Anggaran Listrik Desa Tahun 2025–2029 Mencapai Rp64,09 Triliun
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengungkapkan bahwa program Listrik Desa (Lisdes) membutuhkan dana hingga sebesar Rp64,09 triliun hingga tahun 2029. Dana tersebut mencakup anggaran untuk Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) pada periode 2025 hingga 2029. Program ini bertujuan untuk meningkatkan elektrifikasi di berbagai desa yang belum terjangkau oleh jaringan listrik PLN.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, menjelaskan bahwa total kebutuhan investasi tersebut terdiri dari anggaran Lisdes sebesar Rp61,56 triliun dan BPBL senilai Rp2,44 triliun. Dengan pendanaan tersebut, pemerintah berharap dapat melistriki seluruh rumah tangga di Indonesia.
Dalam rapat dengan Komisi XII DPR RI, Dadan menyebutkan bahwa anggaran Lisdes untuk tahun ini mencapai Rp3,8 triliun dan akan ditambahkan sebesar Rp5 triliun. Dana tersebut digunakan untuk memperluas jaringan distribusi listrik di daerah yang sulit dijangkau oleh PLN.
Pada 2026, anggaran Lisdes dialokasikan sebesar Rp10 triliun untuk 186.216 pelanggan di 2.120 lokasi. Sementara itu, BPBL akan mendapatkan dana sebesar Rp530 miliar untuk 250.000 rumah tangga. Di tahun berikutnya, yaitu 2027, anggaran Lisdes naik menjadi Rp15,33 triliun untuk 218.513 pelanggan di 2.832 lokasi. BPBL tetap dialokasikan sebesar Rp530 miliar untuk 250.000 rumah tangga.
Tahun 2028 menunjukkan penurunan anggaran Lisdes menjadi Rp13,06 triliun untuk 134.340 pelanggan di 1.637 lokasi. BPBL tetap disediakan sebesar Rp530 miliar. Pada 2029, anggaran Lisdes kembali meningkat menjadi Rp19,5 triliun untuk 159.851 pelanggan di 1.947 lokasi. Sementara itu, BPBL mencapai Rp395 miliar untuk 186.773 rumah tangga.
Prioritas Daerah Terpencil dan Ketertinggalan Akses
Wakil Menteri ESDM, Yuliot, menekankan bahwa program Lisdes fokus pada daerah dengan akses listrik yang terbatas, tantangan geografis, serta kebutuhan sosial tinggi. Ia menegaskan bahwa akses listrik bukan hanya sekadar penerangan, tetapi juga membuka peluang belajar, produktivitas ekonomi, dan layanan kesehatan yang lebih baik.
Menurut Yuliot, upaya melistriki daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) memerlukan strategi khusus. Oleh karena itu, pihaknya akan menggabungkan sambungan on grid di wilayah dekat jaringan PLN dengan solusi off grid untuk daerah terpencil.
Sebagai langkah awal, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 55 pembangkit listrik energi terbarukan di akhir Juni 2025. Pembangkit tersebut terdiri atas PLTP dan PLTS yang tersebar di 15 provinsi dengan total kapasitas mencapai 379,7 megawatt.
Yuliot menyatakan bahwa hingga pertengahan 2025, konstruksi dan commissioning proyek PLTS pedesaan sudah berjalan. Ribuan rumah tangga telah menikmati sambungan perdana. Rasio elektrifikasi nasional mencapai 99,83% pada akhir 2024, sehingga Lisdes 2025–2029 difokuskan untuk menuntaskan kantong-kantong yang belum berlistrik.
Manfaat Lisdes bagi Masyarakat 3T
Dengan pembangunan Lisdes hingga lima tahun ke depan, diharapkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T dapat meningkat. Adanya listrik akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan ekonomi lokal. Selain itu, penggunaan PLTS yang cepat dibangun dan minim jejak karbon diharapkan dapat mengurangi emisi karbon.
Yuliot menambahkan bahwa dengan tambahan kapasitas EBT desa dan sambungan rumah tangga baru, Lisdes 2025–2029 diharapkan mampu meningkatkan layanan publik, memperkuat perekonomian lokal, serta memberikan dampak lingkungan yang positif.
