Kepolisian dan TNI Siapkan Pengamanan untuk Aksi Demonstrasi 25 Agustus 2025
Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan pemerintah daerah DKI Jakarta telah mengerahkan sebanyak 1.250 personel gabungan untuk mengamankan aksi demonstrasi yang akan digelar di kawasan Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025. Kepala Kepolisian Resor Metropolitan Jakarta Pusat, Komisaris Besar Kombes Susatyo Purnomo Condro, menyatakan bahwa seluruh personel yang bertugas tidak menggunakan senjata api dalam pengamanan tersebut.
Tujuan utama dari pengamanan ini adalah memastikan kegiatan berlangsung aman, tertib, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat lainnya. “Pengamanan ini dilakukan untuk menjaga kelancaran penyampaian aspirasi publik,” ujar Susatyo dalam keterangan tertulis, Senin.
Sebelum diterjunkan ke lapangan, seluruh perwira yang terlibat lebih dahulu mengikuti Tactical Wall Game (TWG) dan apel gabungan pada pukul 08.00 WIB. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait peta kerawanan dan langkah-langkah pengamanan yang akan dilakukan.
Imbauan Kepolisian kepada Peserta Demonstrasi
Polisi juga mengimbau agar seluruh peserta demonstrasi menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat, seperti membakar ban, merusak fasilitas umum, atau menutup akses lalu lintas. “Silakan menyampaikan pendapat, tetapi tetap dalam koridor hukum dan ketertiban,” ucap Susatyo.
Masyarakat diimbau untuk menghindari area Gedung Parlemen selama aksi berlangsung dan disarankan menggunakan jalur alternatif. Polisi akan melakukan pengaturan lalu lintas secara situasional, sesuai dengan kondisi di lapangan.
Isu Demo yang Beredar di Media Sosial
Ajakan untuk berunjuk rasa di sekitar Gedung Parlemen pada 25 Agustus 2025 beredar di media sosial. Rencana aksi itu diinisiasi oleh pihak yang menamakan diri “Revolusi Rakyat Indonesia”. Kelompok ini mengajak berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, petani, hingga mahasiswa, untuk turun ke jalan.
Dalam narasinya, mereka menuntut pengusutan kasus dugaan korupsi keluarga mantan Presiden Joko Widodo hingga pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Mari desak DPR untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai kontrol pemerintah,” tulis pesan tersebut.
Penolakan dari Serikat Pekerja dan Mahasiswa
Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Mohammad Jumhur Hidayat mengatakan tak jelas siapa penanggung jawab aksi tersebut. Oleh karena itu, ia melarang semua anggota atau keluarga besar KSPSI di seluruh Indonesia untuk turun ke jalan.
Selain dari kalangan serikat pekerja, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan juga menyatakan tidak akan ikut aksi tersebut. Mereka menegaskan bahwa pencatutan nama BEM SI Kerakyatan dalam ajakan demonstrasi 25 Agustus 2025 adalah tidak benar.
Gerakan Aliansi Rakyat Bergerak
Terpisah, gerakan Aliansi Rakyat Bergerak atau @gejayanmemanggil juga mengunggah di media sosial seruan untuk berunjuk rasa. Unggahan tersebut merupakan kolaborasi dengan akun lain di Instagram yaitu Blok Politik Pelajar, Aliansi Mahasiswa Penggugat, dan Bareng Warga.
Mereka menyebarkan siaran pers atas nama Aliansi Perlawanan Rakyat. “Besok, Senin, 25 Agustus 2025, aksi serentak akan membara di Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan kota-kota lain di seluruh nusantara,” demikian bunyi siaran pers tertanggal 24 Agustus 2025 itu.
Aliansi Perlawanan Rakyat menyerukan sembilan tuntutan, yaitu turunkan Presiden Prabowo Subianto-Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka; bubarkan Kabinet Merah Putih; bubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR); gagalkan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia; serta tangkap dan adili Menteri Kebudayaan Fadli Zon karena mempertanyakan peristiwa pemerkosaan massal 1998.
Selain itu, Aliansi juga menyatakan penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), menuntut transparansi gaji anggota DPR, menuntut pembatalan kebijakan tunjangan rumah anggota DPR, dan mendesak pembatalan rencana kenaikan gaji anggota DPR.
