Jawa Barat Alami Deflasi Bulanan pada Agustus 2025
Provinsi Jawa Barat kembali mengalami deflasi sebesar 0,19% secara bulanan (mtm) pada Agustus 2025. Hal ini terjadi setelah indeks harga konsumen (IHK) turun dari 109,00 pada Juli 2025 menjadi 108,79 pada Agustus 2025. Berbeda dengan kondisi pada Agustus 2024 yang sempat mengalami inflasi sebesar 0,07%. Dari perspektif tahunan (y-on-y), Jawa Barat mencatatkan inflasi sebesar 1,77%, sementara secara tahun kalender (y-to-d) tercatat inflasi sebesar 1,36%.
Deflasi bulanan ini terutama dipengaruhi oleh penurunan indeks pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami deflasi sebesar 0,62%. Kontribusi deflasi dari kelompok ini mencapai 0,19%. Selain itu, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga juga mengalami deflasi sebesar 0,15% dengan andil deflasi sebesar 0,02%. Sementara itu, kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,07% dengan andil deflasi 0,01%.
Beberapa komoditas utama memberikan kontribusi terhadap deflasi tersebut, antara lain tomat, cabai rawit, telur ayam ras, bensin, dan daging ayam ras. Di sisi lain, beberapa komoditas lain mengalami kenaikan harga, seperti beras, bawang merah, emas perhiasan, ketimun, dan sigaret kretek mesin (SKM).
Pandangan Ekonom tentang Fluktuasi Ekonomi
Menurut ekonom Universitas Padjadjaran (Unpad), Ferry Hadiyanto, kondisi deflasi ini merupakan bagian dari siklus fluktuasi yang wajar dalam perekonomian. Ia menjelaskan bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah berdampak pada masyarakat, termasuk dalam hal pengeluaran.
Meskipun peran belanja pemerintah hanya sekitar 15% terhadap pertumbuhan ekonomi, ia melihat adanya dampak berganda terhadap masyarakat. “Perekonomian bisa mengalami fluktuasi naik dan turun. Tidak ada suatu sistem ekonomi yang bisa menjamin indikator deflasi selalu meningkat,” ujarnya.
Ia menilai, tren deflasi bulanan di 2025 ini bisa jadi merupakan fluktuasi jangka pendek akibat kebijakan efisiensi besar-besaran yang diterapkan oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini berpotensi memengaruhi intensitas aktivitas ekonomi pelaku usaha dan masyarakat.
Dampak Efisiensi dan Perlambatan Ekonomi
Kondisi ini terlihat berbanding terbalik dengan situasi global yang sedang mengalami perlambatan ekonomi. Di tengah perlambatan global, aktivitas ekonomi domestik justru menghadapi efisiensi yang membuat permintaan menurun, sehingga menyebabkan deflasi.
“Jika eksternal mengalami kelesuan, biasanya perekonomian domestik akan digerakkan atau diberi injeksi. Namun, saat ini baik di dalam maupun luar negeri mengalami perlambatan, sehingga terjadi stagnasi,” jelas Ferry.
Penurunan daya beli cenderung terjadi di kalangan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Hal ini disebabkan oleh lesunya aktivitas produksi di sektor padat karya, yang berdampak pada penurunan penghasilan. Sementara masyarakat berpenghasilan menengah ke atas lebih cenderung melakukan shifting pengeluaran, yakni beralih dari kebutuhan tersier ke portofolio yang lebih aman.
