Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono, memperkirakan jumlah penduduk di dalam negeri akan mencapai 320 juta pada tahun 2050. Jumlah penduduk yang besar tersebut akan menyebabkan Indonesia rentan menghadapi krisis pangan dan energi dikarenakan disertai dengan penurunan kemampuan bumi untuk mendukung kebutuhan tersebut.
Agus menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia terjadi di tengah kondisi yang semakin memburuknya akses terhadap air bersih dan makanan bernutrisi. Akibatnya, permintaan terhadap barang dalam negeri akan jauh melebihi pasokan energi dan pangan.
“Penanganan kerusakan bumi memerlukan kerja sama global, tetapi hal tersebut tidak mudah ketika geopolitik mengalami ketegangan. Semua ini akan menyebabkan kekurangan, dan ini bukan hal yang baru,” ujar Agus dalam acara Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2025 di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (11/9), di mediapresisi.com.
Namun, Agus menyatakan bahwa perhatian pemerintah dalam menghadapi krisis pangan dan energi sudah tepat. Karena, menangani masalah energi dan pangan tidak boleh tertunda di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik.
Agus menyampaikan bahwa krisis pangan dan energi telah menjadi isu internasional karena menjadi penyebab perselisihan. Agus mengkhawatirkan persaingan atas sumber daya bisa menjadi titik balik yang berisiko merugikan kepentingan nasional.
Pada waktu yang bersamaan, Agus menilai penanganan krisis pangan dan energi perlu dilihat secara menyeluruh dengan perspektif geopolitik dan geoekonomi. Oleh karena itu, Agus menyimpulkan bahwa kerja sama global mengenai krisis pangan dan energi harus dilakukan secara bilateral.
Agus menyatakan bahwa organisasi internasional seperti G20 telah mengalami stagnasi karena rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang tidak hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Afrika Selatan tahun ini.
“Perang dagang yang dimulai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump menyebabkan teori multilateralisme mulai ditinggalkan dan beralih fokus pada kepentingan antara dua negara,” katanya.
