MediaPresisi.com.CO.ID, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sangat tergantung pada keterlibatan penuh antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menyatakan bahwa forum Satuan Tugas (Satgas) MBG di setiap wilayah perlu dimanfaatkan secara optimal sebagai tempat mencari solusi bersama.
Terutama, menurutnya, untuk mencegah kejadian keracunan makanan yang masih sering terjadi di beberapa daerah. “Koordinasi antara pemerintah daerah dan Satgas MBG sangat penting. Dengan keterlibatan yang baik, berbagai masalah di lapangan, termasuk kejadian keracunan pada siswa, dapat diminimalkan bahkan dicegah,” kata Tito di kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Kamis (25/9/2025).
Tito menekankan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh kebijakan nasional, tetapi juga partisipasi aktif pemerintah daerah di lapangan. Keberadaan Satgas MBG menjadi jembatan penting agar pemerintah daerah lebih terlibat dalam pengawasan gizi serta memastikan program berjalan sesuai target.
Menurut Tito, Kementerian Dalam Negeri telah mendukung pembentukan 141 Satuan Tugas MBG, termasuk di 62 wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). Satuan tugas ini bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi inti penyebaran MBG.
“Melalui kerja sama antara Kemendagri, BGN, dan pemerintah daerah, program MBG diharapkan mampu menjaga kesehatan anak-anak sekaligus menciptakan fondasi generasi emas Indonesia yang sehat, cerdas, dan kompetitif,” kata Tito.
Kolaborasi antara pusat dan daerah terlihat dari berbagai tindakan nyata yang dilakukan pemerintah daerah dalam mendukung program MBG sesuai dengan ciri khas wilayah masing-masing. Di Indramayu, Bupati Lucky Hakim menganggap bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam mengawasi gizi MBG masih terbatas karena pengawas dan ahli gizi berada langsung di bawah BGN.
Di Sulawesi Barat, Gubernur Suhardi Duka langsung turun ke sekolah untuk mengecek menu MBG. Ia memastikan makanan yang disajikan bersih, bernutrisi, dan aman untuk dikonsumsi oleh siswa.
Di Provinsi Kepulauan Riau, Gubernur Ansar Ahmad membentuk tim MBG, menyediakan lahan untuk dapur SPPG, serta melibatkan TNI, PKK, dan koperasi agar anak-anak di pulau-pulau kecil tetap memperoleh makanan yang bernutrisi.
Pemerintah Kota Serang, Banten, membentuk satuan tugas khusus sebagai tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri Tito. Di Kuningan, Jawa Barat, Bupati Dian Rachmat Yanuar menyebut pembentukan Satgas MBG sebagai investasi besar bagi generasi emas Indonesia.
Bupati Jayapura Yunus Wonda memanggil masyarakat untuk menanam sayuran, umbi-umbian, jagung, serta beternak ayam dan ikan. Tujuannya adalah agar MBG tidak hanya memberikan gizi yang sehat, tetapi juga meningkatkan perekonomian lokal.
Dari berbagai inisiatif yang ada, terlihat bahwa program MBG bukan hanya kebijakan nasional, tetapi juga gerakan bersama. Kemendagri memastikan adanya koordinasi yang baik, BGN memberikan dukungan secara teknis, sementara Pemda hadir dengan inovasi lokal.
