Penjelasan Mengenai Pemberhentian Ketua DPD PDI Perjuangan
Sejumlah pihak menganggap bahwa beberapa Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) telah dipecat oleh Ibu Mega, selaku Ketua Umum partai. Informasi ini menimbulkan persepsi yang tidak akurat, seolah-olah Ibu Mega bertindak otoriter. Namun, hal tersebut tidak sepenuhnya benar. Untuk itu, perlu adanya penjelasan terkait mekanisme dan ketentuan yang berlaku dalam partai.
Berdasarkan Anggaran Dasar PDI Perjuangan, setelah Kongres VI di Nusa Dua Bali pada tahun 2025, serta Peraturan Partai Nomor 1 Tahun 2025, dinyatakan bahwa anggota atau kader partai yang terpilih menjadi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dan pengurus partai tidak boleh merangkap jabatan struktural di atas maupun di bawahnya. Secara otomatis, mereka dianggap telah mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya, kecuali ditentukan lain oleh Ketua Umum Partai.
Ibu Hj Megawati Soekarnoputeri, yang telah dipilih melalui Kongres VI Partai, membentuk struktur kepengurusan DPP PDI Perjuangan periode 2025-2030. Di antaranya, Said Abdullah, Bambang Wuryanto, Olly Dondokambey, dan Esti Wijayanti terpilih sebagai pengurus DPP PDI Perjuangan. Keempat orang ini juga menjabat sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan di beberapa provinsi karena masa jabatan pengurus DPD sebelumnya belum berakhir. Mereka masih dalam proses menuju Konferensi Daerah (Konferda), yang merupakan mekanisme partai untuk menyusun kepengurusan DPD yang baru.
Atas dasar ketentuan tersebut, Said Abdullah yang sebelumnya menjabat Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Bambang Wuryanto sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah, Olly Dondokambey sebagai Ketua DPD PDI Sulawesi Utara, dan Esti Wijayanti sebagai PLT Ketua DPD PDI Bengkulu, secara otomatis tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan, kecuali ditentukan lain oleh Ketua Umum.
Saya sendiri telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Ibu Ketua Umum sebagai Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur. Saya tetap patuh dan loyal terhadap keputusan yang diambil oleh Ketua Umum PDI Perjuangan.
Ketentuan tidak boleh merangkap jabatan dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai dimaksudkan agar struktur partai di masing-masing tingkatan dapat lebih fokus tanpa tumpang tindih. Hal ini memungkinkan tugas-tugas konsolidasi dan pengembangan partai bisa dilakukan dengan lebih mudah.
Selanjutnya, kami menunggu dan tetap loyal terhadap keputusan Ibu Ketua Umum terhadap posisi PLT DPD PDI Perjuangan yang saat ini masih dirangkap.
Secara paralel, DPP PDI Perjuangan telah menjadwalkan Konferda dan Konfercab di seluruh Indonesia. Proses ini bertujuan untuk menjaring usulan kepengurusan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB) di tingkat cabang dan provinsi. Usulan KSB ini disampaikan oleh para pengurus ranting hingga DPD PDI Perjuangan ke DPP PDI Perjuangan.
Dari KSB yang terpilih, baik di tingkat DPD maupun DPC, bersama dengan DPP PDI Perjuangan melalui Konferda dan Konfercab membentuk struktur kepengurusan DPC dan DPD PDI Perjuangan di seluruh Indonesia.
Jadi, proses pemberhentian keempat Ketua DPD PDI Perjuangan tersebut adalah bagian dari mekanisme yang telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Peraturan Partai. Norma seperti ini harus ditaati oleh Ibu Ketua Umum dan DPP Partai.
Saya berharap penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas dan menghindari informasi yang kurang tepat yang berkembang di berbagai media.
