Peringatan BSSN Terhadap Ancaman Web Defacement di Pemerintah Daerah
Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) memberikan peringatan penting kepada pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman web defacement. Serangan ini dinilai paling sering terjadi karena sebagian besar layanan publik pemerintah daerah berbasis website.
“Defacement menargetkan sistem elektronik berbasis web, di mana layanan publik kita hampir semuanya mengandalkan itu. Oleh karena itu, insiden ini menjadi yang paling banyak terjadi,” ujar Direktur Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah BSSN, Danang Jaya, dalam keterangan yang disampaikan di Samarinda, Jumat (6/9/2025).
Peringatan ini disampaikan Danang saat menjadi narasumber webinar bertajuk “Penyusunan Profil Risiko Keamanan Siber Sektor Pemerintah Daerah” yang diikuti oleh pemerintah daerah se-Kalimantan Timur. Ia meminta seluruh penyelenggara Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi segera menindaklanjuti notifikasi serangan siber, khususnya terkait defacement.
“Jika mendapat notifikasi, segera tindak lanjuti ke BSSN untuk perbaikan,” tegasnya.
Meski jumlah notifikasi serangan siber dari tahun 2023 hingga 2025 terbilang tinggi, BSSN mengapresiasi respons cepat tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) yang telah dibentuk oleh sejumlah pemda. Hal ini dinilai menunjukkan kesadaran yang semakin meningkat terhadap ancaman siber.
Pentingnya Manajemen Risiko Siber
Berdasarkan peta sebaran risiko dominan tahun 2024, sebagian besar risiko berada di tingkat rendah. Namun, Danang mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlena. “Kita harus melihat dampaknya. Insiden siber bisa terjadi kapan saja,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya manajemen risiko yang matang, tidak hanya untuk menanggulangi serangan yang sudah terjadi, tetapi juga mencegah dampak yang lebih luas. “Diperlukan sebuah manajemen risiko yang baik untuk menjaga dampak dari risiko yang ada. Ini akan menjadi bagian dari pengelolaan kendali risiko,” jelasnya.
Meningkatkan Kesadaran dan Kemampuan Teknis
Dengan penguatan kesadaran, kemampuan teknis, serta tata kelola keamanan siber, BSSN berharap pemerintah daerah dapat melindungi layanan publik digital dari potensi serangan yang dapat merugikan masyarakat.
Berikut beberapa langkah yang dianjurkan oleh BSSN:
- Peningkatan Kewaspadaan: Pemda diminta untuk terus memantau dan mengamati tren ancaman siber.
- Respons Cepat: Menindaklanjuti notifikasi serangan dengan segera, termasuk melibatkan BSSN untuk proses perbaikan.
- Penguatan Sistem: Memastikan sistem IT dan website pemerintah daerah dilengkapi dengan keamanan yang memadai.
- Edukasi dan Pelatihan: Melakukan pelatihan bagi staf TIK untuk meningkatkan kapasitas dalam menangani ancaman siber.
- Kolaborasi: Membentuk atau memperkuat tim CSIRT di tingkat daerah untuk respons yang lebih efektif.
Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pemerintah daerah mampu menjaga keandalan dan keamanan layanan digital yang digunakan masyarakat sehari-hari.
