Penulis adalah Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat
Suasana perberasan saat ini cukup memprihatinkan. Berdasarkan data dan analisis terkini, beberapa masalah utama yang dihadapi adalah terjadinya harga beras tinggi. Dalam hal ini, harga beras terus melambung dan tidak kunjung turun, meskipun pemerintah telah melakukan operasi pasar untuk menstabilkan harga. Pada pekan kedua Agustus 2025, harga rata-rata nasional beras medium dan premium masing-masing mencapai Rp14.012/kg dan Rp15.435/kg, melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
Masalah berikutnya, distribusi tidak efektif. Persoalan utama dalam sektor perberasan saat ini bukan pada produksi, melainkan distribusi yang tidak efektif. Stok beras nasional pada awal Agistus 2025 mencapai 4,2 juta ton, lebih tinggi dari rata-rata konsumsi bulanan, namun harga tetap naik karena distribusi yang buruk.
Selanjutnya, operasi pasar gagal. Operasi pasar yang dilakukan pemerintah melalui Bulog belum efektif dalam menekan harga beras. Penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang dilakukan Bulog dinilai terlalu kecil dan tidak berdampak signifikan pada harga pasar.
Kemudian, keterlibatan Bulog. Pengalaman menunjukan Bulog masih menyerap gabah/beras produksi petani, yang dapat memperburuk situasi karena meningkatkan persaingan membeli gabah dan mendorong harga naik. Bahkan surplus produksi cenderung menurun. Surplus produksi beras menurun karena pola produksi padi yang musiman, sehingga meningkatkan persaingan membeli gabah dan mendorong harga naik.
Dalam beberapa tahun ke depan, pemerintah masih menghadapi tantangan besar dalam mencapai swasembada pangan karena persoalan yang dihadapi cukup kompleks, seperti iklim ekstrem dan masalah distribusi. Tidak heran, jika ada yang berpendapat, kondisi perberasan Indonesia saat ini disebut-sebut berada dalam kondisi kritis.
Harga Beras Kian Melejit
Di sisi lain, dalam beberapa minggu terakhir ini, dunia perberasan nasional, kembali dihangatkan oleh melejitnya harga beras di berbagai daerah, disamping juga munculnya isu pengoplosan beras oleh berbagai perusahaan perberasan. Banyak pihak mempertanyakan, mengapa Pemerintah seperti yang tidak serius dalam mengelola dunia perberasan ? Inilah problem yang butuh solusi cerdas.
Seiring dengan itu, Pemerintah mencatat cadangan beras di Bulog saat ini melimpah, bahkan mencapai rekor tertinggi hingga 4,2 juta ton. Namun, kondisi di lapangan justru menunjukkan hal yang kontras, yang mana harga beras di pasar tetap tinggi, bahkan melampaui batas atas Harga Eceran Tertinggi (HET) di sejumlah wilayah.
Melejitnya harga beras di berbagai daerah, jelas menjadi masalah tersendiri dalam dunia perberasan nasional, yang butuh penanganan secara seksama. Banyak pihak menyebut dengan melesatnya harga beras sekarang, padahal cadangan beras Pemerintah cukup tinggi, hal ini pantas disebut sebagai anomali.
Catatan pentingnya adalah apakah betul suasana seperti ini bisa disebut sebagai anomali ? Atau tidak, dimana yang lebih pas untuk disampaikan, hal ini terjadi karena bangsa ini belum memiliki Tata Kelola Perberasan yang baik dan berkualitas. Dunia perberasan nasional belum digarap secara profesional.
Jika demikian, sah-sah saja ada pihak yang menyimpulkan, Indonesia tengah dilanda ironi perberasan. Ini penting di dalami, karena ironi perberasan nasional sendiri merujuk pada situasi di mana Indonesia, sebagai negara penghasil beras terbesar ke-3 di dunia, masih mengalami masalah ketersediaan dan harga beras yang tidak stabil.
Ini berarti bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi beras, namun masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan beras domestik. Itu sebabnya, dibalik semangat menggebu-gebu menggenjot produksi beras setinggi-tingginya menuju swasembada, hendaknya jangan disepelekan soal ironi perbeeasan.
Ironi Perberasan Nasional
Beberapa contoh ironi perberasan nasional di Indonesia adalah pertama, keterbatasan pasokan. Meskipun produksi beras nasional meningkat, namun masih terjadi keterbatasan pasokan beras di beberapa daerah, sehingga harga beras menjadi tidak stabil dan tidak terkendalikan dengan baik.
Kedua, sebelum mulai tahun ini Pemerintah menyetop impor beras, namun tahun-tahun sebelumnya, ketergantungan pada impor cukup tinggi. Indonesia masih mengimpor beras dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan domestik, meskipun memiliki potensi besar dalam produksi beras.
Ketiga, harga beras yang tidak stabil. Harga beras di Indonesia sering kali berfluktuasi, sehingga membuat masyarakat kesulitan dalam membeli beras dengan harga yang terjangkau. Peran Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog terekam masih belum optimal dalam memposisikan sebagai regulator dan operator pangan.
Berdasarkan pengamatan yang ada, ironi perberasan nasional ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kebijakan yang tidak efektif. Kebijakan perberasan nasional yang tidak efektif dapat menyebabkan keterbatasan pasokan dan harga beras yang tidak stabil.
Selanjutnya, infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan, gudang, dan fasilitas pengolahan, dapat menyebabkan keterbatasan pasokan dan harga beras yang tidak stabil. Langkah membangun 25 ribu gufang alterbstif merupakan langkah cerdas ysng perlu didukung dengan sungguh-sungguh.
Kemudian, ketergantungan pada faktor alam. Produksi beras di Indonesia masih sangat tergantung pada faktor alam, seperti cuaca dan hama, sehingga dapat menyebabkan keterbatasan pasokan dan harga beras yang tidak stabil. Sinergi dan kolaborasi para pihak, dibutuhkan untuk mencarikan jalan keluarnya.
Dengan demikian, dapat ditegaskan, ironi perberasan nasional merupakan tantangan yang perlu diatasi oleh pemerintah dan masyarakat Indonesia untuk meningkatkan ketersediaan dan stabilitas harga beras. Hal ini penting, mengingat beras merupakan sumber kehidupan dan penghidupan sebagian besar warga masyarakat.***
Disclaimer: Kolom adalah komitmen Pikiran Rakyat memuat opini atas berbagai hal. Tulisan ini bukan produk jurnalistik, melainkan opini pribadi penulis.
