Aksi Massal di Depan Gedung DPR RI
Pada hari Senin, 25 Agustus 2025, kawasan Gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta, menjadi tempat berlangsungnya aksi besar yang melibatkan ribuan orang dari berbagai lapisan masyarakat. Mereka turun ke jalan dengan tajuk “Revolusi Rakyat Indonesia”. Tujuan utama dari aksi ini adalah menolak kenaikan tunjangan anggota DPR yang dinilai tidak wajar, terutama dalam situasi ekonomi rakyat yang semakin sulit.
Aksi yang awalnya berlangsung damai berubah menjadi ricuh menjelang siang. Bentrokan antara demonstran dan aparat kepolisian terjadi di beberapa titik, terutama di depan Restoran Pulau Dua dan flyover Ladokgi. Untuk membubarkan massa yang merangsek ke pagar DPR, polisi terpaksa menggunakan water cannon dan gas air mata.
Kebijakan yang memicu aksi ini adalah kabar tentang kenaikan signifikan pada tunjangan anggota DPR RI periode 2024–2029. Meskipun gaji pokok tidak berubah selama 15 tahun terakhir, berbagai komponen tunjangan seperti perumahan, transportasi, dan bahan pokok mengalami penyesuaian besar. Misalnya, tunjangan perumahan mencapai Rp50 juta per bulan, sementara tunjangan bensin naik menjadi Rp7 juta.
“Gaji mereka bisa tembus Rp100 juta per bulan, sementara kami harus kerja 12 jam sehari buat Rp100 ribu,” ujar Ari (26), pengemudi ojek online yang ikut aksi. Ia menilai DPR tidak peka terhadap kondisi rakyat kecil yang makin terhimpit oleh harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.
Aksi ini diwarnai berbagai simbol perlawanan. Poster bertuliskan “Bubarkan DPR beban negara” dan “Beban negara bukanlah guru tapi DPR” diangkat tinggi oleh massa. Lagu “Indonesia Pusaka” dinyanyikan di tengah kerumunan, menciptakan suasana emosional yang kuat.
Yang paling mencolok adalah bendera bergambar tengkorak dengan topi jerami ala serial One Piece, dikibarkan di gerbang utama DPR. Simbol ini menjadi metafora perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak berpihak pada rakyat.
Kericuhan mulai pecah sekitar pukul 12.05 WIB ketika rombongan pelajar tiba di lokasi dan diadang aparat. Massa yang sudah lebih dulu berada di depan DPR bergerak mundur untuk menjemput mereka. Lemparan botol air mineral dan batu ke arah aparat membuat situasi makin panas.
Polisi menembakkan gas air mata dan menyemprotkan water cannon. Beberapa pelajar dilaporkan mengalami luka dan dievakuasi oleh aparat TNI. Bahkan, satu unit motor diduga dibakar oleh massa yang terdesak.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Ia mengklaim bahwa DPR telah menugaskan perwakilan untuk menerima tuntutan massa. Namun, ia juga mengimbau agar demonstrasi dilakukan secara tertib dan sesuai aturan.
Sebanyak 1.250 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemprov DKI dikerahkan untuk mengamankan aksi. Barikade beton dipasang, dan gerbang utama DPR dilumuri oli sebagai langkah antisipasi.
Demo 25 Agustus bukan hanya soal tunjangan DPR. Ia mencerminkan krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. Ketika rakyat merasa tidak didengar, jalanan menjadi ruang ekspresi. Dan ketika simbol perlawanan muncul dari pelajar, ojol, dan pedagang, itu bukan sekadar protes—itu adalah peringatan.
Aksi ini mungkin akan mereda, tapi suara “Kami hidup susah, gaji DPR besar sekali” akan terus bergema. Karena di balik angka tunjangan, ada luka sosial yang belum sembuh.
