PANTURA.COM, SEMARANG — Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Mohammad Saleh, secara resmi memperoleh gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat Summa Cumlaude setelah berhasil mempertahankan disertasinya dalam sidang terbuka promosi doktor di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Sabtu (14/2/2026).
Dalam disertasinya yang berjudul “Rekonstruksi Regulasi Proyek Strategis Nasional Berbasis Nilai Keadilan Ekologis”, Saleh mengusulkan perubahan terhadap regulasi Proyek Strategis Nasional (PSN) agar lebih sejalan dengan prinsip perlindungan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.
Dosen Tetap Hukum Administrasi Negara di Universitas Sebelas Maret (UNS), I Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani, yang tergabung dalam tim penguji, memberikan apresiasi terhadap gagasan tersebut.
Menurutnya, konsep keadilan ekologis yang diusulkan Saleh tidak berhenti pada tingkat teoretis, tetapi bersifat praktis dan layak diterapkan dalam kebijakan pembangunan nasional.
“Hasil penelitian ini layak dihargai dan dilanjutkan dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional,” katanya.
Di dalam penelitiannya, Saleh menemukan beberapa kelemahan dalam regulasi PSN yang dianggap belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keadilan ekologis.
Ia menyoroti beberapa peraturan turunan dari kebijakan strategis nasional yang dianggap masih memposisikan alam sebagai objek pembangunan yang berorientasi ekonomi.
Meskipun menurutnya, pembangunan yang berkelanjutan seharusnya menjadikan lingkungan sebagai subjek yang memiliki hak untuk dilindungi demi keadilan antar generasi.
“Perkembangan sangat penting dan diperlukan, namun tidak boleh mengabaikan keadilan lingkungan. Dampaknya tidak hanya terasa saat ini, tetapi juga akan berdampak pada anak-anak kita di masa depan,” tegasnya.
Dissertasi tersebut juga menyarankan perbaikan terhadap beberapa peraturan yang berkaitan dengan PSN agar secara jelas memasukkan prinsip keadilan ekologis dalam penyusunan norma dan pelaksanaan kebijakan.
Secara metode, Saleh mengadopsi paradigma post-positivisme dengan pendekatan hukum sosial.
Pendekatan ini menggabungkan analisis hukum dengan kondisi sosial yang terjadi di lapangan, khususnya pengaruh pembangunan terhadap lingkungan, masyarakat, dan isu tanah.
Menurut Ayu, keunggulan disertasi ini terletak pada kemampuan penulis dalam menganalisis peraturan dengan menggunakan teori keadilan ekologis untuk menghasilkan desain regulasi PSN yang baru, termasuk usulan perbaikan prinsip hukum yang lebih progresif.
“Ini menarik karena tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan konstruksi solusi,” katanya.
Selain sebagai karya ilmiah, Saleh berharap temuan penelitiannya bisa menjadi masukan nyata bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan PSN di masa depan.
Ia menilai, tanpa penguatan prinsip keadilan ekologis, proyek strategis berpotensi terus menimbulkan masalah lingkungan dan sosial.
“Rekonstruksi hukum ini diharapkan dapat menjadi acuan agar kebijakan PSN benar-benar mempertimbangkan nilai keadilan ekologis, bukan hanya sekadar percepatan investasi,” katanya.
Dengan IPK 4,00 dan predikat Summa Cumlaude, Saleh tidak hanya mencatatkan prestasi akademik yang luar biasa, tetapi juga mengemukakan gagasan perubahan hukum yang berpotensi membentuk arah pembangunan nasional menuju keadilan yang lebih ekologis dan berkelanjutan. (*)
