MANDALIKA PEMIKIRAN RAKYAT – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) akan menghasilkan bank umum syariah (BUS) yang besar setelah proses pengambilalihan Bank Victoria Syariah (BVIS) selesai dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BVIS.
Pemegang saham dalam RUPSLB tersebut juga menyetujui perubahan nama BVIS menjadi Bank Syariah Nasional (BSN). Selanjutnya, setelah BTN memisahkan Unit Usaha Syariah (UUS) BTN atau BTN Syariah, akan digabungkan ke dalam BSN.
Selanjutnya, RUPSLB ini merupakan kelanjutan dari proses pemisahan BTN Syariah menjadi BUS dengan mengadopsi BVIS sebagai perusahaan induk.
“Ke depan nama BSN akan digunakan oleh BTN Syariah sebagai identitas perusahaan dan layanan produk setelah melalui proses izin penggunaan dari pihak regulator,” kata Corporate Secretary BTN Ramon Armando dalam situs resmi BTN, Rabu (20/8/2025).
Perseroan berharap proses spin off BTN Syariah selesai pada bulan Oktober atau paling lambat pada November tahun ini. Setelah proses spin off selesai, diharapkan Bank Syariah Nasional dapat menjadi bank syariah terbesar kedua di Indonesia setelah Bank Syariah Indonesia (BSI).
Kepala Eksekutif BTN, Nixon LP Napitupulu sebelumnya menyatakan, dalam tiga tahun setelah spin off, pihaknya berharap aset BTN Syariah mampu mencapai Rp 100 triliun. Dengan demikian, BTN Syariah bisa berada di posisi bank syariah terbesar kedua. “Perkiraan aset sekitar Rp 100-an triliun, target tiga digit pada tahun ketiga awal ini,” ujar Nixon.
Pada saat spin off pada bulan Oktober mendatang, diperkirakan aset BTN Syariah akan mencapai angka Rp 67 triliun. Angka ini didasarkan pada aset BTN Syariah serta pengambilalihan terhadap BVIS. Nixon juga tidak menutup kemungkinan untuk melakukan tindakan korporasi lainnya, seperti mencari UUS yang baik dan harganya sesuai.
“Yang anorganik itu rezeki-rezekian ya. Bisa dapat bisa juga tidak. Tapi jika dengan pertumbuhan normal di tahun ketiga seharusnya sudah (menjadi bank syariah terbesar kedua),” ujarnya.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga percaya bahwa tindakan ini akan memperkuat keyakinan masyarakat terhadap kemampuan dan integritas perbankan syariah di Indonesia. Sesuai dengan Rencana Aksi Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023-2027, OJK terus mendukung dan mendorong konsolidasi di sektor perbankan, termasuk dalam industri perbankan syariah. ***
