Pemerintah India Rencanakan Penurunan Pajak Konsumsi
Pemerintah India sedang mempertimbangkan untuk menurunkan pajak konsumsi sebagai bagian dari rencana reformasi sistem perpajakan yang lebih luas. Langkah ini diumumkan setelah Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan komitmennya untuk menghidupkan kembali perekonomian nasional yang tengah mengalami tekanan akibat konflik dagang dengan Amerika Serikat.
Seorang pejabat senior yang tidak ingin disebutkan identitasnya menyampaikan bahwa pemerintah federal akan mengajukan skema baru dengan dua lapis tarif, yaitu 5 persen dan 18 persen. Selain itu, tarif 12 persen dan 28 persen yang selama ini berlaku pada sejumlah produk akan dihapuskan. Dengan perubahan ini, hampir semua barang dalam kategori 12 persen akan turun ke tarif 5 persen.
Kebijakan ini diperkirakan memberikan manfaat besar bagi perusahaan multinasional yang beroperasi di India, seperti Nestle, Hindustan Unilever, dan Procter & Gamble. Namun, dampak ekonomi dari penurunan pajak ini juga menjadi perhatian utama.
Dampak Ekonomi dan Politik
Rencana reformasi pajak ini muncul di tengah meningkatnya ketegangan dagang antara New Delhi dan Washington. Pada peringatan Hari Kemerdekaan ke-79, Modi menegaskan bahwa penurunan pajak akan dilakukan sebelum perayaan Diwali tahun ini. Diwali adalah hari raya terbesar bagi umat Hindu di India.
Modi menyatakan bahwa Diwali kali ini akan menjadi lebih meriah karena adanya reformasi GST generasi baru yang akan meringankan beban rakyat. Meskipun keputusan akhir berada di tangan Dewan GST yang terdiri dari Menteri Keuangan pusat dan negara bagian, sejumlah analis telah menghitung potensi dampaknya.
Menurut perkiraan analis Citi, sekitar 20 persen barang seperti makanan dan minuman kemasan, pakaian, serta hotel saat ini dikenakan pajak GST 12 persen. Barang-barang ini menyumbang sekitar 5–10 persen dari konsumsi masyarakat dan 5–6 persen dari penerimaan pajak GST. Jika sebagian besar barang tersebut dipindahkan ke tarif pajak yang lebih rendah (5 persen) dan sebagian lainnya ke tarif lebih tinggi (18 persen), negara bisa kehilangan pendapatan hingga 500 miliar rupee atau setara 0,15 persen dari PDB.
Citi menilai, kebijakan ini bisa membuat total stimulus ekonomi bagi rumah tangga pada tahun keuangan 2025–2026 meningkat menjadi 0,6 persen–0,7 persen dari PDB.
Dorong Permintaan Pasar dan Bursa Saham Bergeliat
Sejumlah firma konsultasi ekonomi memprediksi pemangkasan pajak konsumsi mampu mendorong permintaan pasar senilai 13 hingga 17 miliar dollar AS. Lonjakan konsumsi ini diyakini akan menggerakkan kembali roda ekonomi India yang sempat tersendat.
Manfaat kebijakan ini dirasakan luas, mulai dari industri rumah tangga hingga korporasi besar. Direktur Keuangan Godrej Consumer Products, Aasif Malbari, mengatakan bahwa reformasi pajak ini akan memberi kelas menengah India daya beli lebih kuat, yang merupakan kunci pemulihan ekonomi yang sempat melemah sejak pandemi Covid-19.
Sentimen positif terkait rencana reformasi pajak sudah terlihat sejak awal tahun. Pada Februari lalu, kabar mengenai rancangan undang-undang pajak baru langsung mengangkat kinerja bursa saham nasional. Saham sektor otomotif mencatat kenaikan rata-rata 2,1 persen, sektor properti naik 3 persen, sementara saham perusahaan layanan pesan-antar makanan Zomato melonjak hingga 7,8 persen.
Tenangkan Kegelisahan Masyarakat
Dosen Ekonomi Universitas Global OP Jindal, Deepanshu Mohan, menilai pemotongan pajak konsumsi bukan sekadar kebijakan fiskal, melainkan juga strategi politik Narendra Modi untuk menenangkan kegelisahan masyarakat. Kebijakan ini hadir di tengah meningkatnya tekanan tarif dari pemerintahan Donald Trump yang memperburuk iklim perdagangan India.
Mohan menjelaskan bahwa kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintah tetap hadir di sisi rakyat. Meski ada tekanan dari luar negeri, kepentingan masyarakat tetap diprioritaskan. Namun, ia menambahkan bahwa pengakuan Modi sekaligus menandakan pemerintah menyadari kondisi ekonomi kelas menengah sebenarnya sudah lama tidak baik-baik saja.
Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat menyambut aturan baru, sementara sebagian lain kecewa karena langkah tersebut baru diambil sekarang.
