Bengkalispos.com, JAKARTA –
Pengembangan sektor kelautan dan perikanan selalu berada di tengah-tengah antara harapan ekonomi dan batasan lingkungan. Di satu sisi, laut dianggap sebagai area produksi yang menawarkan pertumbuhan, kesempatan kerja, serta devisa.
Di sisi lain, lautan merupakan sistem alami yang beroperasi berdasarkan hukum biologis yang tidak bisa diubah oleh kepentingan jangka pendek. Jika kebijakan publik terlalu fokus pada peningkatan jumlah kapal, tenaga kerja, dan intensitas penangkapan tanpa memperhatikan kemampuan alam, maka yang terjadi bukanlah perkembangan yang berkelanjutan, melainkan ancaman krisis sumber daya di masa depan.
Dalam konteks ini, setiap penawaran investasi dan kerja sama internasional di bidang kelautan perlu diperhatikan dengan lebih teliti. Investasi memang penting, namun tidak semua bentuk investasi secara otomatis menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial yang terbaik.
Terutama di sektor perikanan tangkap, di mana sumber daya utama adalah stok ikan yang dapat diperbarui, namun memiliki batasan. Penambahan modal produksi yang tidak terkendali justru berisiko menurunkan tingkat produksi, mengurangi ruang hidup para nelayan, serta merusak dasar keberlanjutan itu sendiri.
Baru-baru ini, masyarakat dihadapkan pada narasi mengenai komitmen investasi asing di bidang maritim, termasuk rencana pembangunan kapal perikanan dalam jumlah besar yang disebut akan menyerap ratusan ribu pekerja.
Dari sudut pandang yang lebih luas, angka-angka tersebut terlihat menggembirakan. Namun, dari sudut pandang ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan, pertanyaan yang lebih mendasar harus diajukan: apakah laut Indonesia masih memiliki kemampuan ekologis dan ekonomis untuk menampung tambahan armada tersebut?
Laut bukanlah area yang kosong. Setiap daerah laut memiliki kemampuan menopang (carrying capacity) yang menentukan sejauh mana kegiatan penangkapan bisa dilakukan tanpa merusak jumlah ikan.
Dalam teori bioekonomi perikanan, batas ini dijelaskan dengan menggunakan konsep Yield Maksimum Berkelanjutan (MSY), yaitu tingkat hasil tangkapan tertinggi yang masih memungkinkan populasi ikan pulih secara alami.
Namun, MSY sering dianggap sebagai target yang aman untuk terus dicapai, padahal secara ekonomi titik ini sudah mencapai tingkat upaya penangkapan yang lebih tinggi dan rentan terhadap tekanan dari stok ikan.
Selanjutnya, pendekatan MSY tidak secara langsung memperhitungkan aspek biaya dan keuntungan. Di sinilah konsep Maximum Economic Yield (MEY) mulai penting.
MEY menggambarkan situasi di mana keuntungan ekonomi bersih dari sektor perikanan mencapai titik tertinggi sambil tetap menjaga kelangsungan stok ikan, di mana jumlah kapal dan intensitas usaha justru lebih sedikit dibanding MSY.
Pada titik MEY, kondisi populasi ikan cenderung lebih baik, biaya pengoperasian lebih optimal, serta kesejahteraan para pelaku industri perikanan meningkat.
Masalah timbul ketika kebijakan mendorong penambahan armada secara besar-besaran tanpa terlebih dahulu menentukan posisi perikanan nasional: apakah kita masih berada di bawah MEY, mendekati MSY, atau bahkan telah melebihi keduanya. Jika penambahan kapal dilakukan dalam kondisi di mana usaha sudah tinggi, maka yang terjadi adalah investasi berlebihan, modal terus meningkat, tetapi hasil tangkapan per kapal menurun, biaya bertambah, dan konflik penggunaan sumber daya tidak bisa dihindari.
KESEJAHTERAAN
Dalam kondisi investasi berlebihan, janji tentang penciptaan lapangan kerja juga harus dilihat dengan kritis. Meningkatnya jumlah kapal memang berarti semakin banyak nelayan dan hari penangkapan ikan, tetapi hal ini tidak secara langsung meningkatkan kesejahteraan.
Tanpa persediaan ikan yang cukup, justru terjadi pembagian hasil yang semakin kecil di antara semakin banyak pelaku. Akhirnya, laut dipaksa bekerja melebihi kemampuannya, sementara manfaat ekonomi yang diharapkan tidak sepenuhnya tercapai.
Oleh karena itu, kolaborasi dan investasi dalam sektor perikanan seharusnya tidak dinilai dari jumlah kapal yang dibangun, tetapi dari seberapa bijak investasi tersebut dirancang. Peningkatan tata kelola, peningkatan efisiensi armada yang ada, pengembangan industri pengolahan, serta peningkatan nilai tambah hasil perikanan sering kali memberi dampak ekonomi yang lebih besar daripada hanya menambah kapasitas penangkapan.
Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan kerja sama internasional di bidang kelautan sesuai dengan prinsip bioekonomi, dengan MEY menjadi acuan utama, bukan hanya berfokus pada angka produksi atau jumlah kapal. Pendekatan ini tidak berarti menolak investasi, tetapi menempatkan investasi pada jalur yang benar agar manfaatnya dapat bertahan lama.
Pada akhirnya, kekuatan laut Indonesia tidak hanya diukur dari jumlah kapal yang beroperasi, tetapi juga dari kemampuan negara dalam mengelola wilayah laut dengan bijaksana.
Laut yang baik kondisinya, cadangan ikan yang terjaga, serta nelayan yang makmur merupakan hasil dari kebijakan yang menghargai batas-batas alam sekaligus memahami prinsip ekonomi. Dalam hal ini, kehati-hatian bukanlah penghalang bagi pembangunan, melainkan dasar untuk masa depan perikanan Indonesia yang berkelanjutan.
