Peran Penting Menteri Dalam Negeri dalam Pembangunan Perumahan
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menerima penghargaan dalam perayaan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025. Acara tersebut berlangsung di Ruang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Wisma Mandiri, Jakarta, pada Senin (25/8/2025). Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kontribusi dan dukungan Tito dalam memajukan pembangunan perumahan serta kawasan permukiman bagi rakyat.
Tito dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan kebijakan yang lebih pro-rakyat di sektor perumahan. Salah satu inisiatif yang diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari 5 persen menjadi 0 persen untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini memberikan kemudahan finansial bagi masyarakat yang kurang mampu dalam memperoleh hunian.
Selain itu, Kemendagri juga mengusulkan agar MBR dibebaskan dari pungutan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Ini merupakan terobosan baru yang belum pernah diterapkan sebelumnya di Indonesia. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang ingin menjadikan program perumahan lebih berpihak kepada rakyat. Dalam hal ini, Tito aktif dalam menjembatani kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta pemangku kepentingan lainnya agar kebijakan dapat berjalan efektif di daerah.
Keterlibatan Langsung di Lapangan
Dukungan Tito tidak hanya terbatas pada kebijakan, tetapi juga terlihat melalui keterlibatannya langsung di lapangan. Salah satu contohnya adalah dalam rencana pembangunan 2.200 unit rumah di Papua Pegunungan, yang merupakan perintah langsung Presiden kepada Menteri PKP Maruarar Sirait. Tito memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut Arahan Presiden di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, pada Selasa (12/8/2025).
Program ini mencakup 2.000 unit rumah untuk masyarakat dan 200 unit untuk tokoh adat. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua Pegunungan. “Kami datang ke Wamena bersama Menteri PKP dalam rangka melaksanakan perintah Bapak Presiden untuk membangun 2.200 rumah di Papua Pegunungan. Dua ribu untuk masyarakat dan 200 untuk ketua adat atau tokoh masyarakat,” ujar Tito melalui siaran persnya, Selasa (26/8/2025).
Sinergi Antarlembaga dalam Mendukung Program Prioritas
Acara penghargaan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi negara, seperti Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Hashim Djojohadikusumo, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi, Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Dedi Prasetyo, serta pihak terkait lainnya.
Melalui penghargaan ini, sinergi antarlembaga diharapkan semakin kuat dalam mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang perumahan. Upaya tersebut diyakini akan memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkeadilan. Dengan kerja sama yang baik antara berbagai pihak, harapan besar dipegang bahwa program perumahan akan mampu menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia.
