Kelompok Jawa Timur Menggugat Tetap Gelar Aksi 3 September Meski Hadapi Tekanan
Kelompok masyarakat yang mengatasnamakan “Jawa Timur Menggugat” tetap mempertahankan rencana aksi unjuk rasa pada 3 September 2025. Kelompok ini diinisiasi oleh Muhammad Sholeh, seorang advokat dan mantan Caleg DPR RI dari Partai Nasdem. Meskipun menghadapi berbagai tekanan, mereka tidak gentar dan akan tetap melaksanakan aksi tersebut.
Aksi unjuk rasa ini difokuskan di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya. Tujuan utama dari aksi ini adalah menuntut perhatian terhadap beberapa isu penting yang dianggap menyentuh kepentingan masyarakat Jawa Timur. Salah satu target kritiknya adalah Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Di sisi lain, massa pendukung Khofifah secara terbuka menolak rencana aksi 3 September ini.
Posko Kelompok Diserang Oleh Orang Tak Dikenal
Posko kelompok “Jawa Timur Menggugat” yang berada di Taman Apsari, Jalan Gubernur Suryo, Surabaya dikabarkan disatroni sekelompok orang tak dikenal (OTK). Kejadian ini terjadi pada pagi hari, saat posko hanya dijaga dua orang. Mereka datang tiba-tiba dan melakukan perusakan terhadap tenda serta membawa barang-barang seperti air mineral dan roti.
Muhammad Sholeh mengungkapkan bahwa dalam posko juga ada kotak uang yang dirusak. Meskipun jumlahnya belum diketahui pasti, diperkirakan mencapai sekitar 5 juta rupiah. Ia menilai tindakan ini sangat memalukan karena dilakukan ketika banyak orang tidak melakukan apa-apa, namun saat posko hanya dijaga sedikit orang, tindakan tersebut dilakukan.
Menurut Sholeh, aksi ini menunjukkan ketakutan dari pihak tertentu terhadap rencana aksi 3 September. Ia menegaskan bahwa aksi pada 1 Mei setiap tahun lebih besar dan tidak ada yang ditakuti. Namun, untuk aksi 3 September ini, ia merasa gubernur terlihat ketakutan agar aksi tersebut tidak terlaksana.
Isu-isu yang Diangkat dalam Aksi Unjuk Rasa
Isu pertama yang diangkat oleh kelompok ini adalah pengampunan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Sholeh menyoroti bahwa isu ini sangat sensitif dan telah ramai dibicarakan oleh masyarakat dari Banyuwangi hingga Ngawi.
Ia bertanya, mengapa Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah bisa menerima pengampunan pajak, tapi Jawa Timur tidak. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa aksi ini digelar.
Isu kedua yang diangkat adalah kasus dugaan korupsi dana hibah Jawa Timur. Sholeh menyoroti bahwa uang triliunan rupiah yang dialokasikan untuk hibah dinilai tidak transparan. Ia menanyakan bagaimana mungkin gubernur tidak tahu tentang penggunaan uang triliunan tersebut.
Isu ketiga adalah adanya pungutan liar (pungli) di sekolah-sekolah negeri. Sholeh menuding bahwa pungli ini masih marak terjadi meskipun Kepala Dinas Pendidikan Jatim menyatakan tidak ada pungli di SMA-SMK Negeri.
Ia menegaskan bahwa penahanan ijazah dengan alasan tidak membayar uang Rp250.000 adalah bentuk pungli. Menurutnya, hal ini harus segera dihentikan.
Tetap Gelar Aksi 3 September
Sholeh menegaskan bahwa kelompoknya tidak takut terhadap tekanan-tekanan yang diterima. Ia yakin bahwa aksi 3 September akan tetap dilaksanakan. Ia juga mengajak masyarakat kabupaten-kabupaten untuk ikut berdonasi seperti yang dilakukan di Surabaya.
Ia menekankan bahwa aksi ini bukan hanya masalah Surabaya, tetapi masalah Jawa Timur secara keseluruhan. Suara yang disuarakan adalah suara masyarakat yang ingin keadilan dan transparansi.
Sholeh juga menegaskan bahwa aksi 3 September akan dilakukan secara damai tanpa kerusuhan. Ia berharap jika tiga isu tersebut dapat diselesaikan, maka tidak lagi ada kebutuhan untuk demo.
Respons Gubernur Khofifah
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa akhirnya memberikan respons terkait rencana aksi demonstrasi pada 3 September 2025. Khofifah menyatakan bahwa dirinya hanya fokus pada pekerjaannya.
“Sudahlah, aku kerja. Aku fokus kerja,” ujar Khofifah saat ditemui di Pasar Soponyono, Rungkut, Surabaya.
