Wali Kota Surabaya Akan Kembali Terapkan Jam Malam untuk Anak-anak
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, mengungkapkan bahwa sebanyak 26 pelajar tertangkap saat berpartisipasi dalam aksi demonstrasi yang terjadi di beberapa titik kota. Kejadian ini terjadi pada Jumat (29/8/2025) dan Sabtu (30/9/2025), di mana aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat sipil menyebar di berbagai wilayah.
Menanggapi situasi tersebut, Eri Cahyadi menyatakan rencana untuk kembali menerapkan kebijakan jam malam bagi anak-anak di seluruh kampung di Surabaya. Ia menekankan pentingnya menjaga ketertiban dan keamanan, serta mencegah tindakan anarkis yang bisa merugikan masyarakat.
“Kemarin kabarnya sekitar lebih dari 20 orang, yaitu 26 pelajar yang ditangkap saat aksi unjuk rasa dari Surabaya,” ujar Eri di Balai Kota Surabaya, Kamis (4/9/2025).
Namun, ia belum mendapatkan informasi lengkap mengenai usia para pelajar yang terlibat. Untuk itu, Eri akan segera berkoordinasi dengan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, guna membahas lebih lanjut tentang kejadian tersebut.
“Masih diproses, ada yang umur 17 tahun, 18 tahun, masih diproses. Kami belum berdiskusi. Nanti kita diskusikan dulu dengan Kapolrestabes ya, untuk laporannya belum lengkap saya terima,” jelas Eri.
Eri juga meminta peran aktif masyarakat untuk membantu Pemerintah Kota Surabaya dalam menjaga anak-anak di lingkungan masing-masing. Menurutnya, kehadiran warga sangat penting dalam mencegah terulangnya kejadian serupa.
“Kita jalankan lagi ya, jam malam tetap seperti biasanya karena itu tadi saya bilang, kita menjalankan Kampung Pancasila. Kalau dilakukan oleh pemerintahnya saja tidak akan mungkin bisa,” katanya.
Ia menyarankan kepada orang tua untuk selalu memantau anak-anak mereka dan segera mencari jika sang anak pergi malam hari. Selain itu, Eri juga meminta warga kampung untuk ikut serta dalam mencari anak-anak yang keluar rumah dan bertanya tujuan mereka. “Inilah yang saya namakan sebagai Kampung Pancasila,” ujarnya.
Banyak Orang Ditangkap Selama Aksi Demonstrasi
Sementara itu, Yayasan Bantuan Lembaga Hukum Indonesia-Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI-LBH) Surabaya melaporkan bahwa sebanyak 110 orang dikabarkan ditangkap oleh aparat kepolisian selama tiga hari aksi demonstrasi di Kota Surabaya.
Direktur YLBHI-LBH Surabaya, Habibus Shalihin, mengungkapkan bahwa dari jumlah tersebut, beberapa orang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian.
“Dari 110 itu, kami pastikan ada kurang lebih 4-5 orang yang statusnya ditetapkan sebagai tersangka. Ini belum termasuk yang semalam. Mungkin, diakumulasikan 8-10 orang, termasuk yang di Kediri dan Blitar hari ini,” kata Habibus di Kantor LBH Surabaya.
Kejadian ini menunjukkan bahwa aksi demonstrasi yang berlangsung di Surabaya tidak hanya melibatkan pelajar, tetapi juga masyarakat luas. Dengan adanya penangkapan yang cukup banyak, hal ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh sebagian peserta demonstrasi dinilai melanggar hukum.
Pentingnya Kesadaran Bersama untuk Mencegah Tindakan Anarkis
Dari berbagai sumber, tampak jelas bahwa aksi demonstrasi yang berujung pada anarkisme memerlukan tanggung jawab bersama dari pemerintah, masyarakat, dan pengawasan orang tua. Kebijakan jam malam yang direncanakan oleh Wali Kota Surabaya adalah langkah proaktif untuk mencegah tindakan yang tidak diinginkan.
Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan memastikan keamanan anak-anak menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas kota. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, harapan besar dapat diwujudkan dalam menciptakan suasana yang aman dan damai di Surabaya.
