Ringkasan Berita:
- Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang dijabat oleh Murthalamuddin SPd MSP menyatakan bahwa BLUD SMK yang tidak mampu menanggung biaya operasionalnya sendiri selama tiga tahun berurutan akan ditutup.
- Kebijakan ini merupakan perintah langsung dari Gubernur Muzakir Manaf melalui Sekda Aceh, guna meningkatkan akuntabilitas dan kemandirian ekonomi sekolah vokasi.
- SMK diharapkan mengembangkan produk andalan yang berbasis potensi lokal sebagai sumber penghasilan.
Liputan Jurnalis Gayo Alga Mahate Ara | Aceh Tengah
Gayo.com, TAKENGON– Wakil Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murthalamuddin SPd MSP, menyampaikan kebijakan tegas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Aceh mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
Ia menekankan bahwa BLUD SMK yang tidak mampu menanggung biaya operasionalnya sendiri selama tiga tahun berurutan akan ditutup.
Peringatan tajam ini disampaikan oleh Murthalamuddin saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala SMK se-Aceh yang berlangsung di Hotel Renggali, Takengon, Kabupaten Aceh Tengah, pada Sabtu (8/11/2025).
Menurut Murthalamuddin, kebijakan penutupan BLUD SMK yang tidak mandiri ini merupakan petunjuk langsung dari Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh, Muhammad Nasir Syamaun, dalam upaya meningkatkan akuntabilitas dan kemandirian ekonomi sekolah vokasi.
Petunjuk Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh, seluruh BLUD yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sendiri setelah tiga tahun akan kami tutup.
Maka, kelola secara baik dan manfaatkan potensi yang ada,” tegas Murthalamuddin di hadapan para kepala SMK se-Aceh, Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdisdik), serta mitra industri.
Tuntutan Kemandirian dan Inovasi Produk Lokal
Sementara itu, Plt Kadisdik Aceh menekankan bahwa tugas utama dari kepala SMK adalah mempersiapkan lulusan agar siap bekerja, memiliki kemampuan kompetitif, serta membentuk pola pikir wirausaha sejak dini.
Hal ini sesuai dengan tuntutan agar BLUD SMK berani melakukan inovasi.
Ia memotivasi seluruh sekolah menengah kejuruan untuk berani menciptakan produk lokal unggulan yang mampu menjadi sumber penghasilan bagi sekolah.
Murthalamuddin memberikan contoh gagasan sederhana yang memiliki nilai ekonomi tinggi, misalnya pembuatan bakso dengan bahan ikan untuk SMK yang berada di daerah pesisir.
“Di masa depan, jika ada seseorang ingin berjualan bakso goreng, mereka dapat mengambil baksonya di SMK,” tegasnya.
Hal yang sama juga berlaku untuk SMK di wilayah lain, yang bisa memanfaatkan sumber daya lokal seperti kebun sawit guna mendukung kemandirian pangan.
Penilaian Kualitas Pendidikan dan Undangan Refleksi Diri
Pada Rapat Koordinasi yang bertujuan menyamakan pemahaman dan mencari format pembangunan pendidikan vokasional yang ideal di Aceh, Murthalamuddin juga mengungkapkan kondisi ketidaknormalan dalam sistem pendidikan Aceh.
Ia menyampaikan bahwa besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan Aceh belum sesuai dengan kualitas yang diharapkan.
“Anggaran pendidikan kita besar, namun nilai kualitasnya masih rendah, bahkan kalah dibandingkan Maluku, Papua, dan Gorontalo. Ini menjadi tanggung jawab bersama untuk melakukan perbaikan,” katanya.
Di akhir pidatinya, Plt Kadisdik Aceh mengajak seluruh kepala SMK untuk berani melakukan evaluasi diri dan menciptakan kerja sama tanpa batas.
Tujuan kita sama, yaitu menghasilkan siswa SMK yang siap menghadapi dunia industri. Bapak dan ibu di lapanganlah yang paling memahami bagaimana mencapainya,” tutup Murthalamuddin.(*)
