Proyek Jalan Tol Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR) yang Tertunda Selama 29 Tahun
Proyek jalan tol yang akan menghubungkan wilayah Kota Bandung dengan kawasan sekitarnya, yaitu Bandung Intra Urban Toll Road (BIUTR), memiliki riwayat panjang. Meski rencana pembangunan proyek ini sudah ada sejak tahun 1996, hingga saat ini belum terwujud dan masih dalam status mangkrak selama sekitar 29 tahun.
BIUTR direncanakan menjadi jalan tol sepanjang 27,3 kilometer yang akan menghubungkan beberapa titik strategis di Kota Bandung. Salah satu titik pentingnya adalah Pintu Tol Gedebage di Kilometer 149 dari Jalan Tol Padaleunyi. Gerbang tol ini telah dibangun pada masa Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, tetapi hingga kini belum sepenuhnya beroperasi karena adanya kendala teknis.
Salah satu fakta menarik tentang BIUTR adalah bahwa nantinya akan terdapat terowongan atau underpass. Hal ini diperlukan mengingat rute jalan tol ini melintasi area yang padat dengan infrastruktur pemerintah dan lembaga-lembaga negara. Dengan adanya underpass, diharapkan dapat mengurangi kemacetan dan meningkatkan efisiensi lalu lintas.
Rencana Kembali Muncul di Era Gubernur Jabar Dedi Mulyadi
Pada era Gubernur Jabar Dedi Mulyadi atau yang akrab disebut KDM, rencana pembangunan BIUTR kembali muncul. Ia menyatakan rencananya untuk mewujudkan lima proyek jalan tol di Jawa Barat mulai tahun 2026, termasuk BIUTR. Proyek ini dinilai sebagai solusi untuk mengatasi kemacetan yang parah di Kota Bandung.
Sebelumnya, wacana BIUTR juga sempat muncul pada tahun 2024 sebelum terpilihnya Walikota Bandung M Farhan. Saat itu, Pj Walikota Bandung M. Koswara mengatakan bahwa Pemkot Bandung sedang membahas kembali rencana pembangunan BIUTR dengan Kementerian PUPR dan Pemprov Jabar. Proyek ini juga masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Namun, di era Presiden Prabowo, BIUTR tidak masuk dalam daftar PSN. Sebaliknya, hanya satu jalan tol di Jabar yang masuk PSN, yaitu Tol Akses Patimbang. Hal ini memengaruhi kelanjutan proyek BIUTR yang harus mencari sumber pendanaan alternatif.
Mulai Dibangun Tahun 2026
Gubernur Jabar KDM pernah menyatakan bahwa lima proyek jalan tol di Jawa Barat akan mulai dibangun pada tahun 2026. Salah satunya adalah BIUTR. Pj Walikota Bandung Koswara juga menyampaikan bahwa pada tahun 2025 akan dilakukan review atas proyek tersebut sebelum masuk tahap lelang dan diharapkan pembangunannya dimulai pada tahun 2026.
Di era Presiden Jokowi, proyek BIUTR diambil alih oleh Pemerintah Pusat dan masuk ke dalam daftar PSN. Detail engineering desain (DED) proyek BIUTR akan dilaksanakan pada 2025 untuk mendetailkan seluruh aspek konstruksi, termasuk tahap lelang investasi.
Review: Penentuan Rute dan Desain
Pada tahun 2025, proyek BIUTR akan masuk dalam tahap review sekaligus untuk menentukan rute dan kemungkinan adanya perubahan desain. Diharapkan review ini selesai di tahun 2025. Alasan dilakukannya review ulang adalah karena proyek ini sudah terhenti cukup lama sehingga terjadi perubahan kondisi di lapangan.
Koswara menjelaskan bahwa kondisi di lapangan telah berubah, seperti adanya flyover dan pembangunan gedung, sehingga tingkat kesulitan pembangunan dievaluasi kembali. Selain itu, di tahun 2025 juga diharapkan akan ditetapkan trase rute BIUTR. Ada dua opsi rute yang dikembangkan:
- Melalui Jalan Pasteur-Jalan Pasupati-kawasan Gasibu dengan jalur alternatif 1 masuk ke Cicaheum
- Melalui Jalan Pasteur-Jalan Pasupati, Gasubu kemudian Jalan Supratman-Antapani
Mangkrak Selama 29 Tahun
Proyek BIUTR sudah direncanakan sejak tahun 1996, ketika itu proyek jalan tol ini direncanakan dibangun bersama pihak Hutama Karya dengan anggaran Rp. 500 miliar. Namun, rencana ini tertunda akibat krisis Asia pada tahun 1997. Setelahnya, BIUTR sempat digaungkan kembali pada era kepemimpinan Ridwan Kamil sebagai walikota Bandung, tetapi upaya pembangunan kembali gagal akibat permasalahan pembebasan lahan.
Menurut Plt Direktur Pelaksanaan Pembiayaan Infrastruktur Jalan dan Jembatan Kementerian PUPR Erna Wijayanti, rencana pembangunan BIUTR yang diinisiasi sejak 2006 untuk mengatasi kemacetan di Kota Bandung. Pada 2019, telah dibuat nota kesepahaman antara pemerintah pusat, Pemprov Jabar, dan Pemkot Bandung. Namun, nota kesepahaman itu berakhir pada 29 Juni 2024 lalu.
Melintasi Banyak Kantor Instansi/Lembaga dan Kementerian
Sejak awal, proyek BIUTR mendapat dukungan dari 14 instansi/lembaga dan Kementerian. Rute jalan tol ini akan melintasi lahan di 14 instansi/lembaga dan kementerian. Jalur BIUTR Pasteur-Cileunyi rencananya akan melintasi sejumlah lembaga dan kementerian, seperti lahan milik Kementerian PU, Kementerian Pertahanan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, BPK RI, BPS, Polri, dan lembaga pemerintah lainnya.
Dalam desain awal, di lahan-lahan ini kemungkinan jalan tol akan dibangun di bawah tanah atau membangun terowongan atau underpass. Rencananya akan ada dua underpass di wilayah ini.
Sumber Pendanaan Awal dari JICA
Saat Gubernur Jabar KDM menyatakan tekadnya untuk mewujudkan 5 jalan tol di Jawa Barat pada tahun 2026, termasuk BIUTR, belum ada kepastian sumber pendanaan yang akan digunakan. Dengan investasi yang diperkirakan mencapai sekitar Rp 8 triliun, akan sangat berat jika harus dibebankan kepada APBD.
Alternatifnya adalah mengandalkan investor swasta atau sumber pendanaan di luar APBN/APBD. Mengutip dari laman Bappeda Jabar, sebenarnya di awal rencana pembangunan BIUTR, sumber pendanaannya akan berasal dari Japan International Cooperation Agency (JICA) serta APBN. Sekda Jabar pada tahun 2016, Iwa Karniwa, ketika itu mengatakan bahwa proyek ini sudah dijajarkan kepada JICA.
