PBB: 25 Negara Hentikan Layanan Pos ke AS Akibat Tarif Trump

Penangguhan Pengiriman Paket ke Amerika Serikat

Sejumlah negara telah mengambil langkah untuk menangguhkan pengiriman paket pos ke Amerika Serikat akibat perubahan kebijakan tarif yang dikeluarkan oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump. Menurut laporan dari organisasi internasional, setidaknya 25 negara anggota telah memberi peringatan bahwa pengiriman paket ke AS akan dihentikan sementara.

Beberapa layanan pos besar seperti Prancis, Inggris, Jerman, Italia, India, Australia, dan Jepang telah mengumumkan bahwa sebagian besar kiriman pos ke Amerika Serikat tidak akan diterima. Hal ini dilakukan karena ketidakpastian terkait prosedur transit dan biaya yang dikenakan.

Perubahan Tarif yang Mengganggu

Pada akhir Juli, pemerintah AS memutuskan untuk mengakhiri pengecualian tarif bagi paket kiriman kecil yang masuk ke negara tersebut. Dengan adanya perubahan ini, barang-barang yang dikirim ke AS akan dikenakan bea impor sebesar 15 persen, termasuk produk-produk dari Uni Eropa. Untuk negara-negara lain seperti India, besaran tarif bisa mencapai 50 persen.

Baja Juga  Penjelasan Mabes TNI Terkait Anggota Bais Ditangkap Brimob Saat Pemantauan Demonstrasi

Direktur Jenderal UPU, dalam pernyataannya, menyampaikan keluhan negara-negara anggota terkait gangguan operasional yang muncul akibat perubahan tarif ini. Penangguhan pengiriman akan berlangsung hingga ada informasi lebih lanjut mengenai bagaimana otoritas AS menjalankan kebijakan tersebut.

Tantangan Operasional yang Signifikan

Organisasi yang didirikan pada tahun 1874 ini menyatakan bahwa kebijakan baru AS akan menyebabkan perubahan besar dalam operasional layanan pos global. Mulai dari tanggal tertentu, operator pos yang mengirimkan paket ke AS harus memungut bea cukai terlebih dahulu atas nama Badan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS (ICE).

Di India, Kementerian Komunikasi menyatakan bahwa perintah eksekutif Trump menuntut agar operator transportasi atau pihak yang memenuhi syarat lainnya memungut dan mengirimkan bea tarif. Namun, masih banyak proses penting yang belum jelas, seperti penunjukan pihak yang memenuhi syarat dan mekanisme pemungutan serta pengiriman bea.

Baja Juga  Mantan Direktur PLN Batubara Berbagi Pengalaman Bangkit Melalui Teladan Nabi

Pengiriman Pribadi dan E-Commerce

Meskipun demikian, pelanggan perorangan masih dapat mengirimkan dokumen dan barang senilai hingga US$100 sebagai hadiah ke India tanpa pajak. Namun, barang dengan nilai di atas batas tersebut akan dikenakan tarif yang sama dengan impor biasa, yaitu 15 persen untuk negara-negara Uni Eropa dan 50 persen untuk India.

Layanan pos Jerman, DHL, juga memberi peringatan bahwa barang yang dikecualikan tetap akan diperiksa secara tambahan agar tidak digunakan untuk keperluan komersial. Hal ini menunjukkan adanya kewaspadaan terhadap potensi penyalahgunaan sistem pengiriman.

Upaya Mencari Solusi Berkelanjutan

UPU menekankan bahwa mereka sedang melakukan semua upaya yang mungkin untuk membantu negara-negara anggotanya menghadapi dampak dari kebijakan baru ini. Kepala UPU, Masahiko Metoki, telah mengirim surat kepada Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio untuk menyampaikan kekhawatiran negara-negara anggota terkait gangguan operasional.

Baja Juga  PSSI Buru Lawan Baru Usai Batal Hadapi Timnas Indonesia, Negara Peserta Piala Dunia 2026 Disebut

Selain itu, UPU juga bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk mencari solusi jangka panjang. Salah satu inisiatif yang sedang dikembangkan adalah sistem yang bertujuan untuk memfasilitasi pengumpulan dan pengiriman bea cukai di seluruh jaringan UPU. Ini diharapkan dapat meminimalkan gangguan yang terjadi akibat perubahan kebijakan tarif.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *