Pembentukan Lembaga Baru dan Kebijakan Efisiensi Anggaran Pemerintah
Di tengah upaya pemerintah untuk memangkas birokrasi, Presiden Prabowo Subianto justru menambah struktur pemerintahan dengan membentuk dua lembaga baru setelah 10 bulan masa jabatannya. Langkah ini menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan keefektifan pengelolaan sumber daya negara. Dua lembaga yang dibentuk adalah Badan Industri Mineral dan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Tanggul Laut Pantura Jawa.
Badan Industri Mineral dipimpin oleh Brian Yuliarto, yang juga menjabat sebagai Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek). Ia menyatakan bahwa lembaga ini akan fokus pada pengelolaan material strategis seperti logam tanah jarang dan mineral radioaktif, yang sangat penting bagi industri pertahanan dan ekonomi nasional. Menurut Brian, material tersebut memiliki nilai tinggi dan peran krusial dalam teknologi modern. Ia berharap pengelolaan yang lebih baik dapat meningkatkan kedaulatan bangsa serta kesejahteraan rakyat.
Sementara itu, Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa dipimpin oleh Didit Herdiawan Ashaf, yang juga menjabat Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP). Tugas utama lembaga ini adalah melaksanakan proyek besar, yaitu pembangunan tanggul laut di kawasan Pantai Utara Jawa. Didit menjelaskan bahwa proyek ini bertujuan untuk mencegah masalah ekologis dan mengurangi dampak penurunan muka tanah di wilayah pesisir.
Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, pembentukan kedua badan tersebut berangkat dari kebutuhan mendesak yang sudah lama menjadi perhatian pemerintah. Rencana pembangunan Giant Sea Wall atau tanggul laut utara Jawa telah disusun sejak tahun 1990-an. Tujuannya adalah untuk menghadapi ancaman penurunan muka tanah yang terjadi setiap tahun di wilayah pesisir.
Selain itu, alasan pembentukan Badan Industri Mineral adalah untuk melindungi dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan mineral Indonesia. Prasetyo menegaskan bahwa perlunya kelembagaan khusus untuk mengidentifikasi dan melakukan riset agar mineral-strategis bisa dikelola secara lebih bermanfaat.
Kabinet yang Gemuk dan Upaya Efisiensi Anggaran
Kabinet Prabowo memang dikenal cukup besar. Saat pelantikan awalnya, jumlah kementerian dan lembaga mencapai lebih dari 50. Setiap kementerian memiliki menteri dan wakil menteri, beberapa bahkan memiliki tiga wakil menteri. Selain itu, ada pembentukan lembaga baru seperti Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Badan Penyelenggara Jaminan Halal, dan Badan Penyelenggara Haji, yang merupakan pemisahan dari Kementerian Agama.
Meski kabinet terlihat gemuk, Prabowo juga menggalakkan efisiensi belanja pemerintah. Instruksi Presiden (Inpres) No.1/2025 menjadi langkah awal dalam upaya ini. Inpres ini mengatur efisiensi anggaran belanja negara tahun 2025 sebesar Rp306,6 triliun, termasuk Rp256,1 triliun belanja pemerintah pusat dan Rp50,59 triliun transfer ke daerah.
Efisiensi ini sejalan dengan peluncuran program unggulan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Badan Pengelola Investasi Daya Anugrah Nusantara (BPI Danantara). Di semester II/2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.56/2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Efisiensi Belanja dalam APBN. PMK ini menjadi pedoman teknis untuk melanjutkan kebijakan efisiensi presiden.
PMK No.56/2025 tidak menuliskan semua pos anggaran yang terkena efisiensi. Ada pengurangan pos anggaran dari 16 menjadi 15. Item belanja yang menjadi target efisiensi antara lain alat tulis kantor, kegiatan seremonial, rapat, seminar, kajian, diklat, honor, percetakan, sewa gedung, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan, perjalanan dinas, peralatan, dan infrastruktur.
Kepala Biro Layanan Komunikasi dan Informasi Kementerian Keuangan Deni Surjantoro menjelaskan bahwa 15 item belanja ini termasuk dalam kategori belanja barang dan modal. Sementara itu, item belanja lainnya menjadi target identifikasi rencana efisiensi yang dilakukan oleh kementerian/lembaga sesuai arahan presiden.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara merespons singkat terkait efisiensi APBN yang dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo. Meskipun ia tidak menjelaskan detail lebih lanjut, ia menegaskan bahwa efisiensi akan terus dilakukan karena merupakan keinginan setiap lembaga.
Beberapa pihak menilai bahwa efisiensi anggaran yang menyasar transfer ke daerah turut memicu para kepala daerah menaikkan pajak daerah. Contohnya, di Pati, Bupati Sudewo di demo publik karena ingin menaikkan PBB-P2 hingga 250%. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara efisiensi anggaran dan kebutuhan daerah.
