PIKIRAN RAKYAT– Selain masalah keracunan, isu Makan Bergizi Gratis (MBG) juga muncul di media sosial terkait adanya SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) yang dianggap palsu.
Informasi yang beredar di media sosial mendapatkan respons langsung dari Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya, yang memberikan penjelasan kepada “PR” pada hari Minggu, 21 September 2025, di Bandung.
Kata Sony Sonjaya, langkah yang diambil BGN untuk menangani usulan-usulan yang tidak berkembang (yang disebut sebagai SPPG Fiktif) adalah pertama, melakukan reset (rollback) terhadap usulan-usulan yang sudah dalam statusProses Persiapannamun lebih dari 20 hari tidak ada laporan perkembangan pembangunan SPPG, status usulan dikembalikan ke kondisi awalVerifikasi Pengajuan.
Selanjutnya, Sony Sonjaya yang pernah menjabat Waditreskrimum Polda Jabar mengatakan bahwa mitra yang terkena pengembalian status (rollback) dapat mengajukan keluhan melalui nomor WhatsApp 088293800268 dan 088293800376 dengan melampirkan bukti foto dan video kondisi bangunan terbaru beserta pernyataan SPPI dari Kecamatan setempat, sehingga BGN akan kembali menaikkan status usulan tersebut ke tahap persiapan.
Langkah berikutnya adalah mengadakan pertemuan dengan calon mitra di 16 kota di Indonesia guna memastikan komitmen serius mereka dalam proses pembangunan SPPG.
“Dengan demikian, sangat tidak mungkin terdapat SPPG Fiktif jika yang dimaksud dengan fiktif adalah tidak ada SPPG tetapi menghabiskan anggaran MBG,” jelas Sony Sonjaya yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II BGN.
Hal tersebut disebabkan oleh anggaran MBG terdiri dari 3 komponen, yaitu sebesar Rp. 10.000 ongkos untuk biaya bahan makanan. Selanjutnya Rp. 3.000 ongkos untuk biaya operasional dan Rp. 2.000 biaya sewa.
Selanjutnya, dana dialokasikan dari KPPN ke seluruh SPPG melalui rekening virtual yang tersedia di masing-masing SPPG yang beroperasi.
“SPPG menyediakan Virtual Account jika sudah tercantum dalam Berita Acara verifikasi dan akun VA telah dibuat oleh Tim Virtual Account,” jelas Sony Sonjaya.
Pemegang Akun Virtual merupakan seperti sebuah yayasan, yang memiliki username dan password sebagai pembuat. Selanjutnya, kepala SPPG memiliki username dan password sebagai pengesah.
“Uang bisa dikeluarkan dari Virtual Account jika diajukan oleh yayasan (maker) dan disetujui oleh kepala SPPG (approver),” ujar Sony Sonjaya yang pernah menjabat Kapolres Bandung pada tahun 2011.
Contoh jika akan menyediakan beras untuk kebutuhan produksi MBG besok, PIC Yayasan mengirimkan data kebutuhan beras, misalnya 350 kg, jenis beras premium sesuai harga pasar dan sesuai dengan data HET. Ka SPPG akan meninjau kebutuhan tersebut, memeriksa jumlah yang akan dibeli serta harga dan memverifikasi data HET setempat, jika sesuai maka usulan tersebut disetujui. PIC yayasan dan Kepala SPPG menggunakan nama pengguna dan kata sandi untuk mengakses Virtual Account agar dapat mengeluarkan dana untuk keperluan pembelian tersebut.
“Oleh karena itu, jika terdapat SPPG tetapi tidak ada Kepala SPPG, maupun PIC yayasan, maka tidak akan terbentuk Virtual Account,” kata Sony Sonjaya.
Tidak ada rekening virtual, sehingga tidak ada anggaran yang dikirimkan. Oleh karena itu, tidak akan terjadi SPPG Fiktif.***
