KLARIFIKASI Menteri Kehutanan Raja JuliAntoni bermain domino bersama mantan tersangka pembalak liar menjadi topik politik yang paling sering dibaca dalam minggu pertama bulan September 2025. Selain itu, daftar perkembangan pemenuhan tuntutan rakyat 17+8, serta kejanggalan penggunaan hak keuangan DPR yang baru juga mendapat perhatian masyarakat.
Berikut tiga berita paling diminati pada hari Minggu, 7 September 2025, di saluran nasional yang dikumpulkanTempo:
Menteri Kehutanan Bermain Domino dengan Orang yang Terlibat dalam Penebangan Liar
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan pernyataan tanggapan terkait laporan mediaTempoyang mengatakan dirinya bermain domino bersama mantan tersangka pembalakan liar. Dalam pernyataan tertulisnya, Raja Juli menyebut pertemuan tersebut murni merupakan kegiatan pribadi dengan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Abdul Kadir Karding.
Raja Juli menyatakan bahwa pertemuan tersebut tidak membahas kasus penebangan hutan liar. “Saya berdiskusi dengan Pak Menteri Karding secara pribadi di ruang belakang selama sekitar dua jam lebih,” katanya dalam keterangan tertulis pada malam Sabtu, 6 September 2025. Baca selengkapnyadi sini.
Tuntutan Rakyat 17+8
Satu minggu setelah aksi demonstrasi pada 28–30 Agustus 2025, masyarakat sipil yang mengatasnamakan gerakan 17+8 terus mengawasi sejauh mana tuntutan mereka direspons oleh Presiden Prabowo Subianto, DPR, partai politik, kepolisian, TNI, serta kementerian di bidang ekonomi.
Berdasarkan pemantauan Tempodari situs bijakmemantau.id pada 7 September 2025, dari 17 tuntutan jangka pendek yang perlu dipenuhi sampai tenggat waktu 5 September, hanya sebagian kecil yang telah terwujud.
Beberapa poin yang sedang diproses termasuk pembentukan tim investigasi independen untuk menyelidiki kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban lainnya akibat kekerasan aparat dalam unjuk rasa akhir Agustus.
Namun, sebagian besar poin lainnya masih dalam kondisi belum dilaksanakan, seperti presiden belum menarik TNI dari tugas pengamanan sipil maupun menghentikan tindakan kriminalisasi terhadap para peserta demonstrasi. Polisi juga belum memenuhi permintaan untuk melepaskan seluruh demonstran yang ditahan, menghentikan kekerasan dari aparat, serta menindak hukum pelaku pelanggaran HAM di dalam lingkungan kepolisian. Baca selengkapnyadi sini.
Tunjangan DPR
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi mengkritik hak keuangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah diubah akibat tuntutan masyarakat. Direktur Eksekutif Formappi Lucius Karus menyatakan masih terdapat beberapa komponen hak keuangan dengan makna serupa, namun diberikan dalam dua bentuk tunjangan yang berbeda.
Contohnya, tunjangan jabatan dan tunjangan penghargaan. Dalam daftar hak keuangan terbaru, anggota legislatif menerima tunjangan jabatan sebesar Rp 9,7 juta. Sementara besaran tunjangan penghargaan mencapai Rp 7,1 juta.
Lucius juga menilai bahwa tunjangan peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran, serta uang jasa peningkatan fungsi dewan yang mencakup legislasi, pengawasan, hingga anggaran memiliki makna yang sama. Menurutnya, komponen tunjangan tersebut tidak perlu diberikan.
“Bisa terlihat bahwa jenis tunjangan ini berfungsi sebagai strategi untuk menambah pundi-pundi,” ujar Lucius saat dihubungi pada hari Minggu, 7 September 2025. Baca selengkapnyadi sini.
Dinda Shabrina dan Novali Panji Nugrohomembantu dalam penulisan artikel ini
