Penghargaan Nasional untuk Jawa Tengah dalam Program Penyediaan Perumahan
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali mendapatkan penghargaan nasional sebagai provinsi peringkat pertama terbaik dalam melaksanakan program penyediaan perumahan. Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI dalam acara peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) 2025 yang diselenggarakan di Wisma Mandiri II, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Agustus 2025.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PKP kepada Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi. Dalam sambutannya, Menteri menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemprov Jateng dalam mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor perumahan. Total ada 17.510 unit rumah yang dialokasikan pada tahun 2025. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain seperti Aceh yang menempati posisi kedua dengan 3.114 unit dan Jawa Timur di posisi ketiga dengan 2.110 unit.
Selain itu, pertumbuhan rumah subsidi juga mencatatkan peningkatan yang signifikan. Hal ini didorong oleh kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi yang memastikan penyediaan perumahan difasilitasi secara optimal.
“Terima kasih atas kerja keras Pak Gubernur,” ujar Menteri yang akrab disapa Ara saat menyerahkan penghargaan tersebut.
Motivasi untuk Kolaborasi dan Pelayanan Terbaik
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyatakan bahwa penghargaan ini menjadi motivasi bagi Pemprov Jateng, bupati, wali kota, dinas-dinas, serta stakeholder terkait untuk memberikan pelayanan terbaik dalam penyediaan perumahan. Ia menjelaskan bahwa Jawa Tengah mampu menciptakan sekitar 17 ribu unit rumah layak huni, yang sangat membantu masyarakat yang tinggal dalam kondisi ekstrem miskin.
Secara umum, kondisi perumahan di Jawa Tengah pada akhir tahun 2024 masih memiliki backlog sebanyak 1.332.968 unit. Di mana terdiri dari backlog kelayakan sebanyak 1.022.113 unit dan backlog kepemilikan sebanyak 310.855 unit.
Untuk mengurangi beban backlog tersebut, Pemprov Jateng mengalokasikan 17.510 unit rumah melalui APBD Provinsi pada tahun 2025. Pembagian alokasi ini terdiri dari 17.000 unit renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) melalui Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dan 510 unit pembangunan rumah baru melalui bantuan sosial.
Kolaborasi yang Kuat dalam Menyediakan Perumahan
Menurut Gubernur Ahmad Luthfi, upaya penyediaan perumahan bukan hanya tugas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim), tetapi juga melibatkan berbagai dinas lain seperti tenaga kerja, sosial, dan sebagainya. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dalam proses pemberian pelayanan dasar sektor perumahan.
Kepala Disperakim Provinsi Jawa Tengah, Boedyo Dharmawan, menambahkan bahwa penghargaan ini menegaskan komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin dalam mendukung program Presiden Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah.
“Ini juga menjadi bukti komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur untuk memberikan pelayanan dasar sektor perumahan,” tambah Boedyo.
Upaya Kolaboratif untuk Mengurangi Backlog
Untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni dan mengurangi backlog perumahan, Pemprov Jateng tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama dengan pemerintah pusat, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lain melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan.
Boedyo menjelaskan bahwa semua kerja kolaborasi ini telah dipantau progresnya. Pemprov Jateng juga berkomitmen untuk terus meningkatkan alokasi anggaran setiap tahunnya.
Pada tahun 2025 ini, alokasi dari pemerintah provinsi sejumlah 17.510 unit, pemerintah kabupaten/kota sejumlah 6.776 unit, dan CSR perusahaan sejumlah 2.067. Totalnya sekitar 26 ribu unit, yang sudah diidentifikasi dan terus berkembang di lapangan karena banyak pemangku kepentingan yang memberikan perhatian terhadap layanan dasar perumahan.
