MediaPresisi.com.CO.ID, JAKARTA — Impor bahan bakar minyak (BBM) melalui Pertamina merupakan urusan bisnis dan tidak ada tindakan monopoli. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Akbar Himawan Buchari.
Akbar menyatakan terkadang perusahaan saling bekerja sama, meskipun di dalamnya terdapat persaingan. Seperti yang terjadi antara Pertamina dengan perusahaan swasta yang menjalankan bisnis SPBU di Indonesia dalam hal penyediaan BBM murni ataubase fuel.
“Saya bukan seorang pengusaha minyak dan gas. Namun, dalam hal bisnis, dasarnya hampir sama. Ketika sebuah perusahaan tidak memiliki barang, mereka akan berusaha mencarinya meskipun dari perusahaan lain. Intinya, barang tersebut harus tersedia agar bisa dijual,” ujar Akbar dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Menurutnya, tidak ada tindakan monopoli yang dilakukan oleh Pertamina. Perusahaan BUMN migas tersebut justru membantu perusahaan swasta agar kembali mendapatkan pasokan BBM, sehingga dapat melanjutkan operasional bisnisnya. Skemanya melaluibusiness to business (B2B).
Selanjutnya, Akbar mengatakan, sejumlah perusahaan swasta sepakat bekerja sama dengan Pertamina dalam penyediaanbase fuel.Khususnya, guna memenuhi kebutuhan hingga akhir tahun 2025.
“Menurut pernyataan juru bicara ESDM, sudah empat dari lima perusahaan yang menjalankan bisnis SPBU setuju untuk membeli bahan bakar minyak murni dari Pertamina,” ujar Akbar.
Menurutnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tidak ikut campur dalam pengadaan pasokan BBM tambahan oleh perusahaan swasta. Hal ini karena kementerian hanya bertindak sebagai perantara antara kebutuhan pihak swasta dengan Pertamina.
Sementara itu, mekanisme kerja sama tetap dilakukan secara B2B. Bahkan Pertamina telah menyetujui spesifikasibase fuelyang diminta oleh perusahaan swasta, baik dari segi kualitas maupun standar global.
Mekanisme pembeliannya juga terbuka karena melibatkanjoint surveyor“Pengaturan harganya juga dilakukan secara terang-terangan,” ujar Akbar.
Selain itu, ia menyebutkan bahwa Kementerian ESDM sebagai pihak yang bertindak sebagai pengadil telah meminta Pertamina serta perusahaan swasta yang mengelola SPBU untuk mengajukan rencana kuota impor bahan bakar minyak tahun 2026 pada bulan Oktober. Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61 Tahun 2024 mengenai Neraca Komoditas.
Menurut Akbar, tindakan yang dilakukan Kementerian ESDM merupakan bukti bahwa tidak ada praktik monopoli atau impor BBM yang dilakukan secara satu pintu oleh Pertamina. “Artinya, Kementerian ESDM telah sangatfair“.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa kargo kedua yang terdiri dari bahan bakar minyak murni atau base fuel yang diimpor oleh Pertamina diharapkan tiba di pelabuhan pada hari ini Kamis (2/10), sehingga bisa segera diambil alih oleh stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU swasta.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM Laode Sulaeman menyatakan bahwa kargo pertama impor bahan bakar minyak murni dari Pertamina sebelumnya telah tiba dan diharapkan dapat diambil alih oleh SPBU swasta.
“Kargo kedua itu Insya Allah besok (Kamis, 2/10) sudah tiba di pelabuhan, jadi besok sudah ada dua kargo,” kata Laode dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (1/10).
Ia menyatakan bahwa sejak Agustus dan September 2025, kementeriannya telah mengadakan beberapa pertemuan dengan mengundang BUMN (Pertamina) serta perusahaan swasta (SPBU swasta) dalam upaya kolaborasi untuk menyelesaikan kekurangan hingga Desember secara bersama-sama.
Kepala Perusahaan PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menyatakan perusahaannya tidak memanfaatkan situasi dan tidak berupaya mencari keuntungan saat menjalankan tugas mengimpor bahan bakar minyak tambahan untuk stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU swasta.
Oleh karena itu, Simon menyampaikan harapan agar harga bahan bakar minyak (BBM) di pompa bensin swasta nantinya tetap stabil pada tingkat pengguna.
