah itu akan kami turunkan lagi ke dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai acuan teknis yang lebih spesifik,” ujar Yan.
Bapperida memiliki kerangka perencanaan pembangunan yang berlapis, termasuk rencana jangka panjang 20 tahun, rencana jangka menengah 5 tahun, dan rencana kerja tahunan (RKPD). Semua dokumen ini disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat, bukan hanya sebagai formalitas.
Fokus pada UMKM
Salah satu sektor yang menjadi fokus Bapperida adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut Yan, UMKM terbukti sebagai sektor paling tangguh dalam menopang perekonomian Kota Pangkalpinang. Sektor ini dinilainya lebih stabil dan berdaya tahan dibanding sektor pertambangan.
“Kami tidak akan mematikan UMKM, justru ingin menghidupkan dan menata supaya lebih baik. Kalau sekarang masih ada yang berjualan di trotoar, sebisanya nanti digeser agar tidak mengganggu jalan atau ketertiban umum,” tambah Yan.
Masalah Banjir dan Partisipasi Masyarakat
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Bapperida, Aprizal, menyoroti permasalahan banjir yang masih menjadi keluhan utama masyarakat. Menurutnya, banjir adalah persoalan kompleks yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.
“Banjir tidak bisa selesai sekaligus. Kami mulai dari kawasan-kawasan prioritas terlebih dahulu. Penyelesaiannya memang butuh dana besar dan waktu panjang,” ujar Aprizal.
Ia menambahkan bahwa Bapperida berupaya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Melalui sosialisasi, warga bisa mengetahui prioritas pembangunan serta ikut berpartisipasi dalam menjaga lingkungan dan menata kota.
