Mediapresisi.com -, BANDUNG– Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, berkomitmen untuk melakukan peninjauan menyeluruh terhadap beberapa kebijakan pendidikan yang mulai diberlakukan pada awal tahun 2026.
Tindakan ini ia anggap sebagai bagian krusial dari arah perkembangan baru di bidang pendidikan di provinsi tersebut.
Kebijakan tersebut ia sampaikan setelah menghadiri acara penganugerahan lomba video perpisahan sekolah di Sabuga, Bandung, pada Rabu (20/8/2025).
Dedi yang biasa dipanggil KDM menekankan bahwa perubahan ini menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Jawa Barat.
“Hari ini Dinas Pendidikan bertemu dengan para kepala sekolah untuk menyampaikan visi pengembangan pendidikan di masa depan, dan tadi kita melakukan perbaikan beberapa hal,” kata KDM.
Salah satu aspek penting yang dibicarakan adalah mengenai penunjukan kepala sekolah.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengatur agar posisi kepala sekolah tidak terlalu jauh dari tempat tinggal mereka, sehingga mereka dapat lebih fokus dalam menjalankan tugas tanpa terganggu oleh jarak.
“Penempatan kepala sekolah yang tinggal jauh dari rumah akan ditinjau kembali. Mereka akan dikembalikan ke wilayah asalnya,” tegasnya.
Selain itu, perbaikan juga menargetkan pengelolaan dana sekolah. Pemerintah provinsi menegaskan bahwa alokasi biaya harus disusun secara rinci agar setiap sekolah memiliki anggaran yang cukup tanpa perlu mencari tambahan dari sumber-sumber yang dilarang.
“Kami mengevaluasi anggaran di sekolah. Terdapat beberapa item yang dilarang oleh provinsi, seperti penjualan buku kerja siswa, seragam, dan lainnya. Oleh karena itu, alokasinya harus dihitung dengan hati-hati agar sekolah tidak kekurangan dana,” jelas KDM.
Dikutip dari rilis Pemprov Jabar, dalam pertemuan forum Dinas Pendidikan Jabar dengan para kepala sekolah, kembali dibahas aturan terkait wisata belajar. Aturan ini mendapat perhatian karena sering menimbulkan kontroversi di kalangan orang tua maupun siswa.
Topik lainnya adalah mengenai jam sekolah. Berdasarkan KDM, pengaturan waktu masuk dan pulang perlu dipertimbangkan secara lebih mendalam, agar tidak menimbulkan kendala bagi siswa, orang tua, maupun tenaga pengajar.
Aksesibilitas menjadi salah satu prioritas dalam kebijakan terbaru. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menyediakan bus sekolah di wilayah-wilayah yang belum memiliki akses transportasi umum. Selain itu, fasilitas sanitasi juga diwajibkan tersedia di setiap sekolah.
“Penyediaan angkutan sekolah untuk daerah yang tidak memiliki transportasi umum dan setiap sekolah wajib memiliki toilet,” kata KDM.
Semua petunjuk terbaru tersebut kelak akan diatur melalui peraturan kepala sekolah yang merujuk pada kebijakan resmi Dinas Pendidikan Jawa Barat.
“Inilah yang menjadi perhatian kami pada 2026,” tutupnya.
Larangan Kunjungan Belajar Dianggap Tidak Sesuai
Sebelumnya dilaporkan, Litbang Kompas baru-baru ini merilis temuan survei mengenai pandangan masyarakat Jawa Barat terhadap berbagai kebijakan yang diusulkan Pemerintah Provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.
Penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat masyarakat mengenai beberapa program prioritas serta kebijakan yang dinilai kurang mendesak.
Dikutip dari kompas.com, Selasa (19/8/2025), berdasarkan temuan tersebut, terlihat bahwa tidak semua program berjalan lancar dalam hal penerimaan masyarakat.
Sebagai contoh, kebijakan larangan kunjungan belajar untuk seluruh sekolah menengah atas dan kejuruan di Jawa Barat mendapat berbagai macam respons.
Sebanyak 27,3 persen penduduk merasa aturan ini tidak sesuai atau tidak penting, sementara 71,9 persen lainnya menganggap kebijakan tersebut layak untuk dipertahankan.
Kebijakan lain yang juga memicu perdebatan adalah rencana untuk menghidupkan kembali jalur kereta yang merupakan warisan dari masa kolonial Belanda. Dalam hal ini, 25,5 persen responden merasa program tersebut tidak relevan.
Aturan jam masuk sekolah pukul 06.30 WIB juga memicu respons yang serupa, di mana 31,4 persen responden menganggap program ini tidak perlu segera diterapkan.
Di sisi lain, pengurangan dana bantuan untuk pesantren dianggap bukan menjadi prioritas oleh 30,4 persen masyarakat yang diwawancara.
Namun, sebagian besar penduduk tetap memberikan perhatian yang besar terhadap program yang dianggap lebih memenuhi kebutuhan pokok.
Pembangunan ruang kelas baru (RKB) menduduki peringkat teratas sebagai program yang paling didukung, dengan 94,6 persen responden menganggapnya penting atau bahkan sangat penting.
Dua program lain yang juga mendapat sambutan baik adalah pemasokan listrik untuk keluarga miskin dengan tingkat persetujuan sebesar 97,6 persen, serta perbaikan rumah tidak layak huni (Rutilahu) yang diapresiasi oleh 97,9 persen responden.
Infrastruktur jalan di Jawa Barat menjadi prioritas bagi masyarakat, dengan 97,2 persen penduduk mendukung kelanjutannya.
Selain itu, program penanganan anak-anak yang bermasalah melalui pembinaan khusus di lembaga militer atau institusi pendidikan juga mendapatkan apresiasi, dengan 96,2 persen responden menyatakan bahwa hal ini penting.
Bahkan, tindakan keras berupa penghancuran wahana wisata yang melanggar izin dianggap penting oleh 86,5 persen masyarakat.
Survei ini dilakukan dengan metode wawancara langsung oleh Litbang Kompas pada tanggal 1–5 Juli 2025. Jumlah peserta mencapai 400 orang yang dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel sistematis di wilayah Jawa Barat.
Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, kesalahan sampling survei berkisar antara +/- 4,9 persen dalam situasi pengambilan sampel acak sederhana.
Namun demikian, masih mungkin terjadi kesalahan yang tidak terkait dengan pemilihan sampel. Seluruh aktivitas survei ini sepenuhnya didanai oleh Harian Kompas (PT Kompas Media Nusantara).
