Aksi Unjuk Rasa Warga Indonesia di Melbourne dan Canberra
Puluhan warga Indonesia berkumpul di Federation Square, pusat kota Melbourne, dalam aksi unjuk rasa bertajuk “People Taking Back Power – Rakyat Indonesia Berkuasa!” yang berlangsung Selasa kemarin. Acara ini diselenggarakan oleh organisasi Melbourne Bergerak dan menjadi salah satu demonstrasi terbesar terkait isu Indonesia yang pernah digelar.
Pipin Jamson, yang mengkoordinir aksi tersebut, menyampaikan bahwa hari ini adalah saat untuk bersatu dan membela hak asasi manusia. “Kita boleh bangga dengan apa yang kita lakukan hari ini karena ini adalah forum rakyat yang sebenarnya,” ujarnya. Dalam orasinya, Pipin merujuk pada kasus Affan Kurniawan, seorang warga yang meninggal setelah tertabrak mobil Brimob.
Ia menekankan bahwa ojol (ojek online) kini tengah menghadapi tekanan dari sistem kapitalisme dan ekonomi gig. “Hari ini kita harus bersatu karena ojol ditindas, dilindas, bahkan sebelum dilindas oleh truk Barracuda itu sudah dilindas oleh kapitalisme, sudah digilas oleh gig economy,” ujarnya, diikuti sahutan antusias peserta.
Flo, seorang mahasiswa S-2 asal Indonesia, mengatakan ia merasa “terkuatkan” melihat kerumunan orang yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat. “Ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah kelewatan batas sehingga setiap orang dari segala kalangan, dari segala profesi semuanya datang untuk menunjukkan kekecewaannya kepada pemerintah,” katanya.
Warga Indonesia di Australia juga menegaskan bahwa aksi mereka tidak didanai atau digerakkan oleh pihak asing. Marya Yenita Sitohang, mahasiswa S-3, menyebut aksi ini sebagai “gerakan organik” yang dilakukan warga Indonesia di Australia. “Ini adalah gerakan organik yang terjadi di seluruh dunia karena kami rakyat Indonesia dan kami benar-benar kecewa dengan apa yang dilakukan pemerintah saat ini,” ujarnya.
Rafflialdi Hugo Atthareq, seorang mahasiswa, menyampaikan bahwa rasa nasionalismenya tidak akan pernah luntur meski ia jauh dari Indonesia. “Walaupun kita jauh, kita juga merasa akan berdampak kepada kita dan itu sangat penting,” ujarnya. Ia menegaskan harapan agar pemerintah bisa minta maaf, mengakui kesalahan, serta mengambil tindakan nyata.
Soraya Sri Anggarawati menuduh pemerintah hanya mementingkan kepentingan sendiri. “Harapan saya pemerintah benar-benar melaksanakan kebijakan yang baik, ada perbaikan sistem, perbaikan demokrasi ke depannya. Enggak oligarki, dan semuanya mementingkan kepentingan rakyat.”
Aksi di Canberra dan Tekanan Internasional
Warga diaspora Indonesia di ibu kota Australia, Canberra, juga akan mengadakan aksi serupa. Bertajuk “Tolak impunitas. Lawan kebrutalan aparat terhadap rakyat!”, aksi ini akan dilakukan pada Kamis, 4 September 2025 di ANU Fellows Oval. Avina Nadhila, koordinator aksi, menyampaikan bahwa aksinya sejalan dengan pergerakan di beberapa belahan dunia lain, seperti Jerman, Amerika Serikat, dan Jepang.
“Kami menyadari perlunya international pressure [tekanan internasional] yang ditunjukkan supaya pemerintah Indonesia lebih aware apa yang mereka lakukan dan perbuat itu bukannya tidak dilihat oleh khalayak umum masyarakat dunia,” ujarnya.
Tan Jenar Kibar Lantang, mahasiswa S-2 yang juga anggota Canberra Bergerak, mengkritik tindakan aparat di Indonesia. “Mahasiswa Indonesia di Canberra marah terhadap kekerasan aparat dan juga secara keseluruhan perbuatan pejabat publik yang sewenang-wenang,” ujarnya. Ia menyebut bahwa beberapa tuntutan Canberra Bergerak sejalan dengan tuntutan 17+8 yang beredar di media sosial.
Beberapa tuntutan tersebut antara lain pembentukan tim investigasi independen untuk kasus korban kekerasan dan pelanggaran HAM oleh aparat, penghentian keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, serta pembebasan seluruh demonstran yang ditahan. Tan juga menuntut akuntabilitas dan empati dari parlemen dengan membekukan kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR.
Pada 30 Agustus 2025, Perhimpunan Pelajar Indonesia di Australia (PPI Australia) melayangkan surat terbuka untuk mengkritik anggota DPR yang dilaporkan berada di Sydney saat unjuk rasa dan kerusuhan terjadi di Indonesia. Surat tersebut mempertanyakan waktu kunjungan hingga akhir pekan dan anggota dewan yang “ikut serta dalam kegiatan non-kerja.” “Sebagai pelajar Indonesia di Australia, kami tidak bisa tinggal diam menyaksikan representasi legislatif yang mengabaikan rakyat dan bersembunyi di balik alasan kerja,” bunyi surat tersebut.
