Tokoh NU Yogyakarta Minta Konflik Internal PBNU Tidak Diselesaikan dengan Cara Politik

mediapresisi.com – TOKOH- tokoh Nahdlatul Ulama (NU) di Yogyakarta mendesak penyelesaian konflik di internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU diselesaikan secara kekeluargaan.

Konflik internal PBNU mencuat pasca hasil rapat Rais Aam memutuskan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi berstatus Ketua Umum pekan ini. Adapun hari ini, Yahya mencopot Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dari jabatan Sekretaris Jenderal.

“NU bukan organisasi politik jadi persoalan itu jangan diselesaikan dengan gaya politik,” ujar Abdurrahman Az-Zuhdi yang akrab disapa Gus Zuhdi dalam forum bertajuk Mubes Warga NU di Yogyakarta, Jumat 28 November 2025.

Zuhdi menuturkan penyelesaian gaya politik yang dimaksud yakni mendasarkan pada AD/ART organisasi.

“Kami harap jangan saling menuding, pihak satu melanggar AD/ART, satunya lalu mengajukan kepengurusan baru ke Kemenkum (Kementerian Hukum), itu kan gaya-gaya politik,” kata dia.

Pengasuh Pondok Pesantren Al-Imdad itu menilai, NU bukanlah lembaga politik. Sehingga berbagai upaya politis untuk penyelesaian konflik itu sebisa mungkin dihindari.

Baja Juga  Gebrakan Pemimpin, Program Prioritas Wali Kota Batu

Tokoh NU asal Yogyakarta lainnya, Nur Khalik Ridwan dalam forum itu mengatakan konflik internal ini menjadi keprihatinan bagi kalangan nahdliyin di bawah.

Sebab di tengah himpitan ekonomi yang mencekik dan ketidakpastian sosial yang melanda umat, Jam’iyah Nahdlatul Ulama sejatinya hadir sebagai himayatul ummah atau pelindung umat dan shadiqul ummah atau mitra umat untuk memberikan solusi dan harapan.

“Namun, ironi besar justru terjadi di tubuh PBNU. Alih-alih menjadi oase penyejuk, elite pengurus justru terjebak dalam pusaran konflik internal antara jajaran Syuriah dan Tanfidziyah, baik Syuriah maupun Tanfidziyah,” kata dia.

Ia mengatakan, konflik ini dinilai banyak pihak telah dipengaruhi oleh kepentingan oligarki dan kekuatan politik di luar NU.

Situasi disharmoni ini tidak sejalan dengan amanat para Mu’assis atau pendiri NU dan tujuan-tujuan dasar Jamiyah.

“Oleh karena itu, kami menyuarakan untuk menggali kembali nilai-nilai kejuangan NU yang termaktub dalam Muqaddimah Qanun Asasi dan Khittah NU,” kata dia.

Baja Juga  Kantor Dinas SDABMBK Tak Bisa Disita Karena Cacat Hukum

Atas dasar keprihatinan mendalam terhadap muruah atau kehormatan organisasi, mubes NU itu menegaskan kembali mandat ideologis Jamiyah NU.

“Perlu mengukuhkan kembali ar-rabithah atau ikatan persatuan, sesuai amanat Muqaddimah Qanun Asasi Jamiyah,” kata dia.

Menurutnya tugas utama Jam’iyah adalah menggalang persatuan hati antar seluruh komponen.

“Konflik elite PBNU telah mencederai prinsip Ukhuwah Nahdliyah yang seharusnya menjadi fondasi untuk menyukseskan tujuan-tujuan besar Jamiyah, bukan ambisi personal,” kata dia.

Pihaknya menilai, struktur NU didesain dengan menempatkan Syuriah sebagai pengendali arah kebijakan, sementara Tanfidziyah adalah pelaksana. Maka segala perbedaan pandangan hendaknya dikelola dengan adab kesantrian dan diselesaikan melalui mekanisme musyawarah yang dipimpin oleh kearifan Syuriah. “Bukan dengan saling menegasikan satu sama lain,” kata dia.

Nur Khalik Ridwan menambahkan Jamiyah NU perlu kembali menjalankan nilai-nilai dasar Khittah. Yakni Tawasuth (moderat), Tawazun (seimbang), I’tidal (tegak lurus/adil), dan Tasamuh (toleran).

Baja Juga  Institut Hebat Sebut Prabowo Layak Jadi Pemimpin Dunia

“Keadilan harus ditegakkan di dalam struktur organisasi sebelum kita bicara keadilan untuk bangsa. Tidak boleh ada dominasi satu organ atas organ lainnya yang melanggar prinsip kolektif kolegial keorganisasian,” kata dia.

Ia mengatakan jika kedaulatan politik Jamiyah bebas dari intervensi. “Kami menolak segala bentuk kooptasi dan intervensi politik eksternal yang menjadikan NU sebagai alat kekuasaan. NU harus berdaulat secara politik, dan bagian dari civil society yang kritis dan bermartabat, bukan menjadi stempel kepentingan politik praktis,” kata dia.

Melihat kebuntuan komunikasi yang semakin parah antara Tanfidziyah dan Syuriah PBNU, forum itu mengajak seluruh pemegang mandataris Muktamar untuk segera melakukan dua langkah konkret.

Pertama, tabayyun dan silaturahmi dalam mengelola persoalan jamiyyah.

Kedua, mengharap kepada semua pengurus besar NU untuk lebih memperhatikan persoalan warga di kelas bawah dan jelata-jelata nahdliyyin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *