mediapresisi.com–Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) masih menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai bentuk peran pemerintah dalam memenuhi hak dasar anak terhadap asupan gizi yang memadai. Di sisi lain, banyak orang meragukan pentingnya dan efisiensi anggarannya, khususnya di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih.
Perdebatan ini menggambarkan tantangan klasik dalam kebijakan publik: antara kebutuhan jangka pendek untuk menjaga disiplin keuangan dan kepentingan jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Meskipun mendapat berbagai tanggapan, sejumlah analis menganggap MBG sebagai bentuk intervensi sosial yang tak terpisahkan dari tujuan pembangunan nasional.
Ahli kebijakan publik Fakhrido Susilo berpendapat bahwa MBG seharusnya tidak dihentikan hanya karena alasan ketidakpastian ekonomi. Ketidakstabilan ekonomi global tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tetapi juga oleh hampir semua negara, termasuk India, Brasil, hingga Amerika Serikat.
“Negara-negara tersebut juga menghadapi tekanan ekonomi, tetapi mereka tidak langsung menghentikan program tanggung jawab sosial seperti makan siang gratis. Artinya, terdapat berbagai instrumen kebijakan yang dapat digunakan pemerintah untuk menanggapi krisis ekonomi tanpa mengorbankan program gizi anak,” kata Fakhrido, yang juga merupakan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik President University serta Direktur Eksekutif lembaga riset Kiprah.
Ia menambahkan, konteks sosial masyarakat Indonesia harus menjadi prioritas utama. Banyak orang tua menjalani lebih dari satu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mulai dari bekerja sebagai buruh di pagi hari hingga menjadi pengemudi ojek online di siang atau malam hari.
Keadaan ini, menurut Fakhrido, sering menyebabkan perhatian terhadap asupan gizi anak menjadi terabaikan.
“Pada kondisi semacam ini, MBG justru berperan sebagai penyangga sosial. Program ini membantu memastikan anak tetap menerima makanan yang bernutrisi tanpa menambah beban psikologis dan finansial orang tua,” kata Fakhrido Susilo.
Selanjutnya, Fakhrido menekankan bahwa gizi anak bukan hanya tentang rasa kenyang, melainkan dasar dari kemampuan berpikir dan kompetensi bangsa. Ia memperingatkan bahwa tindakan di tingkat pendidikan menengah atau tinggi tidak akan efektif jika masalah gizi pada masa kanak-kanak tidak ditangani dengan baik.
“Tanpa dasar nutrisi yang baik, jangan mengharapkan peningkatan signifikan dalam skor PISA kita. Jika manusianya tidak berkualitas, sebesar apa pun infrastruktur tidak akan membuat Indonesia mampu bersaing pada 2045,” ujar Fakhrido Susilo.
Meskipun mendukung keberlanjutan MBG, Fakhrido juga menyoroti kelemahan dalam basis data dan penelitian saat menjalankan program tersebut. Ia mengajak pemerintah untuk lebih serius melakukan evaluasi dampak dan studi perbandingan agar tata kelola program menjadi lebih efisien dan bertanggung jawab.
”Perlu ada impact evaluationyang independen. Apakah MBG benar-benar meningkatkan kehadiran siswa di sekolah? Apakah memengaruhi kemampuan kognitif anak? Bagaimana pengaruhnya terhadap UMKM dan koperasi lokal? Penelitian semacam ini masih sangat sedikit,” ujar Fakhrido Susilo.
Pandangan serupa diungkapkan oleh ahli dan pendidik kesehatan, dr. Rita Ramayulis, DCN, M.Kes. Ia menganggap MBG sebagai tindakan nyata pemerintah dalam menanggapi semakin melebarnya kesenjangan akses anak-anak terhadap makanan bergizi, khususnya pada keluarga yang kurang mampu.
“Kehadiran MBG bertujuan untuk mendekatkan dan mempermudah akses anak-anak terhadap makanan bergizi. Hal ini sangat penting, khususnya di daerah dengan kemampuan beli yang terbatas,” ujar dr. Rita.
Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat tergantung pada variasi dan kualitas hidangan. Jika MBG hanya mengandalkan menu yang itu-itu saja, maka manfaat jangka panjangnya mungkin akan berkurang.
“Indonesia memiliki kekayaan sumber pangan lokal yang luar biasa. Terdapat ratusan jenis buah-buahan, sayuran, sumber karbohidrat, protein, serta kacang-kacangan. Ini seharusnya dimanfaatkan, tidak hanya untuk kesehatan anak-anak, tetapi juga untuk mengembangkan perekonomian setempat,” ujar Rita Ramayulis.
Penggunaan pangan lokal, menurut dr. Rita, juga berpeluang mengatasi kritik terkait pemborosan anggaran. Rantai pasok yang lebih pendek dinilai mampu mengurangi biaya sekaligus menciptakan kesempatan kerja di tingkat masyarakat.
“Jika pangan lokal dimanfaatkan secara optimal, kita tidak akan mengalami kekurangan bahan, dan tidak perlu khawatir dengan gangguan stok. Yang diperlukan saat ini adalah keberanian untuk mengeksplorasi serta mengelola potensi tersebut dengan sungguh-sungguh,” kata Rita Ramayulis.
Tanpa kejelasan, data, dan penilaian yang terus-menerus, Program Makan Bergizi Gratis akan tetap terjebak dalam perdebatan. Namun sebagai investasi jangka panjang untuk pengembangan manusia Indonesia, kebijakan ini dinilai pantas dipertahankan, dengan syarat, diterapkan lebih efisien, fleksibel, dan berdasarkan bukti.
