PORTAL JOGJA– Aksi demonstrasi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir mendapat perhatian dari dunia internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan mengimbau semua pihak untuk bersikap tenang guna mencegah terjadinya kekerasan, setelah ada laporan korban jiwa serta dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam aksi tersebut.
Rektor Bidang Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof. Dr. Dafri Agussalim, menganggap kasus dugaan pelanggaran HAM perlu ditangani secara serius. Menurutnya, diperlukan pemeriksaan mendalam untuk menentukan apakah suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran HAM atau tidak.
“Setiap konvensi memiliki standar operasional minimum, demikian pula dengan kepolisian,” katanya pada Senin (8/9/2025).
Ia menekankan bahwa tindakan pihak berwajib yang berlebihan terhadap warga negara dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM.
Dafri juga menekankan perlunya kesadaran aparat terhadap isu HAM, khususnya saat menghadapi aksi protes. Mengingat isu-isu ini sering menjadi perhatian masyarakat internasional.
“Seharusnya aparat pemerintah lebih peka terhadap isu-isu semacam ini, karena kita tidak lagi tinggal di dunia yang sendirian,” katanya.
Kematian seorang pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan taktis Brimob saat aksi demonstrasi menjadi perhatian. Meski dianggap sebagai kecelakaan, menurut Dafri, kejadian tersebut tetap bisa dianggap sebagai bentuk “bersalah karena tindakan” oleh aparat, karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya.
Ia menekankan bahwa perhatian serius dari aparat sangat diperlukan agar potensi pelanggaran HAM tidak terulang kembali. Karena, setiap kejadian semacam itu tidak hanya berdampak di dalam negeri, tetapi juga akan terus mendapat perhatian dari masyarakat dunia.
