Harapan Masyarakat Pesisir Jambi atas Pembentukan Kabupaten Baru
Di pesisir Jambi, suara tentang pemekaran kembali menggema. Kali ini, masyarakat menaruh harapan besar pada wacana pembentukan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Timur (Tanjabbar Timur). Bagi warga pesisir, pemekaran bukan sekadar isu politik. Ia adalah napas baru setelah bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan akses infrastruktur, layanan kesehatan, dan pendidikan. Jarak yang jauh ke Kuala Tungkal, pusat pemerintahan Tanjabbar membuat urusan sederhana terasa rumit.
“Kami ingin merasakan pembangunan yang sama dengan daerah lain. Pemekaran bukan untuk segelintir orang, tapi untuk masa depan anak cucu kami,” ucap seorang tokoh masyarakat. Perkataan ini mencerminkan keinginan kuat masyarakat untuk mendapatkan perhatian yang lebih baik dari pemerintah.
Mengapa Tanjabbar Timur?
Luas wilayah Tanjung Jabung Barat mencapai lebih dari 5.000 km² dengan jumlah penduduk sekitar 350 ribu jiwa. Kondisi geografis berupa rawa, sungai besar, hingga lahan pasang surut membuat pelayanan dari pusat pemerintahan sering kali tak menjangkau pesisir. Di sinilah letak urgensi pemekaran: mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan.
Wilayah yang akan menjadi kabupaten baru memiliki potensi ekonomi luar biasa:
- Laut dan sungai yang kaya ikan serta udang, menopang kehidupan nelayan tradisional.
- Perkebunan sawit, kelapa, dan pinang yang sudah lama menjadi basis ekonomi masyarakat.
- Pertanian pasang surut untuk padi dan hortikultura, meski masih terkendala irigasi.
- Cadangan migas yang diyakini bisa menjadi sumber PAD jika dikelola dengan baik.
Dengan pemerintahan baru yang lebih dekat, potensi ini bisa diubah menjadi mesin pembangunan pesisir.
Jalan yang Tidak Mudah
Harapan masyarakat berhadapan dengan kenyataan pahit: moratorium pemekaran daerah masih berlaku di pemerintah pusat. Setiap usulan DOB harus lolos kajian ketat, mulai dari administrasi, kesiapan fiskal, hingga sumber daya manusia. Belajar dari pengalaman, tak sedikit DOB di Indonesia yang justru gagal mandiri dan akhirnya bergantung penuh pada transfer pusat. Karena itu, Tanjabbar Timur perlu persiapan matang agar tidak bernasib sama.
Seorang akademisi Universitas Jambi mengingatkan, “Pemekaran harus berangkat dari kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik. Jika dikelola dengan benar, Tanjabbar Timur bisa jadi kabupaten percontohan di Sumatera.”
Aspirasi dari Bawah
Dukungan masyarakat begitu kuat. Dari musyawarah desa, forum adat, hingga ruang akademik, satu suara terus disuarakan: pemekaran adalah jalan pemerataan pembangunan. Inilah modal sosial terbesar Tanjabbar Timur. Sebuah aspirasi yang lahir dari bawah, bukan hanya wacana elit.
Masyarakat percaya bahwa dengan pemekaran, mereka akan mendapatkan kesempatan yang lebih baik. Dengan pemerintahan yang lebih dekat, kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan pembangunan yang lebih merata, pesisir Jambi bisa berkembang secara bersama-sama.
Jika kelak pemerintah pusat memberi restu, Tanjabbar Timur bisa menjadi babak baru bagi pembangunan pesisir Jambi. Sebuah simbol bahwa pemekaran daerah bisa benar-benar berpihak pada rakyat.
